PROKAL.CO, KETAPANG- Uang mulai mengalir ke desa, sialnya korupsi berkembang. Di Ketapang misalnya, Kejaksaan Negeri barusan menerima tahap dua alias penyerahan tersangka mantan Pj Kepala Desa (Kades) dan Bendahara Desa Tanjung Pasar, Kecamatan Muara Pawan.
Kajari Ketapang melalui Kasi Intel Agus Supriyanto mengakui, Kamis (28/11) telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres Ketapang terkait kasus dugaan korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. “Dua tersangka tersebut yakni M Hasan, mantan Pj Kades Desa Tanjung Pasar dan Bendahara Desa, Heri Yunanda,” terangnya, Kamis (28/11).
Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) itu diduga terjadi korupsi yang dilakukan keduanya sehingga merugikan negara Rp689 juta.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menduga keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1).
“Keduanya melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan tidak melaksanaan beberapa item pembangunan atau ada pembangunan fiktif. Membuat laporan palsu untuk mencairkan dana,” ungkapnya.
Kedua tersangka diamankan oleh JPU untuk mengikuti proses hukum lanjutan ke Lapas Pontianak, guna dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak. “Rencana hari ini kedua tersangka kita bawa ke Pontianak,” ujarnya.
Dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Eko Mardianto melalui Anggota Unit Tipikor Polres Ketapang, Aiptu Manurung, mengakui kasus dugaan korupsi tersebut diawali informasi dari masyarakat.
Dari hasil penyelidikan ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan tersangka dengan melakukan pembayaran pekerjaan tahun 2016 menggunakan anggaran tahun 2017. “Setelah diselidiki lebih lanjut ditemukan tiga obyek pembangunan fiktif, atau tidak dilaksanakan. Diantaranya jembatan, rehab jalan rambat beton serta rehab gedung serbaguna yang laporan mereka pencairan seratus persen pekerjaan itu selesai,” tuturnya.
Juga ada sejumlah uang yang tidak di-silpa-kan namun dipegang oleh Pj Kades dengan alasan untuk membeli bahan-bahan guna keperluan pembangunan. “Setelah di periksa oleh saksi ahli jumlah kerugian akibat perbuatan para tersangka mencapai Rp 689 juta,” tungkasnya.
M Hasan, mantan Pj Kades Desa Tanjung Pasar, mengaku sama sekali tidak berniat membiarkan tiga pembangunan yang dituduhkan sebagai fiktif. Sebab, pihaknya sudah membeli bahan-bahan untuk pembangunannya.
Itu dikatakan Hasan saat keduanya diserahkan dari Polres Ketapang ke Kejaksaan Negeri Ketapang, Kamis (28/11). “Seperti semen, batu, pasir keramik dan bahan-bahan lain sudah kita beli sekitar 60% dari nilai Rp105 juta,” ungkapnya.
Namun, lanjut Hasan, ketika akan dilaksanakan saat itu batas waktu sudah akhir. Dan akan dilanjutkan Januari sampai Maret. Namun keadaan alam tidak mendukung lantaran banjir. “Sehingga tidak bisa dilaksanakan. Tapi barang-barang yang kami belanjakan saat ini masih ada serta sisa uangnya yang tidak digunakan kami setorkan kembali ke kas desa,” jelasnya.
Mengenai dana pekerjaan tahun 2016 yang dilakukan oleh mantan Kades sebelumnya, yang kemudian dibayarkan pihaknya pada tahun 2017, diakuinya 2016 pembangunan tersebut memang ada. Namun tidak terbayarkan semua karena saat dana itu hanya keluar satu tahap.
“Alasan kenapa saya juga tidak tahu. Yang pasti saya tidak ada niat mau makan uang desa. Karena kesalahan administrasi dan kesalahan bayar yang disangkakan ke saya, dari kerugian negara saya tidak ada makannya sama sekali,” tegas Hasan. (Muhammad Fauzi/rk)
