UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Selasa, 19 November 2019 10:41
Sidang Perdana Suap Proyek Kabupaten Bengkayang
Bupati Bengkayang Diduga Korupsi untuk Urus Kasus Bansos di Polda Kalbar

Polda Kalbar: Pengakuan Gidot yang Disampaikan JPU Masih Sangat Umum

Digiring. Terdakwa Bun Si Fat (BF) digiring aparat kepolisian menuju ruang sidang Pengadilan Tipikor Pontianak, Senin (18/11/2019. Andi Ridwansyah/eQuator.co.id

PROKAL.CO, PONTIANAK. Pengadilan Negeri Tipikor Pontianak menggelar sidang perdana kasus suap pengerjaan proyek Pemkab Bengkayang tahun 2019, Senin (18/11) pagi. Sidang tersebut diikuti oleh empat terdakwa dari pihak swasta yakni Yosep Alias Ateng, Rodi (RD), Bun Si fat (BF) dan Pandus.

Empat terdakwa tersebut tampak mengunakan rompi oranye, digiring masuk ke ruang sidang Kartika. Di luar ruang sidang, aparat kepolisian bersenjata lengkap tampak melakukan pengamanan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa keempat pihak swasta tersebut telah memberikan uang kepada Bupati Bengkayang Suryadman Gidot melalui Kadis PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius. "Jumlahnya bervariasi," tegas Jaksa Penuntut Umum KPK Feby D, kepada wartawan, usai sidang, Senin, (18/11) siang.

Uang dari pihak swasta itu, diduga diberikan atas permintaan Suryadman Gidot melalui Kadis PUPR Bengkayang Aleksius, dan Agustinus Yan, selaku Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang. Dalam dakwaan Jaksa, pemintaan itu disampaikan Gidot usai rapat tentang APBDP Kabupaten Bengkayang tahun 2019 dan APBD murni 2020, yang digelar di ruang kerja Sekda Kabupaten Bengkayang.

Dua Dinas tersebut diminta untuk menyiapkan uang sebesar 500 juta rupiah. Uang itu, berasal dari fee paket-paket pengerjaan. Batas akhir penyerahan uang tersebut pun ditentukan. Dan paling lambat diserahkan pada tanggal 3 September 2019.

Rencananya uang tersebut akan dipergunakan Gidot untuk mengurus kasus Bantuan Keuangan di BPKAD Kabupaten Bengkayang, yang hingga kini masih ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi Polda Kalimantan Barat.

"Menurut bukti-bukti di penyidikan, uang itu akan digunakan (Suryadman Gidot,red) mengurus kasusnya berkaitan bantuan keuangan (Bansus, red) yang ditangani Polda Kalbar, "terangnya.

Pengakuan tersebut juga keluar dari keterangan Suryadman Gidot kepada penyidik. Namun pihaknya mengaku tidak mendalami kasus tersebut. Sebab pihaknya hanya fokus pada ranah menyelidik dan menuntut perbuatan suap yang dilakukan.

"Apakah permintaan uang dari Bupati Bengkayang, kasus di Polda itu sebagai alasan atau tidak kita lihat di persidangan saja," pintanya.

Dalam kesempatan itu, Gidot juga berjanji akan menambah anggaran Dinas PUPR sebesar 7, 5 miliar, dan Dinas Pendidikan sebesar 6 miliar rupiah. Tambahan tersebut setelah disahkannya APBDP oleh DPRD Kabupaten Bengkayang, sehingga dapat sipecah dalam beberapa proyek PL.

Atas permintaan Gidot, Aleksius pun menghubungi beberapa kontraktor antara lain. Terdakwa Pandus, Yosep Alias Ateng, Rodi, Nely Margaretha. Aleksius pun lalu menawarkan sejumlah proyek PL Dinas PUPR APBDP tahun 2019 itu kepada pihak swasta. Kompensasinya fee sebesar 10% dari nilai pekerjaan yang akan diberikan pada Suryadman Gidot.

31 Agustus 2019, Aleksius pun menawarkan enam paket pekerjaan kepada Bun Si Fat Alias Alut. Dengan kewajiban Bun Si Fat dapat memberikan fee dimuka sebesar 120 juta, dan disepakatilah.

Singkat cerita, 2 September 2019, terjadilah pertemuan antara terdakwa Bun Si Fat dengan Fitri Julihardi, mengambil uang 120 juta tersebut. Pertemuan itu berlangsung dirumah makan Utama Rasa, Jalan Hijas Pontianak. Di hari yang sama, Aleksius juga berhasil mendapatkan fee proyek dari terdakwa lain, yakni Pandus, Yosep Alias Ateng, Rody, dan Nelly Margaretha. Sehingga total ada 340 juta.

Aleksius lalu membangun uang tersebut. Rp300 juta diserahkan kepada Suryadman Gidot, Rp30 juta disimpan sementara oleh Fitri Julihardi alias Hardi, dan Rp10 juta untuk Aleksius.

Barulah, pada tanggal 3 September 2019 Aleksius menemui Suryadman Gidot di Mess Kabupaten Bengkayang. Pertemuan tersebut, tak lain, menjelaskan bahwa uang 300 juta dari rekan pengusaha sudah siap, dan akan diserahkan kepada Ajuan Suryadman Gidot Rinsen Sitompul. Atas persetujuan Gidot Aleksius pun menyerahkan uang tersebut kepada Rinsen. Dan kemudian melaporkanya kepada Gidot.

Padahal sebenarnya,saat itu, proyek PL tanggal 3 September di APBP tersebut belum diketok palu. "Jadi baru berjanji. Namun kewenangan semunya itu memang di Aleksius," Paparnya seperti dilansir Rakyat Kalbar. Dirinya pun mengatakan, akan terus mendalami kasus ini. Dan memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan alur yang tersebut. Termasuk istri Aleksius dan stafnya.

"Sebab pemberian uang tersebut tidak secara langsung. Melalui staf dan istrinya," jelasnya.Dia mengatakan, semua terdakwa juga akan disidangkan di PN Tipikor Pontianak, termasuk Suryadman Gidot. "(Pak Gidot) sidang disini juga. Tapi nanti. Kalau Pak Gidot inikan penahanan masih lama, belum dilimpahkan," tegasnya.

KLIEN KAMI KORBAN

Zakarias, Pengacara Terdakwa Pandus dan Yosep, menilai, bahwa dakwaan tersebut masih perlu dibuktikan dipersidangan. Untuk mengetahui apakah mereka bersalah atau tidak. "Kan masih praduga tak bersalah," katanya.

Apalagi, dalam dakwaan tersebut, ada beberapa hal yang kliennya tidak tau. Misalnya apat di kantor bupati yang dilaksanakan oleh Bupati. "Mareka tidak tau," jelasnya.

Begitupun, masalah pekerjaan yang dijanjikan. Sampai hari ini kata dia, belum ada. "Jadi mereka adalah korban. Uang yang diberikan tersebut hanya untuk keperluan sesuatu. Bukan untuk proyek," tegasnya.

Hanya saja kata dia, karena yang diberikan tersebut adalah pejabat. Maka orientasinya adalah proyek. Padahal draf APBD saat itu pun belum dibuat dan diketok palu.

Pihaknya pun akan membuktikan bahwa kliennya tidak bermaksud menyuap dalam kasus ini. Sementara, saat ditanya pertemuan antara kliennya degan Suryadman Gidot, ia secara tegas membantah.

"Tidak pernah ada. Hanya pak Alek saja. Jadi pak Gidot ke Pak Alek, Pak Alek ke Swasta," pungkasnya

Sidang akan dilanjutkan Senin (25/11) mendatang. Agendanya adalah pemeriksaan saksi-saksi.

KLAIM PROFESIONAL

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go enggan berkomentar banyak terkait uang suap yang disebut Bupati nonaktif Suryadman Gidot untuk keperluan menyelesaikan masalah Bansus yang ditangani Polda Kalbar.

"Saya pelajari dulu ya. Karena setiap pengakuan harus didukung oleh kesaksian atau bukti yang lain. Kalau hanya pak Gidot saja saya belum bisa berkomentar," katanya kepada Rakyat Kalbar, Selasa (18/11) malam. Donny memastikan, Polda Kalbar sesuai aturan dan berintegritas dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. "Polda Kalbar tetap profesional," tegasnya.

Dia mengatakan, kasus bantuan khusus untuk 48 Desa di kabupaten Bengkayang itupun terus berproses. Sebelumnya pun Gidot pernah diperiksa dalam kasus tersebut.

“Apa yang disampaikan JPU perlu didalami lagi, sebab pengakuan Gidot yang disampaikan oleh JPU masih sangat umum,” tandas Donny. (Andi Ridwansyah dan Abdul Halikurrahman/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers