PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mulai melakukan langkah-langkah preventif atau pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil meskipun BMKG memprediksi bahwa tahun ini tidak akan terjadi kemarau panjang.
Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan, pihaknya akan lebih dulu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Salah satunya dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat maupun perusahaan yang memiliki konsesi perkebunan, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Kami sampaikan bahwa ada sanksinya (membakar hutan dan lahan). Pak Gub kan sudah mengelurkan Peraturan Gubernur (Pergub),” katanya usai menyampaikan pemaparan pencegahan karhutla berbasis masyarakat di tengah Covid-19 dan kesiapan Kalbar menghadapi karhutla, Selasa (30/6) seperti diberitakan Pontianakpost.co.id.
Norsan menjelaskan bahwa dalam Pergub Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, telah jelas diatur hal-hal untuk meminimalisasi terjadinya pembakaran lahan di provinsi ini. Untuk itu, sosialisasi bakal terus digencarkan dengan menggandeng Manggala Agni. Selain itu, kelompok-kelompok masyarakat di desa yang diberi nama desa mandiri api juga ikut dilibatkan.
Keberadaan desa mandiri di Kalbar yang semakin bertambah diharapkan berdampak juga pada penurunan kasus karhutla. Seperti diketahui, jumlah desa mandiri di Kalbar tahun ini meningkat menjadi 214 desa. Dengan demikian, desa yang sudah mandiri minimal harus bisa menjaga wilayahnya untuk tidak menjadi penyumbang titik api (hotspot) di saat kemarau.
“Dengan sosialisasi kepada masyarakat, mudah-mudahan pencegahan bisa terealisasi, dan masyarakat tidak melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran lagi,” harapnya.
Norsan menilai kondisi tahun ini akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19 di semua wilayah. Ditambah lagi saat ini Kalbar juga tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah. “Ini kan kita (Kalbar) ada tiga sekarang yang dihadapi. Satu pandemi Covid-19, kedua kemarin banjir sedang berlangsung, ketiga karhutla,” paparnya.
Meski demikian, ia berharap semuanya bisa tetap terkendali. Termasuk dari sisi keuangan daerah walaupun anggaran untuk penanganan Covid-19 sudah cukup besar. Menurutnya, daerah tentu akan dibantu oleh pemerintah pusat lewat APBN untuk penanganan karhutla jika memang musibah itu terjadi. “Kalau karhutla, selain dari APBD provinsi, kita juga mendapat bantuan anggaran dari APBN lewat BNPB pusat,” ucapnya.
Norsan optimistis karhutla tahun ini bisa terkendali. Soalnya, dari hasil prakiraan BMKG yang dipaparkan dalam diskusi kemarin, kemarau 2020 tidak begitu panjang dibanding 2019. “Jadi tahun ini agak sedikit lembab sehingga (harapannya) kebakaran tidak terjadi seperti 2019. Kita juga kan sudah pengalaman dengan 2019, mungkin antisipasi kita bisa lebih maksimal untuk pencegahan,” pungkasnya.(bar)
