PONTIANAK – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukim (Perkim) Kota Pontianak Fuadi Yusla menyebutkan lebih dari 50 persen alokasi belanja di dinasnya telah direalokasi dan refocusing. Pemotongan anggaran itu sebagaimana arahan dari pemerintah Kota Pontianak untuk mendukung penanganan Covid 19.
“Beberapa anggaran program belanja dan pembangunan telah dipotong dan ditunda pelaksanaanya,” sebut Fuadi di Pontianak, kemarin. Program pembangunan yang tertunda itu misalnya berupa pembangunan jalan lingkungan di Pontianak.
Dari perencanaan yang disusun dalam APBD 2020, ada 500 titik jalan dan gang yang dibangun. Adanya pemotongan anggaran itu membuat titik pembangunan berkurang. Penentuannya didasarkan pada skala prioritas. “Perkiraannya hanya 200 titik gang saja yang akan dibangun,” kata Fuadi.
Namun, program pembangunan bisa saja bertambah karena akan ada pembahasan pada pembahasan anggaran perubahan APBD pada Agustus mendatang. “Bisa saja bertambah saat anggaran perubahan tetapi belum diketahui berapa jumlahnya karena belum dibahas,” katanya.
Di lain tempat, Anggota DPRD Kota Pontianak Mujiono mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi anggaran dengan organisasi perangkat daerah di Pemkot Pontianak sebagai mitra dari legislatif. Komisi IV misalnya. Evaluasi anggaran dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak.
Mujiono menyebutkan pada dinas ini ada pengurangan anggaran sebesar Rp1,8 miliar. “Kami tanya alokasi anggaran itu untuk kegiatan apa? Ternyata untuk sosialisasi serta kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak pihak dan itu tak masalah jika dipangkas,” kata Mujiono.
“Anggaran Rp1,8 miliar itu final dihilangkan dan dasarnya adalah surat dari Kementerian Keuangan untuk rasionalisasi anggaran,” tambah Mujiono. Ia berharap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan publik tetap dipertahankan dan tidak dipangkas. Contohnya untuk program-program kesehatan, pemeriksaan ibu hamil, asupan gizi balita, dan penanganan DBD.
“Jika bisa anggaran untuk program itu dipertahankan. Kami tidak ingin, kasus penularan Covid-19 yang tinggi bisa ditangani tapi kasus kesehatan lain malah meningkat,” kata Mujiono.
Evaluasi anggaran, menurutnya juga dilakukan di semua komisi. Untuk Komisi IV sendiri, evaluasi dilakukan pada mitra kerja seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dinas Sosial, DP2KBP3A, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Kami coba mengevaluasi dan menekankan supaya anggaran untuk kepentingan publik tetap dipertahankan,” pinta Mujiono. (mse)
