PONTIANAK – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengucurkan anggaran hampir Rp3 miliar untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada mahasiswa di luar Kalbar yang tidak bisa pulang akibat pandemi Covid-19. Namun, belum semua mahasiwa yang menempuh pendidikan di luar Kalbar mendapatkan bantuan tersebut.
Berdasarkan data survei yang dilakukan Inisiator Pergerakan Independen Mahasiswa Rantau Kalbar, setidaknya ada 503 mahasiwa asal Kalbar yang tersebar di seluruh Indonesia, belum mendapatkan bantuan itu.
“Totalnya ada 503 mahasiswa. Mereka tersebar di seluruh Indonesia,” kata Polycarvos Nubun, Koordinator Pergerakan kepada Pontianak Post, kemarin.
Data tersebut muncul setelah dirinya dan sejumlah mahasiwa lain melakukan beberapa kali survei. Survei tahap pertama, kata Polycarvos, terdata ada 1668 mahasiswa yang sudah mendapatkan bantuan. Namun, pada survei ke dua, ada 503 mahasiwa belum mendapatkan bantuan.
“Hasil survei yang kedua ini, kami menemukan banyak permasalahan. Di antaranya soal KTP/KTA, nomor rekening, serta ada yang sudah mendaftar tapi belum dikonfirmasi,” katanya.
Menurutnya, permasalahan yang muncul bukan karena semata-mata kesalahan mahasiswa. Permasalahan nomor rekening misalnya. Kata Polycarvos, tidak sedikit mahasiswa menggunakan nomor rekening orang tuanya. Sehingga bantuan tidak bisa diproses.
Demikian juga soal KTP. Nama yang tertera di KTP ternyata berbeda dengan yang tertera di Kartu Keluarga (KK).
Tidak hanya itu, Inisiator Pergerakan Independen Mahasiswa Rantau Kalbar juga menilai, tidak adanya transparansi data, oleh pihak petugas pendaftaran atau Tim Verifikasi Data terkait dengan data mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran dan yang dinyatakan tidak lolos sortir pada tahap penyortiran pada Data Dikti (Pusat) sebelum data diserahkan ke Tim Khusus yang berada di Pontianak.
Selain itu, lanjut Polycarvos, tidak adanya transparasi data dari Tim Khusus di Pontianak, terkait berapa jumlah mahasiswa yang sudah diverifikasi.
“Kami menilai adanya indikasi manipulasi data terkait teknis penyaluran bantuan, mengingat ada mahasiswa yang sudah pulang ke Kalbar, namun masih bisa mendapatkan dana bantuan tunai,” katanya.
Untuk itu, ia minta kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk lebih transparan dalam melakukan pendataan dan verifikasi mahasiswa Kalbar yang tengah menempuh pendidikan di luar Kalbar.
Sampai saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) telah mengucurkan anggaran hampir Rp3 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada mahasiswa di luar Kalbar yang tidak bisa pulang akibat pandemi Covid-19. Dari anggaran tersebut, ada sekitar dua ribu lebih mahasiswa penerima manfaat yang mendapat bantuan sebesar Rp1,5 juta untuk tiga bulan.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, awalnya jumlah pendaftar yang masuk untuk menerima bantuan mencapai 10 ribu orang. Namun setelah diverifikasi secara ketat hanya tersisa dua ribuan lebih mahasiswa yang memenuhi syarat.
Midji sapaan akrabnya menjelaskan ada empat tahapan penyaringan yang dilakukan sampai mahasiswa pendaftar benar-benar dianggap layak menerima bantuan.
