UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Kamis, 21 November 2019 12:05
Bupati Sintang : Peladang Bukan Penjahat
RAKOR. Suasana rapat koordinasi Forkopimda Sintang terkait enam peladang yang didakwa sebagai pelaku Karhutla, Rabu (21/11). Humas Pemkab for RK

PROKAL.CO, SINTANG- Bupati Sintang dr Jarot Winarno memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang. Membahas masalah enam peladang yang didakwa sebagai pelaku Karhutla, Rabu (21/11).

“Dengan adanya Perda pengakuan hukum adat, Perda lingkungan hidup, dan mengacu pada Undang-Undang saya keluarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2018. Artinya, peladang bukanlah penjahat,” ujar Bupati Jarot kepada awak media usai rapat tertutup di Ruang Kerja Bupati Sintang.

Rapat digelar para petinggi Kabupaten Sintang, sebagai menjawab tuntutan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang, atas didakwanya enam peladang sebagai penyebab Karhutla. Yang kasusnya tengah berproses di Pengadilan.

“Mereka (peladang) adalah bagian dari masyarakat Kabupaten Sintang yang mencari nafkahnya dengan cara berladang. Tentu ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang kita semua,” kata Jarot seperti diberitakan Rakyat Kalbar.

Bupati mengungkapkan tiga poin penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam menyikapi persoalan enam peladang terdakwa Karhutla. “Pertama adalah ketidaktahuan. Kedua bijaksana. Ketiga, jangan sampai terusik rasa keadilan. Jadi, ini harus bijaksana dengan mempertimbangkan semua faktor yang ada. Termasuk pertanyaan teman-teman ASAP tadi,” tuturnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa keenam terdakwa Karhutla dinilainya masuk kategori ketidaktahuan. Pasalnya, implementasi Perbub Nomor 57 Tahun 2018 baru dibuat. Sosialisasinya pun baru disebarkan pada 15 desa.

“Sementara Sintang ada 391 desa dan 1000 lebih dusun. Sehingga, pada kejadian yang menimpa enam terdakwa Karhutla ditangkap, Perbub belum tersosialisasikan secara sempurna,” ungkapnya.

Bagaimanapun, bupati menegaskan, bahwasanya hukum tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Tetapi, komunikasi penting untuk dibangun dengan melihat situasi masyarakat sekitar.

Rapat koordinasi Forkopimda Sintang itu dihadiri Kajari Sintang Imran, Kapolres Sintang AKBP Adhe Hariadi, Ketua Pengadilan Negeri Yogi Dulhadi, Dandim 1205/Stg, Letkol Inf. Rachmad Basuki, Ketua DPRD Florensius Ronny, Ketua DAD Sintang Jeffray Edward, Kepala Kesbangpol Budi Harto, dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD).

Korlap Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) Andreas mengatakan, bahwa dari hasil rapat Forkopimda itu fokus pada masalahnya. “Kami sudah mulai menemukan titik terang dari pertemuan ini. Seperti yang disampaikan Bupati, bahwa azas pertama hati nurani, kebijaksanaan dan kearifan lokal,” ujarnya.

Namun, karena tak satupun pejabat yang boleh mengintervensi proses hukum positif, Andreas merasa enam peladang yang terlibat Karhutla ini masih menggantung. “Saudara-saudara yang ditahan itu bagian dari kami. Maka kami tegas, tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau, kenapa kita perjuangan mereka. Karena mereka bukan penjahat, bukan kriminal,” ujarnya.

Mereka yang ditangkap kata Andreas murni peladang tradisional turun temurun. Kalau penegak hukum tidak mengerti sistem berladang tradisional itu, ia meminta buat suatu forum diskusi.

“Tolong kita siapkan satu ruangan, kita diskusi cara berladang yang benar,” pungkasnya. (Saiful Fuat/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers