UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

DAERAH

Sabtu, 01 Februari 2020 11:17
Perusahaan Ini Dideadline 10 Hari untuk Bayar Pesangon

PROKAL.CO, PONTIANAK–Alot, lelah dan sarat emosi mewarnai proses mediasi antara Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa yang menuntut pesangon dengan PT. Haleyora Powerindo, selaku anak perusahaan PT. PLN (Persero), Kamis(30/1). Sejak pagi hingga sore hari jelang malam, akhirnya tercipta kesepakatan bersama.

“Alhamdulillah melalui proses alot, kami (Komisi V DPRD Kalbar) menemukan suatu kesepakatan bersama,” ungkap Tony Kurniadi, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar seusai memimpin rapat mediasi di Ruang Serbaguna DPRD Provinsi Kalbar.

Pontianakpost.co.id memberitakan, kesepakatan bersama dimaksud melibatkan Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa, PT Haleyora Powerindo Indonesia (HPI), PT PLN Wilayah V Kalbar dengan pihak pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar.

Berdasarkan kesepakatan, Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sebagai fasilisator atau mediator dalam menyelesaikan permasalahan dan mengeluarkan beberapa rekomendasi. “Kami merekomendasikan ke PT. Haleyora Powerindo untuk segera menunaikan kewajiban seperti tuntutan para pekerja sesuai kesepakatan,” ujarnya.

Perwakilan dari PT. Haleyora Powerindo dengan PT. PLN Wilayah V Kalbar sudah setuju menyampaikan hasil fasilitasi atau mediasi ke pimpinan masing-masing. “Akhirnya kami beri limit waktu (deadline) hingga 10 Februari tahun 2020 ke PT. Haleyora Powerindo guna menunaikan kewajibannya. Artinya masih ada sekitar 10 hari bersiap-siap. Kalau tidak, kami panggil langsung General Manager PT. Haleyora Powerindo ke Gedung DPRD Kalbar untuk menyelesaikan masalah ini,” ucap Tony.

Politisi PAN Kalbar asal Dapil Sambas ini meminta penyelesaian sengkarut antara ratusan Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa dengan PT. Haleyora Powerindo benar-benar terbuka, melibatkan berbagai komponen. Harapannya  PT. Haleyora Powerindo tidak mengabaikan suara DPRD Kalbar sebagai wakil rakyat.

“Memperjuangkan aspirasi pekerja adalah salah satu wujud komitmen DPRD Kalbar untuk memperjuangkan aspirasi sesuai kapasitas dan kemampuan. Mudah-mudahan PT. Haleyora Powerindo mempunyai itikad baik untuk memenuhi tuntutan pekerja yang selama ini sudah banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan,” ujar Tony.

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa, Agus Chanigia menyebutkan bahwa semua perwakilan pekerja mengadu ke DPRD Kalbar karena merasa resah. “Resah dengan kebohongan PT. Haleyora Powerindo,” ucapnya.

Agus menyebutkan duduk persoalan dari A sampai Z yakni dana pesangon ratusan pekerja akan dibayar sebanyak 50 persen. “Bahkan data-data kami sudah dikirim ke pusat,” ucapnya.

Hanya saja, satu bulan ke depan PT. Haleyora Powerindo mengingkari kesepakatan sekaligus hasil dengan Disnakertrans Kalbar. “Kata PT.HPI tidak ada pembayaran 50 persen,” ujarnya.

Akhirnya dilakukan berbagai pembahasan dengan melibatkan beragam pihak. Hasilnya tetap saja para pekerja seperti dipermainkan saja. “Intinya tanya pusat melulu. Tanya pusat lagi,” kata Agus.

Para pekerja yang sudah sujud syukur dijanjikan pembayaran sebesar 50 persen dana pesangon menuntut haknya karena masa kontraknya sudah berakhir pada tahun 2019. “Kami tak mau tahu kalau perusahaan beralih atau diakuisisi. Yang jelas ada yang masa kerjanya 5 sampai 10 tahun harus dibayarkan dana pesangon sesuai kontrak kerja,” ujarnnya.

Kepala Divisi Human Capital PT. Haleyora Powerindo, Tejo Tripomo menyebutkan bahwa para pekerja memang meminta pesangon ketika terjadi peralihan perusahaan dari PT Haleyora Powerindo ke BCN.

“Kami berharap tidak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Jadi begitu beralih, masa kerja yang bersangkutan tetap berlanjut. Sehingga ketika pensiun atau PHK, masa kerjanya diakumulasi dari sejak di Haleyora Powerindo sampai ke BCN,” jelas Tejo.

Namun karena para pekerja tersebut menuntut pesangon saat peralihan itu, lanjut Tejo, dilakukanlah pembahasan yang melibatkan ketiga pihak terkait.
“Pernah ada pembicaraan antara Haleyora Powerindo melibatkan BCN dengan pekerja. Diskusi untuk menemukan solusi,” ungkap Tejo.

Dari pembahasan tersebut dibuatlah draft atau konsep perjanjian kerjasama seperti yang disebutkan para pekerja. “Cuma ketika diajukan ke atasan kami, muncul pertanyaan, kan tidak ada PHK kok ada pesangon,” tuturnya.

Akhirnya konsep perjanjian kerjasama yang menyebutkan pembayaran pesangon 50 persen itu belum ditandatangani pihak berwenang di PT Haleyora Powerindo. Sampailah persoalan ini ke DPRD Provinsi Kalbar yang menelurkan beberapa rekomendasi. “Kami akan membawa rekomendasi ini, dijadikan bahan diskusi untuk menentukan bagaimana kebijakan di tempat kita,” ujar Tejo.(den)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 03 April 2020 12:49

Diserbu Pendatang, ODP Kabupaten Ini Langsung Melonjak

NGABANG – Kabupaten Landak menjadi penyumbang tertingi angka Orang Dalam Pemantauan…

Rabu, 01 April 2020 14:12

Polres Sambangi Resepsi Pernikahan, Imbau Bubarkan Diri

SINTANG –Berangkat dari Maklumat Kapolri terkait dengan pencegahan dan penyebaran wabah…

Senin, 30 Maret 2020 10:02

Warga Dihebohkan dengan Buaya Betina 2 Meter

MEMPAWAH-Warga Desa Sungai Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, dihebohkan dengan…

Minggu, 29 Maret 2020 13:54

Asyik Kayuh Sepeda, Romlah Dihantam Motor

MEMPAWAH-Laka Lantas yang menyebabkan kehilangan nyawa terjadi di wilayah Kabupaten…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:59

Keluar Masuk Bandara Dicek Kesehatannya

SINTANG-Polsek Sungai Tebelian bersama petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:56

Jangan Terpengaruh Kabar Bohong..!! Belum Ada Penutupan Pasar di Sintang

SINTANG-Tersebarnya kabar bohong atau hoax terkait dengan penutupan pusat perbelanjaan…

Sabtu, 28 Maret 2020 11:53

Silakan Makan Minum, tapi Jangan Kumpul-Kumpul

PUTUSSIBAU – “Yang menjadi prioritas ialah tentang pembatasan waktu, serta…

Senin, 16 Maret 2020 13:47

Alhamdulillah..!! Pulau Maya Segera Teraliri Listrik

SUKADANA – Bupati Kayong Utara Citra Duani meminta PLN Sukadana untuk…

Minggu, 08 Maret 2020 10:35

Truk Sarat Muatan Lewat, Jembatan Andalan Warga Ambruk

SINTANG-Jembatan Sungai Kancai di Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Sepauk, ambruk…

Minggu, 08 Maret 2020 10:30

Mudahan Benar Terealisasi, di Ambawang akan Dibangun IPA

SUNGAI RAYA – Wakil Ketua Komisi V DPR-RI Syarief Abdullah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers