UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 15 November 2019 13:28
Tanpa IPK, Perusahaan Tambang Babat Kayu
ilustras

PROKAL.CO, PONTIANAK - Proses pembukaaan lahan pertambangan di Desa Tayan, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, dicurigai Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), sebagai pembalakan hutan. Untuk memanfaatkan izin pemanfaatan kayu (IPK).

Direktur Walhi Kalbar, Anton, menilai surat terakhir yang dikeluarkan Dinas Kehutanan Kalbar, tak pernah memberikan Rekomendasi IPK di wilayah Desa Tayan tersebut. "Terakhir, Dinas Kehutanan Kalbar mengeluarkan tiga surat. Ketiga surat itu sangat kontraproduktif dan tidak saling menguatkan," ungkap Anton pekan lalu.

Kabar pembalakan hutan itu sempat viral di media sosial. Penelusuran yang dilakukan Walhi, diduga kuat perusahaan tambang yang membabat hutan itu tak mengantongi IPK.

Anton  menduga ada proses penerbitan perizinan yang dipotong. Supaya perusahaan tambang itu bisa beraktivitas membuka lahan membangun jalan. Lalu seenaknya membabat hutan secara sporadis.

Karena itu Anton mendorong Dinas Kehutanan Kalbar memberikan klarisifkasi perihal aktivitas pembalakan hutan di D Tayan itu. Ia meminta pembalakan tersebut menjadi catatan serius kepolisian guna pengusutan. Termasuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat daerah.

“Berdasarkan temuan KPK, izin tambang di Indonesia sekitar 60 persen tidak memiliki NPWP. Berarti tidak ada setoran untuk negara. Salah satu kebocoran paling besar ini terjadi di Kalbar,” kaya Anton yang menyebutkan kasus serupa sudah sering terjadi. Namun belum satupun diproses hingga ke pengadilan.

Karena itu, ia meminta Gubernur Kalbar serius memperbaiki tata kelola tambang di Kalbar. Semua proses perizinanya mesti transparan, dan diketahui oleh publik. "Saya berharap Gubernur Kalbar bisa membuat masalah ini menjadi terang benderang," ujarnya.

 

PEMBALAKAN LIAR

 

Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Kalbar, Utama Priyadi, menyatakan selama ini pihaknya tidak pernah menerima permintaan pertimbangan teknis dari Dishut Kalbar, mengenai aktivitas land clearing. Termasuk di desa Tayan itu.

“Jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, Nomor 62 tahun  2015, tentang Izin Pemanfaatan Hutan, Dishut harus meminta pertimbangan teknis dari BPHP. Sebelum memberi izin pembukaan lahan,” ungkapnya.

Setiap izin-izin yang memanfaatkan hasil hutan, lanjut Utama, harus terlebih dahulu diukur oleh tenaga teknis. Begitupun perhitungan besar kayu yang boleh ditebang, mesti ditetapkan validitasnya.

"Dari pengukuran itu akan di upload  di Sistem Informasi Perizinan Usaha Hasil Hutan (SIPUHH) secara online. Setelah itu barulah muncul berapa yang harus dibayar perusahaan ke negara," ungkapnya.

Dengan sistem itu, kata Priyadi, aktivitas penebangan kayu akan terekam. Setiap penebangan kayu secara otomatis akan terdeteksi di SIPUHH online. Jadi tidak boleh terjadi pembalakan liar.

Dari hasi identifikasi itulah, pihak perusahaan harus melaporkan ke Dishut. Untuk menghitung berapa jumlah pendapatan negara yang harus dibayar oleh perusahaan. “Tapi kami (BPHP) tidak pernah menerima permohonan teknis terkait hal ini, dari Dishut,” katanya.

Pelaksanaan tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Untad Darmawan, mengaku pihak perusahaan tambang itu pernah berkonsultasi ke Dishut. Kata Untad konsultasi soal kawasan yang akan mereka garap. Apakah masuk kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) atau bukan.

"Menurut peta kami kawasan yang dikonsultasikan perusahaan itu masuk APL," kata Untad, Senin (4/11). Karena APL, lanjut Untad, maka kewenangan untuk mengeluarkan izin operasional kegiatan tambang tersebut, sejatinya bukan kewenangan Dinas Kehutanan Kalbar.

Untad menambahkan, sebelum membuka jalan yang berpotensi membabat kayu, mestinya pihak perusahaan tambang melakukan perhitungan dulu. Berapa retribusi yang harus dibayar perusahaan kepada negara.

"Seharusnya sebelum kegiatan itu dilakukan, ada permohonan perhitungan. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada permohonan pengajuan pertimbangan teknis," akunya. "Tidak ada permohonan itu sampai hari ini. Sehingga kami tidak tahu berapa potensi penebangan kayu yang ada di APL," ungkap Untad.  (Abdul Halikurrahman/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers