PONTIANAK-Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro melihat terdapat penurunan disiplin pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Dasarnya, adalah hasil evaluasi selama enam bulan semenjak pemberlakuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah berjalan sejak Januari lalu. “Sudah enam bulan pemberlakuan TPP. Hasil evaluasinya, memang terdapat penurunan disiplin terhadap ASN Pemkot Pontianak. Ini akan dievaluasi. Salah satu poinnya memprioritaskan disiplin dengan presensi,” kata Multi Juto Bhatarendro, dilansir Pontianakpost.co.id.
Dirinya menyebut berkurangnya kedisiplinan ASN dipengaruhi berbagai faktor. Diantaranya kebijakan Work From Home (WFH), sehingga perlu dilakukan penyegaran. “Cara yang terbaik untuk meningkatkan disiplin yakni presensi yang langsung melalui android,” katanya. Multi menyampaikan penerapan TPP harus dilakukan evaluasi. Jika tidak dilakukan evaluasi maka TPP ASN tidak bisa dibayarkan. Batas evaluasi pemberian TPP ini akan dilakukan selama enam bulan.
Ia menambahkan ada tiga pilihan dalam upaya meningkatkan disiplin ASN. Diantaranya dengan finger print namun memiliki kelemahan pada situasi pandemi Covid-19. Kemudian harus mempersiapkan alat secara keseluruhan terutama pada sekolah dan puskesmas. “Apalagi kita tahu belanja modal, jasa dan barang ditarik untuk kebutuhan-kebutuhan penanganan Covid-19,” ungkapnya.
Dirinya menyebutkan pilihan kedua yakni yang telah dilakukan Diskominfo melalui GPS. Lalu yang lebih menarik yakni sistem presensi berbasis android namun berbayar sekitar 10 ribu rupiah per bulan setiap ASN. Diharapkan upaya meningkatkan disiplin bisa berjalan dengan tingkat kehadiran. Satu-satunya kekuatan ASN yakni kedisplinan. Salah satunya dengan disiplin masuk kerja dibarengi dengan aktivitas harian.
“Presensi berbasis android sudah diterapkan pada Inspektorat dan Kesekretariatan,” ungkapnya. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pontianak Anwar Ali memandang, jika tingkat kedisiplinan ASN justru menurun semenjak pemberlakukan TPP sejak Januari lalu, harusnya menjadi catatan penting oleh tim TPP, Pemkot Pontianak. “Saya melihat pemberlakuan TPP ini belum maksimal. Banyak yang mesti dievaluasi,” ungkapnya.
Selain TPP ASN guru yang sampai kini juga belum diketahui dapat tidaknya TPP. Penilaian terhadap satu persatu ASN disetiap OPD itu seperti apa? Jika penilaiannya berdasarkan kinerja, hendaknya tiap pekerjaan yang dilakukan harus dilaporkan setiap hari. Tidak hanya berdasarkan laporan harian. Hasil pekerjaan yang sudah dilakukan oleh tiap ASN mesti memiliki bukti. Apa yang dilakukan guna mengantisipasi laporan fiktif yang dibuat oleh ASN. Untuk besaran TPP yang diterima, dalam evaluasi TPP yang akan dilakukan tim Pemkot Pontianak, diminta dia ke depan mesti kembali ke tujuan pemberlakuan TPP diawal-awal. Yaitu pemerataan pendapatan bagi semua ASN di Pemkot Pontianak. “Poin ini paling penting. Kalau saat ini saya melihat pemberlakuan ASN belum merata,” tandasnya.(iza)
