UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Senin, 04 April 2016 19:36
PNS yang Suka Nongkrong Bakal Dilaporkan ke Wali Kota
ilustrasi

PONTIANAK-Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pontianak, Khairil Anwar akan melaporkan PNS yang kedapatan nongkrong di warung kopi kepada Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Agar jera, dia juga menegur kepala SKPD, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja bersangkutan untuk diberi peringatan dan sanksi sesuai PP 53 tahun 2010.

"Kita akan tingkatkan pengawasan kedisiplinan PNS maupun tenaga honorer yang bekerja di lingkup Pemkot Pontianak. Kita selalu straight dalam melakukan pengawasan dan monitoring ASN/PNS, sehingga BKD tidak melihat absennya saja, tapi keberadaan ASN tetap kita monitor baik di ruang kerja maupun tugas lapangan," ucapnya kepada Pontianak Post, Minggu (3/4).

Pemonitoran dilakukan tiap hari. Hasilnya pelanggaran ASN melanggar jam kerja semakin menurun. Rerata perbulan pihaknya menegur ASN keluar atau tidak berada di ruang kerja sekitar empat sampai lima orang. "Biasanya, setelah ditegur, baru ada penjelasan dari SKPD, OPD dan unit kerja," terangnya.

---------- SPLIT TEXT ----------

Rerata pihaknya selalu menerima alasan soal kondisi wilayah harus cepat turun ke lapangan dikarenakan pengaduan masyarakat untuk segera ditindak lanjuti. "Hal ini kita cukup maklum," imbuhnya.

Kondisi jumlah tenaga PNS kota Pontianak yang sedikit akibat pensiun tiap tahun turut berpengaruh. Contohnya, di tahun ini saja kurang lebih 240 PNS akan pensiun. Temuan PNS yang berkeliaran biasanya tengah memberi pelayanan langsung ke masyarakat.

Misalnya lanjut Anwar PNS di kecamatan, kelurahan dan beberapa SKPD yang memang melakukan pekerjaan di lapangan, seperti Pol PP, Perhubungan, PU, Cipta Karya dan Dinsos. Meski demikian, pihaknya juga menyesuaikan dengan tupoksi mereka. "Misalnya, Dishub benar ndak di lapangan mengawasi dan mengendalikan perparkiran, PU apakah benar mengawasi pekerjaan fisik," contoh dia.

---------- SPLIT TEXT ----------

Dia menekankan apabila PNS nongkrong di warkop ketika jam kerja jelas tidak boleh. Apabila ke depan ditemukan, maka BKD akan memproses supaya PNS tidak mengulang perbuatan tersebut. Jika diulang ia akan meminta SKPD nya memberi sanksi sesuai PP 53 tahun 2010. "Dari teguran lisan, tertulis hingga penurunan pangkat akan kita lakukan, jika terbukti menyalahi aturan," tegasnya.

Intinya, PNS dan tenaga honorer tidak diperbolehkan nongkrong saat jam kerja. Aturan ini mesti dilaksanakan.

Pesannya, kepada seluruh ASN atau PNS di lingkungan Pemkot Pontianak agar bekerja dengan baik, dan sesuai ketentuan yang ada. Mengingat ke depan kompetisi untuk berprestasi dan berkinerja dengan baik sangat di utamakan agar bisa menjadi ASN yang profesional dan bermartabat. (iza/pro)


BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers