UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Kamis, 12 Desember 2019 13:53
Paripurna Umumkan Wakil Ketua II DPRD Sintang Gagal

PROKAL.CO, SINTANG- Kisruh internal Partai Hanura di Sintang berdampak politis pada sidang paripurna dengan agenda pengumuman Wakil Ketua II DPRD Sintang Nikodemus. Dijadwalkan Rabu (11/12) pukul 09:00 wib, paripurna tak terlaksana sebagaimana mestinya.

“Sama sekali tidak dimulai, ini saya tidak tahu apa alasannya. Seharusnya diberikan alasan, dibuatkan berita acara perihal tidak dilaksanakannya sidang ini. Itu merupakan arsip penting dalam persidangan,” ujar Nikodemus, calon Wakil Ketua DPRD Sintang dari Partai Hanura, ketika dikonfirmasi.

Pasalnya, ada persoalan di tubuh Hanura antara Ketua DPC Sintang Heri Jamri dengan Ketua DPD Kalbar Suyanto Tanjung. Mereka bersitegang adu mulut di Kantor DPRD Sintang dengan masing-masing kubu membawa kader-kadernya.

Padahal, Nikodemus mengaku sudah menerima surat undangan sidang paripurna. Dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua I DPRD Sintang, Jeffray Edward, tidak tidak melaksanakan sidang karena disposisi dari Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny, sidang hanya sampai tanggal 10 Desember. Sedangkan sekarang sudah tanggal 11 Desember.

“Karena sekarang tanggal 11, dia tidak mau. Tapi apapun alasannya, seharusnya disampaikan dalam sidang. Dibuka dulu sidang itu dan diumumkan. Ini sama sekali tidak dimulai. Kita harap kejadian seperti ini hanya kali ini saja dan tak terulang di masa depan,” ujar Nicodemus.

Dia juga menegaskan bahwa proses sidang paripurna pengumuman ini legal. Karena seluruh surat menyuat yang berkaitan penunjukan dirinya telah dilengkapi oleh Partai Hanura. Mulai dari DPP, DPD dan DPC.

“Tanggal 26 November lalu, Plt DPC Hanura sudah mengirim surat untuk DPRD Sintang perihal pengantar DPP dan DPD Hanura tentang penunjukan saya sebagai Wakil Ketua DPRD Sintang. Artinya sidang paripurna hari ini jelas. Karena seluruh administrasi sudah dilengkapi dan sesuai mekanisme pengangkatan saya ini,” katanya.

Niko, begitu politisi Hanura itu disapa, menyesalkan sikap pimpinan Dewan. “Tidak ada alasan pimpinan Dewan tidak memulai sidang dan membacakan putusan DPP menunjuk saya sebagai Wakil Ketua II DPRD Sintang,” tegasnya.

Ia menyinggung pemberhentian Heri Jamri sebagai Ketua DPC Hanura Sintang dan Muscablub DPC Hanura Sintang beberapa hari lalu, sudah sesuai prosedur, legal, karena sesuai mekanisme.

“Sebenarnya surat pengangkatan saya sudah ditembuskan ke Heri Jamri yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPC. Namun tidak diindahkannya. Bahkan sudah diberikan peringatan oleh DPD sampai 3 kali, namun tetap tidak melaksanakan perintah,” kata Niko.

Dasar itulah menurut Niko yang menyebabkan Heri Jamri diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Hanura Sintang. “Sesuai AD/ART, Heri Jamri sudah melanggar aturan, karena tidak mengikuti perintah DPD dan DPP. Makanya diberhentikan, dan itu sah. Karena yang bisa mengangkat dan memberhentikan Ketua DPC itu orang yang 1 tingkat di atasnya, yakni DPD Hanura Kalbar,” pungkasnya.

Sementara itu, Heri Jamri saat menggelar konferensi Pers perihal tidak dilaksanakannya rapat paripurna, tegas-tegas mengatakan memang sidang paripurna DPRD Sintang Rabu (11/12) itu ilegal. "Terkait terjadinya kisruh tidak bisa dilaksanakannya paripurna penetapan Wakil Ketua, kenapa? Karena paripurna ini ilegal. Sama halnya proses penetapan Plt DPC Hanura Sintang yang dilakukan kubu Suyanto Tanjung," tutur Jamri.

Tidak sahnya paripurna, menurut Jamri, mengingat dirinya sebagai Ketua DPC Partai Hanura Sintang sudah melakukan gugatan terhadap SK 342 yang menetapakan Nikodemus sebagai Wakil Ketua.

"Nah, gugatan itu sudah diterima mahkamah partai dan kami sudah bersidang. Dalam sidang tersebut Suyanto Tanjung dan kawan-kawan juga hadir. Kami sudah bersepakat bahwa keputusan ini akan dilanjutkan setelah penetapan dari mahkama partai," terangnya.

Ia mengatakan, dalam penetapan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan undang-undang dan AD/ART. Bahwa Wakil Ketua juga ditetapkan oleh DPC. Pihaknya bersepakat bahwa DPC yang dibentuk melalui Muscablub DPC di kubu Suyanto Tanjung beberapa hari lalu, ilegal.

"DPC iti tidak sah. DPC yang mengkudeta. Jelas-jelas melanggar AD/ART partai. Sesuai surat instruksi dari DPP, bahwa tidak ada pergantian DPC 2 bulan sebelum pelaksanaan Munas. Namun ada dua syarat bisa diganti. Pertama apabila Ketua DPC meninggal dan mengundurkan diri. Maka dari itu, Suyanto Tanjung melanggar AD/ART," tegasnya.

Terkait kepengurusan DPC Sintang yang dipimpinnya, Jamri mengatakan sudah dikuatkan dengan surat pernyataan mahkama partai. Bahkan sudah ada hasil konsultasi bagian hukum sekretariat DPRD, bahwa Plt yang ditetapkan tidak sah.

"Saya sampaikan, bahwa yang menyatakan dirinya Hanura di Sintang selain kami, itu tidak sah dan ilegal," kata Jamri yang mengingatkan bahwa semua surat menyurat yang diputuskan oleh DPP sudah disiapkannya. Dan sudah disampaikan ke DPRD. DPC Kabupaten Sintang juga sudah menetapkan sesuai kewenangannya.

"Dan ini juga sudah sesuai dengan surat mahkamah, bahwa DPC Partai Hanura menetapkan saya sebagai wakil DPRD. Surat sudah masuk Jumat lalu. Kita tinggal menunggu surat dari DPP dan putusan rekomomendasi dari DPD. Karena sesuai aturan bahwa tiga tingkatan harus menyatakan satu nama yang sama," katanya.

Masih menurut Jamri, Niko tidak bisa disetujui sebagai wakil ketua karena dia sudah menandatangani surat pernyataan mendukung dirinya di atas materai 6.000. "Ini hasil rapat kami. Nah, kenapa Niko sekarang ngotot. Karena Suyanto Tanjunglah bermain secara pribadi. Dia bermain dengan partai dan AD/ART," katanya.

Karena itu Jamri meminta DPP menghukum Suyanto Tanjung seberat-beratnya, karena sudah mempermainakan DPP, MahkamaH dan kader partai di Kabupaten Sintang untuk kepentingan pribadi.

"Saya pernah juga sebagai kader partai diminta uang Rp200 juta untuk kepentingan partai. Nah dengan itu dia bukan ingin membesarkan partai, tapi memeras kader. Saya menolak, makanya saya tidak disetujui olehnya," ungkap Jamri menegaskan untuk melawan Suyanto Tanjung.

"Kami ini dibenturkan Suyanto Tanjung. Saya dan Nikodemus sebenarnya tidak ada masalah. Sedikit pun tidak ada masalah. Suyanto Tanjung yang membuat seperti ini, selalu menjual nama Ketua DPP," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny saat dihubungi via seluler mengatakan, dirinya sedang sakit dan berada di luar kota untuk berobat. Semua didisposisikan ke Wakil Ketua I DPRD Sintang, Jeffray Edward. Namun, Jeffray yang dikonfirmasi, tak memberikan jawaban perihal ini. (Fuat/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers