UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Senin, 13 Januari 2020 12:16
TOP..!! Di Kalbar Tak Ada Lagi Kabupaten Tertinggal
BERMAIN: Sejumlah pelajar sekolah dasar di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Bengkayang, Kalimantan Barat bermain di halaman sekolah mereka. Meski Kalbar sudah terbebas dari kabupaten tertinggal, namun usia rata-rata lama sekolah di provinsi ini relatif rendah. Hal ini turut mempengaruhi indeks pembangunan manusia Kalbar. HARYADI/PONTIANAK POST

PROKAL.CO, PONTIANAK – Kalimantan Barat telah terbebas dari daerah dengan status kabupaten tertinggal. Pada 2015, masih ada delapan kabupaten yang tercatat sebagai daerah tertinggal di provinsi ini. Namun, dalam empat tahun terakhir, kedelapan kabupaten tersebut telah terentaskan dari status tertinggal.

Delapan kabupaten itu adalah Sambas, Bengkayang, Landak, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi dan Kayong Utara. Kabupaten-kabupaten ini menyusul Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kubu Raya, dan Mempawah yang tidak tergolong daerah tertinggal.

Penilaian terhadap kabupaten ini terbagi atas enam indikator antara lain, perekonomian masyarakat, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. 

Terkait hal tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan, status sebagai kabupaten tertinggal akan hilang dengan sendirinya bilamana desa-desa sudah berhasil ditingkatkan status dan kondisinya. “Kami bersama TNI, Polri akan bahu-membahu terus menghilangkan status desa sangat tertinggal,” katanya kepada Pontianak Post.

Sampai saat ini, lanjut Midji, sudah ada tiga kabupaten di Kalbar yang tidak lagi memiliki desa sangat tertinggal. “Insyallah akan tambah lagi. Angka kemiskinan juga akan kami tekan terus dan target  Kalbar angka kemiskinannya akan berada di bawah enam persen, itu  bukan hal mustahil,” ucapnya.

Midji menambahkan, Pemprov Kalbar akan terus mendorong percepatan semua kabupaten/kota di Kalbar untuk lebih maju. Orang nomor satu di Kalbar itu berharap, selama kepemimpinannya bersama Ria Norsan, semua program, antara kabupaten dengan provinsi bisa disinergikan. 

Seperti di Kabupaten Ketapang menurutnya memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa. Kota Ketapang sudah semakin maju demikian juga Sintang. “Sintang itukan SDA bagus, kemudian perekonomian maju, daya beli tinggi semakin baik, angka kemiskinan turun,” ucapnya.

Selama ini, kata Midji, pembangunan yang dilaksanakan terkadang tak sesuai dengan indikator yang harus diselesaikan. Karena tidak tepat sasaran akibatnya tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. “Contoh misalnya desa mandiri itu ada 52 indikator, yang kurang apa saja, maka itu yang diselesaikan, sehingga terarah,” paparnya.

Terbukti untuk status desa, Kalbar sudah berhasil membuat lompatan yang cukup baik. Ia pun merasa bersyukur dan bangga karena provinsi ini sudah memiliki desa mandiri yang cukup banyak dibanding daerah lain se-Indonesia.

Pada 2019, dari total 2.031 desa se-Kalbar, 87 di antaranya merupakan desa mandiri, 188 desa maju, 767 desa berkembang, 781 desa tertinggal, dan 208 desa sangat tertinggal. “Di Indonesia itu ada 74.954 desa dengan status desa mandiri 834 desa, 87 di antaranya artinya 10,5 persen ada di Kalbar,” ungkapnya.

Menurut Midji, kondisi ini mengalami peningkatan luar biasa. Sebab pada 2018, Kalbar baru memiliki satu  desa mandiri, 677 desa sangat tertinggal, 928 desa tertinggal, 372 desa berkembang, dan 53 desa maju. Sementara pada 2019 sudah ada 87 desa mandiri. Ia menilai program yang dijalankan untuk membenahi desa-desa di Kalbar sudah cukup berhasil.

Ke depan orang nomor satu di Kalbar itu yakin, pada 2020 tidak akan sulit untuk mencapai skor 80 dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Itu setelah melihat data dan skor dari perolehan pada 2019 lalu. “Kami tinggal mencari, sebenarnya gampang saja, oh di situ yang tidak ada ini, ya kami bangun, jadi 50 indikator itu dilihat,” paparnya.

Maka dari itu kemajuan dan kemandirian desa di Kalbar menurutnya tidak terlepas dari keterlibatan semua  stakeholder. Mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa.  Serta para pendamping desa mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Termasuk pihak TNI dan Polri yang semuanya turut terlibat langsung. “Ini hasil keroyokan dengan Polda dengan Kodam ya, inilah hasilnya,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Kabupaten Landak Karolin Margret Natasa sebelumnya mengatakan, bahwa terentaskannya Landak sebagai kabupaten daerah tertinggal merupakan hasil dari kerjasama masyarakat dan pemerintah desa serta pemerintah pusat.

Meski, daerah tertinggal yang sudah terentaskan memang masih terus dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi selama tiga tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan.

“Pada 2017 lalu kita (Landak) memiliki 76 desa yang tergolong dalam desa tertinggal dan masih miskin. Melalui dana desa dari pemerintah pusat dan tentunya peran seluruh masyarakat serta pemerintah desa akhirnya semua itu (desa tertinggal dan masih miskin) dapat kita entaskan,” ujar Karolin saat itu.

Selain itu, Bupati Karolin juga berharap kepada semua pihak terkait agar tidak terlena dengan capaian tersebut. Karena yang telah dicapai merupakan hasil kerjasama yang harus tetap dipertahankan. “Untuk mengeluarkan status daerah tertinggal tersebut tidak mudah, oleh sebab itu apa yang telah kita capai tersebut saya harap tetap kita pertahankan bersama bahkan kita tingkatkan supaya terwujudnya kabupaten landak yang mandiri, maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Jangan Terlena

Akademisi Universitas Tanjungpura Eddy Suratman menilai pemerintah daerah di delapan kabupaten masih harus bekerja keras meskipun daerahnya dinyatakan terentas dari ketertinggalan.

Justru, kata Eddy, dengan adanya perubahan status itu harus menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah di delapan kabupaten itu untuk memperbaiki kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih relatif rendah.

IPM tidak otomatis membaik meskipun daerah tidak lagi tertinggal sehingga perbaikan IPM harus masuk skala prioritas, kata Eddy di Pontianak, kemarin.

Eddy memandang delapan kabupaten itu meskipun dinyatakan terentas dari ketertinggalan namun IPM-nya relatif masih rendah. Ini dilihat dari angka rata-rata lama sekolah yang rendah.

Ia mencontohkan Kabupaten Kayong Utara. Meskipun kabupaten ini dinyatakan tidak lagi tertinggal, tetapi rata-rata lama sekolah masih di bawah tujuh tahun. Sementara kabupaten lainnya rata-rata sekolah berada pada angka 7,3 hingga 7,5 tahun.

Artinya di daerah-daerah ini, anak-anak usia sekolah hanya sekolah sampai SMP kelas 1. Ini menggambarkan angka putus sekolah cukup tinggi sehingga menyebabkan IPM relatif masih rendah, kata dia.

Sehingga, ia meminta pemerintah di delapan kabupaten itu tidak terlena ketika daerahnya dinyatakan terentas dari ketertinggalan. “Fokusnya mesti dirubah yakni peningkatan IPM, pinta Eddy.

Untuk perbaikan IPM sendiri, dikatakan Eddy masing-masing pemerintah bisa melakukan beragam terobosan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pemerintah provinsi misalnya, yang mengratiskan biaya pendidikan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat bagi sekolah dalam rangka perbaikan IPM.

Seperti diketahui kewenangan pengolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Diakuinya, penggratisan biaya pendidikan ini menjadi motivasi bagi anak-anak untuk tetap bersekolah karena tidak lagi dibebani dengan biaya pendidikan.

Hal sama pun, ujar Eddy bisa dilakukan oleh masing-masing kabupaten. Namun ia tak menyarankan untuk menggratiskan biaya pendidikan dari SD hingga SMP karena mengingatkan persoalan pendidikan di setiap kabupaten tidak sama. 

Eddy beralasan kemampuan keuangan di setiap kabupaten yang tidak sama sehingga kebijakan serupa tidak bisa diberlakukan di setiap daerah. “Tentu yang masuk prioritas bisa saja perbaikan infrastruktur dan itu juga berdampak pada peningkatan IPM, imbuhnya.

Eddy pun menyarankan pemerintah kabupaten membentuk tim percepatan peningkatan IPM. Tim ini bekerja dengan menganalisia faktor utama yang menyebabkan rendahnya IPM.

Dari analisa itu, sambung Eddy, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang berdampak pada peningkatan IPM. Sehingga, masing-masing pemerintah daerah fokus pada level perbaikan pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya dalam meningkatkan IPM, imbuhnya.

Eddy juga menyarakan pemerintah daerah mempercepat ketersediaan infrastruktur jalan di setiap kabupaten. Utamanya jalan desa yang menghubungkan ke kabupaten.

Menurutnya kondisi jalan penghubung antar desa, ke kecamatan dan kabupaten yang tidak begitu baik berdampak buruk pada sektor pertanian. Ini memperlambat sampainya hasil pertanian sampai ke pasar, sehingga pada saat-saat tertentu hasil pertanian tidak memberikan dampak yang tinggi pada kesejahteraan petani di pedesaan, dengan demikian nilai tukar petani pun relatif rendah.

“Sehingga perbaikan jalan penghubung, dari desa ke kecamatan, kemudian ke kabupaten hingga ke jalan provinsi harus dirapikan dalam lima tahun ke depan, saran Eddy.

Menurut Eddy perbaikan insfrastruktur jalan itu tidak hanya berdampak pada sektor pertanian tapi juga pendidikan sebab akses jalan yang baik juga menjadi alasan bagi orang untuk mudah bersekolah.

Tingginya angka putus sekolah itu juga bisa karena orang malas dengan jarak rumah dan sekolah yang begitu jauh. Selesainya perbaikan jalan selesai juga persoalan lainnya. Ekonomi membaik, NTP membaik, angka kemiskinan bisa menurun sehingga ini berdampak pada membaiknya IPM, terang Eddy.

Meski demikian Eddy tetap memberikan apresiasi delapan kabupaten itu termasuk seluruh masyarakat di Kalimantan Barat. Keputusan itu, menurut Eddy, menggambarkan Kalbar sebagai provinsi bebas dengan status ketertinggalan. 

Selamat untuk bupati, bahwa kinerja mereka lima tahun terakhir ini terbukti mampu mengeluarkan daerahnya dari status ketertinggalan, ucap Eddy. (bar/mse)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 28 Februari 2020 15:01

Kisah Yoga dan Kuas Lukisnya, Set Alat Lukis Hilang Hingga Harus Menumpang di Truk

Petualangan itu dimulai dari sebuah ide kecilnya, berbagi. Yoga Ilhamsyah,…

Jumat, 28 Februari 2020 14:59

Kisah Yoga dan Kuas Lukisnya, Keliling Indonesia untuk Mengajar di Pedalaman

Petualangan itu dimulai dari sebuah ide kecilnya: berbagi. Yoga Ilhamsyah,…

Jumat, 28 Februari 2020 14:56

Ekspor di PLBN Aruk Kian Menggeliat, Kalau Ditambah Hasil Industri Pengolahan Makin Top..!!

PONTIANAK – Ekspor barang via Pos Lintas Batas Negara (PLBN)…

Kamis, 27 Februari 2020 00:25

Kapolda Kalbar Beri Perhatian Serius Ke Penggelola Grup Medsos

PONTIANAK—Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto memberikan…

Kamis, 27 Februari 2020 00:24

Pilkada Serentak di Depan Mata, Polda Kalbar Petakan Potensi Masalah

PONTIANAK—Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan. Sebanyak tujuh Kabupaten…

Senin, 24 Februari 2020 10:51

Survei: Dari Unsur Kepala Daerah, Anies Capres Terkuat di 2024

Lembaga survei Indo Barometer menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan…

Senin, 24 Februari 2020 10:47

Jangan Kriminalisasikan dan Tangkap Peladang Tradisional

PONTIANAK – Kasus kriminalisasi yang dialami peladang terus mendapat perhatian…

Senin, 24 Februari 2020 10:44

750 Batang Kayu Hasil Pembalakan Liar Diamankan Lantamal

PONTIANAK- Lantamal XII Pontianak melalui Posal Lanal Ketapang berhasil menggagalkan…

Rabu, 12 Februari 2020 12:51

Ke Singkawang dan Sambas, Gubernur Hadiri Cap Go Meh sampai ke PLBN Aruk

GUBERNUR Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji melaksanakan rapat kerja (raker) di Kota…

Rabu, 12 Februari 2020 12:48

Tunggu Air Surut, Keruk Lumpur Siang Malam

PONTIANAK—Eskavator difungsikan untuk mengeruk sendimen yang berada di Parit Sungai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers