UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 11 Juli 2020 11:06
Kalbar Minta Diberi Kebebasan Kelola Perbatasan
PERBATASAN: Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain dan Skouw di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (8/7). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

PROKAL.CO,

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI untuk segera mengembangkan perekonomian di kawasan perbatasan. Terutama di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, sudah tiga tahun dibangun namun ia melihat tidak ada peningkatan ekonomi bagi pemerintah daerah.

Padahal, menurutnya, PLBN Aruk memiliki lokasi strategis untuk peningkatan ekonomi di kawasan perbatasan. Masalahnya masih ada perbedaan presepsi soal perdagangan antarkedua negara ini. Indonesia sudah beranggapan perdagangan Internasional sedangkan negara Malaysia beranggapan perdagangan tradisional.

“Jadi barang dagangan itu dilangsir di zona netral saja dan pemerintah daerah sudah kami paksa untuk memmanfaatkan itu. PLBN Aruk itu sudah cukup lama diresmikan oleh Presiden namun tidak ada peningkatan ekonomi di perbatasan,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara (Aruk, Motaain dan Skouw), Rabu (8/7) seperti diberitakan Pontianakpost.co.id.

Midji mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar sudah berupaya untuk melakukan perdagangan antardua wilayah. Namun dirinya menilai masih kurang efektif dan belum maksimal.

“Bangunannya bagus, wismanya bagus, ruang rapatnya bagus, tapi tidak dimanfaatkan. Akhirnya saya ajak rapat koordinasi di Aruk sudah lebih dua tahun (dibangun), alasannya tidak ada dana untuk alas kasur dan gorden (tirai). Lucu kan dengan alasan yang tidak masuk akal,” ucapnya.

Kemungkinan lanjut dia, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kalbar akan ditempatkan atau berkantor  di sana. Ia berharap dengan adanya Inpres percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan, pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam kewenangan pengelolaan perbatasan untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat.

Halaman:
loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers