Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mengingatkan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal provinsi ini selalu taat terhadap prosedur dan undang-undang yang berlaku. Selama ini ia melihat tidak sedikit masyarakat yang tergiur untuk bekerja ke luar negeri namun dimanfaatkan oleh oknum atau calo nakal yang membawa para pekerja secara ilegal.
Norsan menyebutkan, secara administrasi Kalbar terdiri dari 14 kabupaten/kota, 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 desa. Sementara total jumlah penduduk mencapai sekitar 5,4 juta jiwa. Dilihat dari aspek kewilayahan yang begitu luas dan jumlah penduduk yang cukup besar, ia menilai bisa jadi peluang bagi para calo, pihak perusahaan, perorangan ataupun sponsor ilegal yang menawarkan jasa pelayanan untuk mengirim PMI Non Prosedural (PMINP) ke luar negeri.
“Kalau mengirim tenaga kerja ke luar negeri sesuai dengan prosedur kami tidak melarang. Saya berpesan kepada bapak ibu sekalian dari camat atau lurah jika ada masyarakatnya yang ingin bekerja keluar negeri setidak-tidaknya mereka melengkapi prosedur surat- menyurat atau administrasinya,” katanya saat membuka Rakor pencegahan dan penanganan PMI bermasalah serta PMI terdampak Covid-19 Tahun 2020, Kamis (6/8) dilansir pontianakpost.co.id.
Selain persyaratan administrasi yang lengkap, ia meminta PMI asal Kalbar juga harus dilengkapi dengan pengalaman kerja. Minimal memeiliki keahlian tertentu sehingga bisa mendapat pekerjaan yang layak ketika berada di luar negeri. “Mudah-mudahan nanti ada warganya yang akan berangkat keluar negeri dilengkapilah dengan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Supaya di luar negeri nantinya bisa bekerja dengan baik,” harapnya.
Meski demikian ia melihat saat ini, kesadaran masyarakat untuk bekerja di luar negeri sudah berkurang. Banyak yang lebih memilih untuk membangun daerahnya sendiri. Apalagi potensi negara ini sebenarnya sangat besar. “Tanahnya subur sekali, karena saking suburnya Indonesia batang ubi saja ditancapkan ke tanah bisa menghasilkan buah,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Wagiran yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, pihaknya mengamati di Kalbar banyak PMI yang pergi keluar negeri untuk bekerja. Termasuk PMI asal daerah lain juga menjadikan Kalbar sebagai perlintasannya. “Istilahnya Kalbar sebagai daerah transit dari daerah asal untuk PMI pergi keluar negeri,” ungkapnya.
Dalam pertemuan ini, ia berharap bisa mendapatkan informasi yang signifikan mengenai berbagai hal. Seperti apa saja kelemahan-kelemahan terkait PMI yang perlu ditingkatkan. Dan hal-hal lain yang perlu diperbuat pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka membenahi para PMI.
“Supaya nantinya PMI makmur bekerja di luar negeri, dengan legal prosedural dan bisa bekerja dengan upah yang layak untuk kemakmuran dia dan keluarganya. Kemudian setelah keluar dari negara asing bisa memanfaatkan hasil kerjanya itu secara produktif bukan konsumtif,” pungkasnya.(bar/r)
