UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 08 Februari 2020 13:06
Rapat Lintas Instansi di Kantor Staf Presiden, Gubernur Minta Jangan Buru-Buru Larang Kratom
KRATOM: Seorang petani di Kapuas Hulu memetik daun kratom di kebun miliknya, beberapa waktu lalu. Daun kratom merupakan salah satu sumber pendapatan bagi warga Kapuas Hulu. ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

PROKAL.CO, JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menghadiri rapat terkait pembahasan tanaman kratom (Mitragyna speciosa) di Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Rabu (5/2). Dalam rapat itu, Sutarmidji menyampaikan sejumlah usul. Ia meminta agar kratom tidak buru-buru dilarang.

Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko serta dihadiri pihak terkait seperti Kepala BNN, Kepala BPOM serta Menkes RI yang diwakili Dirjen serta beberapa peneliti dan pakar. 

Menurut Sutarmidji, pertemuan tersebut tidak untuk mengambil keputusan soal dilarang atau tidaknya tanaman kratom. Pembahasan lebih diarahkan ada pematangan kajian-kajian seputar tanaman yang banyak tumbuh di kawasan perhuluan Kalbar itu.

Ada empat hal yang disampaikan Sutarmidji dalam rapat. Pertama, usul tentang perlunya pengaturan tata niaga kratom. Kedua, perlunya penelitian dengan skala farmasi terhadap tanaman yang juga dikenal dengan nama daun purik itu. Ketiga, pihak terkait harus memikirkan dampak kerusakan ekologi atau lingkungan ketika tanaman tersebut dilarang sehingga otomatis ditebang secara massal.

“Penebangan itu akan menghilangan jutaan pohon yang dampak ekologisnya akan luar biasa,” katanya kepada Pontianak Post, Rabu (5/2) sore. Lalu yang keempat, ia meminta dicarikan solusi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan ekonominya dari budidaya kratom. “Itu lebih dari 120 ribu orang, separuh dari penduduk (kabupaten) Kapuas Hulu,” paparnya.

Menurut Sutarmidji, inti dari pertemuan tersebut adalah untuk mencari banyak masukan dalam pengambilan keputusan soal kratom. Ia berharap masyarakat di Kalbar percaya bahwa keputusan yang akan diambil ke depan tidak akan merugikan serta memiliki solusi yang konkret.

Lebih lanjut Midji memaparkan bahwa dari hasil penelitian, kratom memang termasuk jenis tanaman yang mengandung zat adiktif tinggi. Bahkan kandungan zat adiktif kratom disebut delapan kali lebih besar dari ganja.

“Nah, inilah yang harus diteliti. Tapi di sisi lain, kratom ini merupakan bahan baku obat, sehingga ini juga tidak boleh diabaikan,” katanya. Di samping itu, kratom adalah tanaman yang tumbuh dalam kawasan ekologis tertentu. Ketika ada pelarangan dan kemudian pohonnya ditebang, diperkirakan ada sekitar 20 juta batang pohon yang akan hilang.

Hal tersebut tentu akan berdampak pada status kawasan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu, di mana 50 persen di dalamnya merupakan lahan konservasi sebagai paru-paru dunia. “UNICEF sudah menetapkan kawasan itu (Kapuas Hulu) sebagai kawasan yang menopang paru-paru dunia. Dampak (ekologis) ini juga harus dipikirkan,” bebernya.

Selain dampak ekologis, dampak ekonomis dari pelarangan jenis pohon kratom pun dinilai akan sangat besar. Pendapatan sekitar 120 ribu atau lebih dari separuh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang selama ini tergantung dengan kratom akan hilang. “Jadi (warga) cari pendapatan apa, ini juga perlu dipikirkan,” tambahnya.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ia selaku gubernur menyarankan agar pelarangan kratom jangan buru-buru diputuskan. Akan lebih baik jika dilakukan kajian atau penelitian secara ilmiah dan mendasar. Dengan demikian, kratom bisa dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan. “Karena kratom mengandung senyawa yang menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menambah kebugaran,” tambahnya.

Sebagai contoh, ketika seorang sudah mengidap diabetes akut dan memiliki luka yang menganga, rasa nyeri bisa dihilangkan dengan mengonsumsi kratom. Bahkan ia mengatakan, sebuah penelitian di Jepang sudah menghasilkan kratom sintetis.

“Artinya pemerintah di Indonesia jangan buru-buru melarang. Mengingat dari hasil alam Indonesia memiliki potensi bahan obat-obatan yang sangat besar. Seperti obat-obat herbal dari luar negeri, ada yang ratusan kapsul harganya jutaan. Padahal seluruh bahan-bahan dari obat herbal itu ada di Indonesia,” tambahnya.

Midji juga menyitir ungkapan Ketua Umum PDIP Megawati beberapa waktu lalu yang menyampaikan bahwa kekayaan rempah-rempah Indonesia harus kembali digali. Senada dengan itu maka potensi tanaman kratom juga perlu digali karena bisa menjadi alternatif bahan obat-obatan. “Ini yang harusnya dilakukan. Banyak sekali hal-hal yang ada di Indonesia atau di Kalbar, tanaman obat dan rempahnya yang harus diteliti,” katanya lagi.

Ia mengakui, untuk meneliti hal tersebut perlu waktu yang tidak sebentar. Universitas Florida misalnya. Kampus di Amerika itu juga sudah melakukan penelitian tentang kratom beserta dampaknya. Namun, untuk mengetahui hasil penelitian tersebut perlu waktu lima tahun.

Jadi, jika tanaman kratom yang ada saat ini dimusnahkan, sementara hasil penelitian itu nanti menyatakan kratom sebagai bahan obat yang efektif, maka daerah ini akan merugi. “Nah, teliti dulu yang sebenar-benarnya,” imbuh dia. Di sisi lain, di beberapa negara kratom juga sudah dilegalkan. Bahkan ada yang menggunakannya untuk terapi ketergantungan zat adiktif.

Karena itu, ia menyarankan agar tata niaga kratom diatur. Harus ada satu pintu (perdagangan) dan kratom hanya boleh diekspor ke negara-negara yang melegalkan dan membutuhkannya. Dengan demikian, perdagangannya bisa diawasi dan kratom tidak beredar secara bebas.

“Jadi saya menyampaikan hal-hal itu dan perlu dikaji. Kalaupun harus dilarang ke depan maka (masa transisi) tidak lima tahun,” pintanya.

Sebelum dilakukan pelarangan, solusi untuk masyarakat yang selama ini mencari nafkah dari kratom harus dicarikan terlebih dahulu. Jenis-jenis tanaman yang cocok untuk ditanam sebagai pengganti kratom juga perlu dicarikan. “Karena tadi itu dampak lingkungannya (ekologis) akan lebih besar. Bayangkan kalau banjir. Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (Kapuas Hulu) kawasan pinggirannya yang rendah sampai banjir, itu kalau tidak ada pohon atau tanaman maka dampaknya besar,” paparnya.

Ia juga meminta BPOM melakukan penelitian tentang kratom untuk kebutuhan farmasi. Kemenkes RI pun diharapkan tidak buru-buru mengambil keputusan dengan alasan efek kratom yang lebih besar dari ganja. Padahal, berdasarkan yang ia ketahui, orang yang mengonsumsi kratom tidak pernah berhalusinasi seperti orang yang mengonsumsi ganja.

“Karena kratom cenderung untuk pengobatan. Saya berani ngomong seperti ini, karena sampai sekarang belum dilarang. Mudah-mudahan (tidak dilarang),” harapnya.

Selain itu, ia meminta masyarakat jangan lagi menyebut daun purik ini dengan nama tanaman kratom. Itu untuk antisipasi jika kemungkinan terburuk pelarangan tetap berlaku. “Kalau nanam kan kasihan. Kelola saja yang ada dulu, sambil nanti menunggu keputusan pemerintah secara resmi,” ujarnya.

Midji yakin KSP akan menyampaikan hal-hal komprehensif tentang kratom. KSP juga dipastikannya bisa mengakomodir semua kepentingan yang berkaitan dengan tanaman kratom.(bar)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 04 April 2020 12:49

Banyak Hotel Sudah Merumahkan Karyawannya

PONTIANAK – Wabah Covid-19 telah mematikan banyak usaha di Kalimantan Barat.…

Jumat, 03 April 2020 12:47
Kompol Fahrul Sudiana, Kapolsek Nekat Langgar Maklumat Kapolri

Langsung Kena Mutasi setelah Resepsi Pernikahan

Resepsi pernikahan selebgram Rica Andriani dan Kompol Fahrul Sudiana menjadi…

Jumat, 03 April 2020 12:45

Presiden Larang Penutupan Jalan

JAKARTA– Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri)…

Jumat, 03 April 2020 12:42

Negaranya Lockdown, Mahasiswa Malaysia Tetap Pilih Pulang

PONTIANAK – Nurhaziqah Ain bt Mohd Ismail dan Nur Ainna Arisyah…

Rabu, 01 April 2020 14:10

Jalan Gajah Mada Pontianak Mulai Besok Ditutup, Ini Alasannya

PONTIANAK- Pemerintah Kota Pontianak menutup sementara akses Jalan Gajah Mada…

Senin, 30 Maret 2020 15:19

Nestapanya, Gara-Gara Ini Pusat Bisnis di Pontianak Mati Suri

PONTIANAK – Suasana pusat-pusat bisnis di Pontianak seperti mati suri dalam…

Senin, 30 Maret 2020 09:59

Di Kalbar, 9 Orang Positif Covid-19, Dua Meninggal Dunia

PONTIANAK- Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson mengumumkan lima…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:58

Gubernur Minta Sembahyang Kubur dan Ritual Keagamaan di Tempat Terbuka Ditunda Dulu

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji telah menyurati bupati dan wali…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:49

TEGAS..!! Gubernur Pulangkan TKA China dari Kalbar

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan (Kalbar) Barat Sutarmidji memastikan seorang Tenaga Kerja Asing…

Minggu, 22 Maret 2020 13:00

DUH..!! 14 Orang di Kapuas Hulu Berstatus ODP Covid-19

Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers