UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Rabu, 13 November 2019 12:31
BKD Ancam Penunggak Pajak, Termasuk yang Besar-Besar

PROKAL.CO, PONTIANAK- Sudah selayaknya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak berterima kasih atas koreksi dan dorongan pers terhadap income Pemerintah Kota, agar realistis. Mengingat, tunggakan pajak badan usaha hotel, restoran, dan tempat hiburan sepanjang 2018 senilai Rp3 miliar lebih (Rp3.683.849.548,00).

Pajak yang dikutip dari restoran, tempat hiburan dan hotel, sudah diterima oleh badan usaha tersebut dari konsumennya pada 2018. Itu tidak termasuk beberapa tahun ke belakang. Apakah sudah tertagih, itu yang perlu diketahui Komisi III DPRD Pontianak.

“Sesuai mekanisme, BKD telah membuat surat teguran kepada pihak penunggak pajak. Namun masih ada beberapa pengusaha yang memang melalaikan pajak. Ada beberapalah. Kita pun tidak tahu kondisi usaha mereka seperti apa," tutur Hendro Subekti, Kepala BKD Kota Pontianak, seusai hearing dengan Komisi III DPRD Pontianak, Selasa (12/11) siang.

Menurut Hendro, BKD Kota Pontianak berupaya melakukan penagihan terhadap wajib pajak badan usaha Hotel, Tempat Hiburan, dan Restoran agar tunggakan tersebut tidak menjadi piutang macet. “Sanksi tegas berupa penutupan sementara dapat dilakukan terhadap penunggak pajak, yang sudah tidak dapat ditolerir lagi,” ancam Hendro, yang menyebut tunggakan terjadi bukan saja pada badan usaha kecil.

Kata Hendro, yang besar pun ada. Semua tingkatan hotel di Kota Pontianak yang melakukan tunggakan pajak dari hotel besar hingga kecil. "Semuanya bervariasi. Dari semua tingkatan hotel ada," jelasnya. 

Namun, ia tetap menolak memberikan nama hotel, tempat hiburan, dan restoran yang melakukan tunggakan. Menurutnya, data tersebut cukup diketahui BKD saja, sebagaimana diatur dalam UU.

"Kan UU yang mengatur. Sesuai aturan cukup kamilah yang tahu. Tapi yakinlah itu, kami tetap mengupayakan penagihan pajak tersebut," janjinya.

 

HAK KOMISI III DPRD

Dalam rapat bersama Komisi III, Hendro membenarkan ada pertanyaan terkait data penunggak pajak yang tidak terbuka oleh publik. "Tadi kawan-kawan Komisi III ada yang bertanya, bisa gak itu diketahui siapa yang menunggak?" akunya.

Namun begitu, Hendro mengatakan ada juga anggota Dewan yang paham bahwa kebijakan umum tentang perpajakan telah mengatur itu. Misalnya saja, kredit macet.

"Itu kan uang negara juga. Masak mau dipublish masyarakat tahu. UU kan sudah mengatur itu. Ya kita patuhilah, teman-teman media pun patuh. Pahamlah," tuturnya.

Hendro menyangkal dorongan dari Komisi III untuk membuka data penunggak pajak. Jika pun diminta, ia mengaku akan mendiskusikan lagi kepada Komisi III, yang berhak tahu tentang seluk beluk tunggakan tersebut, sebagai yang mewakili rakyat.

"Nanti akan kita komunikasikan lagi ke Komisi (III)," katanya.

 

Kasus ini mencuat setelah Rakyat Kalbar sempat dipingpong oleh pihak BKD Kota Pontianak. Akhirnya, data diungkapkan berupa angka tunggakan pajak 2018 badan usaha hotel, tempat hiburan dan restoran. Angka tersebut hanya tahun pajak 2018, tidak termasuk lima tahun sebelumnya.

Kedepan, Hendro bersama jajaran di BKD meyakinkan bahwa pihaknya akan berbenah menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak yang ada. Jika dinilai sudah sampai batas kemampuan, dan tidak dapat ditolerir lagi, BKD dapat memberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara terhadap usaha-usaha yang bersangkutan.

"Kalau memang sudah waktunya untuk dilakukan penutupan sementara, akan kita lakukan," tegasnya.

Sanksi berat tersebut, kata dia, pernah dilakukan BKD terhadap penunggak pajak yang tak dapat ditolerir lagi "Untuk itu kita akan melakukan evaluasi lagi kedepan," pungkas Hendro.

