UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

DAERAH

Jumat, 08 November 2019 11:50
Nelayan Sungai Kunyit Demo Lagi, Tuntut Ganti Rugi Dampak Proyek Pelabuhan Kijing
MENJAWAB NELAYAN. Bupati Erlina menerima dan menjawab tuntutan puluhan massa nelayan yang menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati Mempawah, Kamis (7/11). Alfi Shandy-RK

PROKAL.CO, MEMPAWAH- Merasa Pemkab Mempawah dan Pemprov Kalbar lamban merespons, kasus tuntutan ganti rugi nelayan Kecamatan Sungai Kunyit yang terdampak pembangunan Pelabuhan Kijing, muncul lagi. Mengaku sudah berbulan-bulan menunggu, puluhan nelayan pun protes.

Diberitakan Rakyat Kalbar, mereka berunjukrasa di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Mempawah, Rabu (7/11) pagi. Berangkat bersepeda motor dari Sungai Kunyit, diawali dengan menyambangi Gedung DPRD Mempawah di Jalan Raden Kusno. Kedatangannya disambut Ketua DPRD, H. Ria Mulyadi. Nelayan dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya.

“Kami minta agar DPRD Mempawah mendorong proses gantu rugi agar lebih cepat direalisasikan,” pinta Koordinator Aksi, Andi Kamaruddin.

Ria Mulyadi pun menjawab, setiap pembangunan pasti memberikan dampak positif dan negatif, baik terhadap masyarakat maupun lingkungannya. “Untuk itu, saya minta masyarakat agar bersabar. Setiap permasalahan yang berkaitan dengan finansial pastinya membutuhkan proses dan mekanisme,” jelasnya.

Namun legislator Partai Golkar ini memastikan DPRD Mempawah mendukung penuh aksi nelayan Kecamatan Sungai Kunyit. Dewan semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi nelayan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

“Kewenangan permasalahan ini ada di tim terpadu Pemprov Kalbar. Maka, aspirasi nelayan ini akan kami sampaikan kepada tim terpadu sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Kami harap nelayan bisa bersabar menunggu proses yang harus kita lalui,” ujarnya.

Usai dari DPRD, massa bergerak menuju Kantor Bupati Mempawah. Di sana kedatangan massa ini disambut Bupati Hj Erlina,SH.MH didampingi Wakil Bupati H Muhammad Pagi. Suasana sempat memanas, antara massa dengan Bupati Erlina sempat berdebat.

“Sejak Februari lalu, kami sudah menyuarakan aspirasi ini ke Pemprov Kalimantan Barat. Karena masih banyak nelayan yang tidak masuk dalam proses pembayaran ganti rugi. Awalnya kami diminta untuk mendata jumlah nelayan yang belum mendapatkan ganti rugi,” kata Andi Kamaruddin.

Dia pun memenuhi arahan dengan melakukan verifikasi nelayan. Hasilnya, ada 1.203 nelayan yang terdampak pembangunan pelabuhan internasional Kijing dan belum mendapatkan ganti rugi dari PT Pelindo selaku penanggungjawab pembangunan.

“Data itu sudah kami sampaikan kepada Pemprov Kalbar pada 11 September lalu. Bahkan, tembusannya pun sudah kami sampaikan kepada Bupati Mempawah,” ujarnya.

Belum ada kejelasan dan tanggapan dari Pemprov Kalbar dan Pemkab Mempawah. Masyarakat menilai pemerintah daerah lambat dan tidak merespon aspirasi nelayan Sungai Kunyit.

“Ketika datang ke provinsi, kami diarahkan untuk datang ke kabupaten. Saat kami datang ke kabupaten, diarahkan lagi ke provinsi. Jadi prosedur yang benar itu seperti apa jangan kami dibuat bingung,” sesalnya.

Karena itu, masyarakat nelayan memutuskan menggelar aksi ke DPRD dan menemui Bupati Mempawah. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan hingga direalisasikan secepatnya.

“Kami hanya menanyakan dan memperjuangkan nasib nelayan yang belum mendapatkan ganti rugi. Sekarang, nelayan sudah semakin susah untuk mencari nafkah. Bahkan, untuk kebutuhan keluarganya pun sulit. Mungkin sudah ada anak-anak nelayan yang terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya,” akunya.

Untuk itu, Daeng mendesak Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Mempawah memperjuangkan hak-hak nelayan dengan maksimal. Agar, para nelayan mendapatkan ganti rugi. Mereka mengaku kini nelayan sudah tidak dapat mencari nafkah lagi.

“Persoalannya, para nelayan harus menghidupi keluarganya. Dan selama pembangunan pelabuhan kijing nelayan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam pekerjaan pembangunannya,” ucapnya.

Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH mengaku telah menindaklanjuti aspirasi nelayan Sungai Kunyit. Persoalan itu sudah disampaikan kepada tim terpadu, instansi terkait di Pemprov Kalbar dan pihak terkait lainnya.

“Saat rapat koordinasi bersama Dinas Perikanan Kalbar dan pembahasan RPJMD Pemprov Kalbar, permasalahan ini sudah kami sampaikan kepada Gubernur,” ujar Erlina.

Pemkab menurutnya senantiasa mengedepankan koordinasi dengan Pemprov untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di masyarakat. Bupati berharap agar Pemprov segera mengambil kebijakan mengenai permasalahan ganti rugi itu.

“Kalau ada yang mengatakan prosesnya lambat, kami juga ingin cepat selesai. Namun, semuanya kita kembalikan pada kebijakan Pemprov Kalbar. Jangan kami selalu didesak-desak dengan aksi demo seperti ini,” tegas Erlina.

Ia memastikan Pemkab Mempawah berusaha maksimal dan memperjuangkan aspirasi nelayan Sungai Kunyit. Dia minta nelayan tidak beranggapan Pemkab Mempawah tutup mata dan tidak peduli.

“Kami berharap nelayan lebih bersabar menunggu kebijakan dari tim terpadu dan Pemprov Kalbar. Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar untuk mempercepat proses ganti rugi sesuai keinginan dan harapan nelayan di Kecamatan Sungai Kunyit,” ujarnya.

Bupati mengungkapkan, berdasarkan SK Gubernur Kalbar tanggal 21 Mei 2019 tentang tambahan ganti rugi nelayan togo dan kelong di areal pembangunan pelabuhan Kijing sudah ditangani oleh Pemprov Kalbar. Telah dilakukan ganti rugi sesuai data yang ada.

“Namun, sampai saat ini nyatanya masih ada nelayan togok, kelong dan pukat yang mengklaim belum mendapatkan ganti rugi. Tuntutan bapak dan ibu nelayan sudah kami sampaikan ke Pemprov Kalbar. Dan saat ini, kami juga masih menunggu keputusan dari Pemprov untuk penyelesaian permasalahan ini,” tegasnya. (Alfi Shandy/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 14 September 2015 16:21

Kepergok Warga, Maling Tewas Dihajar Massa

<p><strong>PONTIANAK</strong> - Seorang pemuda berinisial I, yang diduga hendak mencuri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*