Pemerintah Kabupaten Bengkayang kembali memutuskan untuk menunda pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka, setelah sebelumnya direncanakan akan dihelat pada Senin (15/2) hari ini. Keputusan tersebut diambil setelah Pemda Bengkayang melalui Dinas Pendidikan mengikuti giat video conference bersmaa Gubernur Kalbar baru-baru ini, dan menetapkan agar KBM tatap muka di wilayah zona oranye tidak dilaksanakan.
“Jadi surat edaran Bupati yang sebelumnya telah diterima bahwa kita akan melaksanakan KBM terbatas dengan protokol kesehatan yang rencananya akan bergulir pada tanggal 15 Februari ini kembali ditunda. Hal tersebut dipastikan karena sebelumnya Gubernur melarang adanya KBM tatap muka di wilayah yang masih berstatus zona oranye dan rawan terpapar Covid-19,” jelas Plt Kadisdik Kabupaten Bengkayang, Gustian Andiwinata, Minggu (14/2).
Disamping itu, Gustian juga menjelaskan hasil vidcon yang telah dilaksanakan tersebut, Gubernur bersama OPS teknis terkait meminta agar Disdik ditiap daerah mengkaji inovasi-inovasi baru dalam rangka menjaga serta mengedepankan mutu pendidikan di Kalbar selama masa pandemi berlangsung. Termasuk diantaranya Kabupaten Bengkayang sendiri.
“Dalam hal ini kita dituntut untuk melakukan inovasi di masa Covid-19. Tentunya bergantung pada situasi dan kondisi di masing-masing daerah, khususnya dalam penanganan di tiap-tiap zona oranye untuk tidak melakukan sekolah tatap muka,” ungkapnya. “Terutama dalam menjalankan SKB 4 Menteri yang sampai saat ini tidak bisa kita laksanakan,” timpalnya.
Atas dasar tersebut, dia berharap kepada Bupati terpilih yang rencananya akan dilantik pada 17 Februari mendatang untuk berani mengambil langkah. Karena menurutnya pada dasarnya dalam aturan yang berlaku bahwa Bupati/Wali Kota boleh mengambil langkah asal tidak membuat situsi dan kondisi ditiap-tiap daerah menjadi zona oranye.
Dia menambahkan bahwa untuk saat ini di Kabupaten Bengkayang, KBM tatap muka merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dilaksanakan, khususnya di daerah-daerah terpencil. Mengingat di beberapa daerah terpencil di Kabupaten Bengkayang masih banyak yang minim akan fasilitas untuk melakukan daring. Seperti sarana internet, alat-alat elektronik penunjang daring (laptop/handphone), dan listrik.
“Jadi itu jadi kendala sendiri. Karena kita keterbatasan internet, sarana handphone atau komputer. Bahkan dibeberapa wilayah masih ada yang kesulitan listrik. Maka dari itu kita berharap KBM tatap muka dapat segera dilaksanakan di Bengkayang dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak yang di tempat tinggalnya tak memiliki fasilitas penunjang untuk belajar daring,” harapnya.
Tentunya sambung dia, dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan yang berlaku. “Dimana kita harus menjamin agar wilayah kita tak masuk ke zona oranye. Karena apabila hal itu terjadi tentu berbahaya bagi murid, tenaga pengajar, dan pihak-pihak lainnya,” tutupnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD kabupaten Bengkayang, Martinus Khiu meminta vaksinasi Covid-19 juga dilakukan kepada tenaga pendidik atau guru. Sebab kata Khiu, guru juga merupakan orang yang rentan berhubungan langsung dengan murid.
Namun sambungnya, pemberian vaksin juga dengan pengecualian, dalam artian kepada guru yang sekolahnya tergolong aman untuk melakukan KBM. “Kalau guru-guru sudah aman, dan masyarakat sudah relatif aman saya pikir proses KBM kita sudah bisa dijalankan,” ucap Khiu.
Sejauh ini kata Khiu, kondisi saat ini belum bisa dipastikan kapan akan melakukan KBM secara normal. Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Bengkayang terus mengalami peningkatan tentu menjadi perhatian bersama untuk terus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
“Kita pahami situasi ini fluktuasi ya, kadang-kadang angkanya melonjak, kadang-kadang berkurang. Ini sangat bergantung sekali pada petugas dan juga cara hidup masyarakat kita terutama pada era new normal ini,” ucapnya.
Kemudian terkait KBM, tentu pemerintah sudah mulai melakukan pemetaan dalam arti tidak bisa menyamakan setiap wilayah yang ada (wilayah kota dengan kampung). Jadi perlu memilah mana wilayah yang sudah layak melakukan KBM dan tidak.
“Artinya pemerintah mulai berkoordinasi, misalnya dinas pendidikan dengan gugus tugas, dinas kesehatan ya tentukan lah kalau daerah itu relatif aman ini menurut saya ya, itu sudah bisa melakukan KBM. Tentu pasti melalui tahapan dan Prokes yang ketat,” pintanya.