TANPA ZONA ABU-ABU

 

Rapat dengar pendapat BKD Kota Pontianak dengan Komisi III DPRD Kota Pontianak, berlangsung cukup menarik dan penting di awal kinerjanya. Yandi, anggota Komisi III DPRD Kota Pontianak mengatakan, rapat digelar dalam rangka mempertanyakan tunggakan pajak yang belum maksimal ditagih BKD Kota Pontianak.

Komisi yang antara lain membidangi pengawasan keuangan daerah itu meminta data penunggak pajak untuk diketahui permasalahannya. "Kita minta (data penunggak pajak) disampaikan BKD ke Komisi III. Tanggapan BKD, katanya nanti akan menyiapkan data tersebut. Sebelum akhirnya disampaikan dalam pertemuan (Komisi III) supaya bisa kita selesaikan," katanya kepada wartawan, Selasa (12/11) siang.

Terkait tunggakan pajak badan tersebut, Komisi III memberikan target secepatnya diselesaikan. "Nanti secara periodik kita akan tanyakan kembali kepada BKD, apakah sudah tertagih atau belum," ungkapnya.

Selain berbicara mengenai data penunggak pajak, Komisi III pun mempertanyakan realisasi pendapatan periode sebelumnya (2018 ke bawah) dan proyeksi ke depan apa yang akan dilakukan BKD. "Kita ingin tahu di tahun 2020 bagaimana strategi BKD sehingga persoalan keuangan biasa diatasi dengan baik," papar Yandi.

Yang paling penting, menurut Yandi, Komisi III DPRD Kota Pontianak juga mendorong agar diterapkanya sistem baru untuk menekan kebocoran yang sifatnya manual. "Misalnya, apakah e-payment atau E apalah! Sekarang kan sudah canggih, sehingga bisa menekan kebocoran," ungkap Yandi.

"Jangan lagi ada zona abu-abu yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama," tegasnya.

Legislator Partai Hanura ini pun meminta agar BKD mempertimbangkan dan membuat suatu rumusan berkaitan pembayaran BPHTB yang selalu menjadi masalah. "Harus ada satu standardisasi antara nilai NJOP dengan taksiran, yang bisa menjadi solusi dari semua kalangan dan tidak memberatkan siapa pun," tegasnya. (Andi Ridwansyah/rk)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 24 November 2019 13:24

Banjir Hantam Pontianak, Jalan dan Rumah Terendam

PONTIANAK – Hujan lebat yang mengguyur Kota Pontianak sejak sore hingga…

Jumat, 22 November 2019 13:24

Sidang Karhutla Tetap Lanjut, Pengacara Tambah Enam,

SINTANG - Di tengah riuh rendah unjukrasa, sidang lanjutan perkara…

Selasa, 19 November 2019 10:03

Mantan Timses Nakhodai Perusda, Ini Kata Gubernur

PONTIANAK – Panitia Seleksi (Pansel) lelang jabatan Dewan Pengawas dan Direksi…

Selasa, 19 November 2019 10:01

Gubernur Dorong Perusda Benar-Benar Untung

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji resmi melantik tiga dewan pengawas…

Minggu, 17 November 2019 20:32

Angkat Kopi Lokal Biar Berjaya

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mengangkat citra kopi lokal…

Jumat, 15 November 2019 12:56

AWAS AJA..!! Jukir Jangan Macam-Macam saat Konser Kebangsaan

PONTIANAK-Penanganan tata kelola parkir saat konser kebangsaan Malam nanti (Jumat)…

Rabu, 13 November 2019 12:31

BKD Ancam Penunggak Pajak, Termasuk yang Besar-Besar

PONTIANAK- Sudah selayaknya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak berterima…

Minggu, 10 November 2019 20:55

Ibu Tewas Terpanggang dalam Kebakaran di Pontianak

Satu orang meninggal dunia akibat kejadian kebakaran yang menghanguskan lima unit…

Minggu, 10 November 2019 20:31

Korban KDRT Bisa Berakibat Disfungsi Seksual

Kekerasan rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh wanita antara lain…

Kamis, 07 November 2019 12:05

Pemkot Fasilitasi Dua Pelajar Pontianak ke Jepang

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan memfasilitasi keberangkatan dua…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.