Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar, Adi Yani memastikan telah berkoordinasi dengan Dirjen Gakkum KLHK guna mengungkap kasus ilegal logging sekaligus terbakarnya mobil petugas KPH. Menurutnya barang bukti sejumlah kubik kayu yang diduga dari aktivitas ilegal logging itu telah diserahkan ke kepolisian. “Senin atau Selasa tim gabungan akan ke lokasi. Kami juga koordinasi dengan teman-teman di kepolisian dan TNI,” tutur dia. 

Seperti diketahui, mobil dinas milik UPT KPH Wilayah Putussibau Utara terbakar di wilayah desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara, Sabtu (13/2). Menurut Adi Yani, terbakarnya satu unit mobil tersebut saat petugas melakukan patroli dan mendapati aktivitas yang diduga ilegal logging. Kala itu, petugas melakukan pengecekan di titik ilegal logging yang berjarak sekitar 1,6 kilometer dari jalan tempat di mana mobil terparkir. Namun ketika petugas kembali, mobil yang terparkir di jalan sudah terbakar.

“Saat kembali, mobil sudah terbakar sekitar 50 persen,” tutur dia. Atas kejadian ini, petugas KPH lantas berinisiatif untuk melaporkan kasus ini  ke Polres Kapuas Hulu, dengan dua laporan, yakni ilegal logging dan kasus terbakarnya mobil. Lebih jauh dia mengungkapkan, patroli oleh petugas KPH tersebut dilakukan dalam rangka memantau kebakaran hutan dan aktivitas ilegal, baik itu ilegal logging maupun ilegal minning. Aktivitas ilegal logging di Kapuas Hulu diakuinya tengah marak terjadi, sehingga petugas lebih mengintensifkan patroli.

“Petugas melakukan patroli, dan memang terindikasi beberapa kawasan di Kapuas Hulu mara ilegal logging. Indikasi awalnya, beberapa bulan yang lalu kami bersama TNI dan Polsek setempat berhasil mengungkap kasus ilegal logging, dan pelakunya kini sudah diproses,” kata dia.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan wilayah Kapuas Hulu Utara Mardiansyah menyebut ada dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus pembalakan liar di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Nanga Awin, Putussibau Utara, kemarin.

“Informasinya seperti itu,” ujar Mardiansyah saat dihubungi Pontianak Post, Minggu (14/2) siang.

Menurut Mardiansyah, sosok aparat yang diduga terlibat berinisial Wd. Mardiansyah menyatakan, nama Wd sudah tidak asing lagi. Bahkan, sejak 2017, nama Wd kerap disebut-sebut oleh pekerja kayu sebagai orang yang menampung kayu hasil tebangan dari hutan.

“Namanya sering disebut-sebut. Bahkan sudah ada puluhan titik sejak tahun 2017,” lanjutnya.

Dikatakan Mardiansyah, selain dugaan keterlibatan Wd, juga ada pemodal lainnya yang ikut serta memodali sejumlah pekerja kayu yang terindikasi ilegal logging di wilayah Kapuas Hulu.

“Persoalan itu sudah sampai kepada Ibu Menteri LHK dan itu menjadi atensi pimpinan,” ucap dia.

Selain melaporkan ke pimpinan, pihak KPH juga sudah melaporkan secara resmi aktivitas ilegal logging khususnya di antara batas Desa Nanga Awin dan Sibau Hulu Kecamatan Putussibau Utara ke pihak kepolisian.

Dijelaskan Mardiansyah, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti berupa  ratusan kayu olahan berbagai jenis dan ukuran, gergaji mesin dan sarana aktivitas perambahan hutan.

“Untuk barang bukti termasuk kayu balok hasil olahan sudah diamankan di Polres Kapuas Hulu,” katanya.

Selain kasus dugaan perambahan hutan, pihaknya juga melapoprkan kasus dugaan pembakaran mobil dinas KPH ke Polres Kapuas Hulu.

“Dua-duanya kami laporkan. Untuk persoalan mobil dinas yang terbakar dan aktivitas ilegal logging saat ini sudah ditangani pihak kepolisian serta sudah menjadi sorotan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Mardiansyah.

Sementara itu, Komandan Kodim 1206 Putussibau Letkol Jemi Oktis Oil, pihaknya masih menyelidiki keterlibatan anggota TNI dalam kasus perambahan hutan di Desa Nanga Awin, Putussibau Utara.

“Opini yang muncul seolah-olah TNI membacking aktivitas illegal logging itu. Namun, sejauh ini kami masih menyelidiki apakah memang ada keterlibatan oknum TNI atau tidak,” katanya saat dikonfirmasi Pontianak Post, Minggu (14/2) sore.

Menurut Jemi, jika ada yang terlibat, dirinya akan mendorong pihak kepolisian untuk memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Pada intinya kami mendorong dan tidak akan menutup nutupi,” tegasnya.

Dia menjelaskan, saat kejadian di Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara itu, memang ada anggota Sub Den Pom Putussibau yakni Wd hendak membeli kayu untuk keperluan membangun rumahnya di Kecamatan Kalis.

“Sejauh ini menurut informasi yang kami terima, memang orang ini (Wd) akan membeli kayu untuk membangun rumah. Tapi belum ada transaksi. Dia juga tidak tahu asal usul kayu tersebut,” jelasnya.

Sementara terkait dengan dugaan pembakaran mobil dinas KPH, lanjut Jemi, yang bersangkutan sudah pulang dari lokasi, sebelum mobil itu terbakar. “Kami bersedia menghadirkan yang bersangkutan apabila diperlukan oleh pihak kepolisian,” jelasnya.

Dandim menegaskan, jika nantinya terbukti dari hasil pemeriksaan pihak kepolisian anggotanya melakukan kesalahan, pihaknya juga akan siap untuk menindak tegas sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku.

“Siapa pun yang terlibat harus ditindak tegas. Meskipun itu anggota TNI. Karena jelas, TNI tidak boleh terlibat dalam kasus apapun, apalagi illegal logging,” pungkasnya. (pontianakpost)