UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 05 Februari 2020 14:37
Transaksi Non Tunai Cegah Kebocoran
NONTUNAI : Salah satu pengendara menggunakan kartu flazz untuk transaksi nontunai di Penyeberangan Kapal Feri, Selasa (4/2). Hal ini dilakukan untuk mendukung program Pontianak Smart City. MEIDY KHADAFI/PONTIANAK POST

PROKAL.CO, PONTIANAK – Pembayaran nontunai atau cashless di feri penyeberangan Bardanadi Siantan mulai diuji coba, Selasa (4/2).  Uji coba ini akan dilakukan selama satu bulan ini. Maret nanti, pembayaran biaya penyeberangan itu sepenuhnya sudah menggunakan sistem nontunai.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Sri Lena menyebutkan 4.000 kartu yang dipersiapkan untuk pembayaran nontunai. Kartu dibagikan ke masyarakat yang menyeberang dengan memanfaatkan feri penyeberangan.

“Kartu ini disediakan Bank Kalbar. Kartunya gratis, tapi untuk top up saldo tetap bayar,” kata Utin saat meninjau uji coba di feri penyeberangan, seperti dilansir Pontianakpost.co.id.

Utin memastikan kesiapan alat penunjang sistem nontunai (cashless) feri penyeberangan Bardanadi-Siantan. Dengan uji coba akan dilakukan evaluasi atas kekurangan yang ada.

Evaluasi, lanjut Utin, dilakukan dalam satu bulan uji coba sebelum benar-benar diterapkan pada Maret 2020. Evaluasi itu guna melihat kekurangan untuk kemudian diperbaiki. Apalagi, ujar dia, penerapan sistem pembayaran nontunai ini juga bagian dari mewujudkan smart city.

Selain itu, dilanjutkan Utin, penerapannya juga untuk menekan kebocoran pendapatan dari transaksi di feri penyebrangan ini ketika menggunakan sistem manual. “Dengan sistem ini pintu tidak akan bergerak jika tidak ada transaksi,” kata dia.

Utin menyebutkan dalam satu tahun potensi pendapatan dari operasional feri penyebrangan Bardanadi-Siantan mencapai dua miliar rupiah. “Harapannya dengan menggunakan sistem ini ada peningkatan pendapatan,” harap Utin.

Meski demikian, ia tak menampik jika potensi kurangnya pendapatan juga ada paskadimanfaatkannya Jembatan Landak kembar juga mengurangi pendapatan dari feri penyeberangan. Hanya saja pada saat momentum padat feri penyeberangan masih menjadi penyeberangan altenatif bagi masyarakat.

Utin optimis sistem cashless tidak kandas di tengah jalan. Hal itu diyakininya dari tarif yang ditetapkan juga kecil dan pengguna jasa feri penyeberangan berbeda.

“Pangsa pasar berbeda dengan sistem nontunai di SPBU, paling hanya orang-orang yang menggunakan jasa tersebut,” imbuhnya.

Bardani, sopir angkutan, merasa penerapan sistem ini memberikan kemudahan lantaran tidak harus repot lagi menunggu pengembalian pembayaran tarif penyeberangan.

Meski demikian diakuinya juga bahwa penerapan sistem nontunai (cashless) juga cukup menyita waktu dalam proses melintasi pintu feri penyebrangan. Namun dipastikannya akan tetap bisa menggunakan sistem tersebut.

“Tidak harus repot lagi saat pengembalian uang pembayaran sehingga bisa lebih mudah karena langsung terpotong dari sesuai tarif penyeberangan,” ujar pria berusia 26 tahun ini.

Warga lainnya, Deni menilai penerapan pembayaran dengan cara nontunai ini justru bisa memperlambat masyarakat yang menyeberang. Hal itu dikarenakan masyarakat belum terbiasa, sehingga akan kebingungan dan kesulitan saat transaksi di loket.

“Penerapan sistem ini bisa memperlambat, justru lebih cepat jika menggunakan tiket,” kata warga Siantan ini.

Menurut pria berusia 55 tahun itu terkait penggunaan sistem nontunai secara menyeluruh yang berlaku pada Maret mendatang menjadi kewenangan pemerintah. Namun sistem tersebut, menurutnya, akan memperlambat masyarakat.

Ia juga menilai penggunaan sistem nontunai (cashless) pada feri penyebrangan hingga saat ini masih belum efektif. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah menurutnya sudah jelas. Namun dirinya meminta untuk dikaji ulang dalam penerapannya. 

“Sosialisasi sudah saya dapatkan, namun tidak terlalu efektif,” tukasnya.

Pemberlakuan sistem pembayaran berbasis kartu atau nontunai di pintu feri penyeberangan Bardan-Siantan pada awal Februari ini mendapat respon positif dari DPRD Kota Pontianak.

Meski demikian, Pemerintah Kota Pontianak didorong untuk melakukan sosialisasi secara intensif hingga pembayaran nontunai itu benar-benar dilakukan. “Kami mendukung dengan rencana ini, tetapi sosialisasikan ke masyarakat bagaimana mekanismenya,” kata Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, kemarin di Pontianak.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta pihak terkait untuk memastikan bahwa penerapan itu memberikan kemudahan kepada pengguna penyeberangan Bardan-Siantan tersebut. Seperti penyediaan loket atau petugas agar bisa mengarahkan pengendara yang belum terbiasa dengan pembayaran nontunai.

“Lakukan secara perlahan sehingga masyarakat tidak kaget kaget saat penerapan pembayaran nontunai itu,” kata dia.

Selain itu, dilanjutkan dengan menerapkan sistem pembayaran nontunai maka potensi kebocoran pajak dapat ditekan karena semuanya terpantau secara real time. Oleh karena itu, Satarudin meminta Bank Kalbar sebagai vendor dari pelayanan nontunai dapat benar menyiapkan fasilitas dan infrastruktur guna penunjang layanannya.

“Jangan sampai saat penerapan justru ada kendala teknis yang tak segera diatasi sehingga berdampak pada konsistensi kebijakan itu sendiri,” pinta Satarudin. (mse)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers