UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 06 November 2019 10:37
Bagaimana Nasib Petani Kratom...??
Pengolahan kratom di Kapuas Hulu. foto: Arief Nugroho

PROKAL.CO, PONTIANAK – “Di Ujung Tanduk”. Mungkin ungkapan itu paling tepat untuk menggambarkan nasib tanaman kratom saat ini. Begitu pula dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil kratom.

Bagaimana tidak, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menyatakan sikap mendukung keputusan Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang mengklasifikasikan kratom sebagai narkotika golongan I. Kratom tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam medis, dengan masa transisi lima tahun. Penggolongan kratom dalam narkotika golongan I ini dilakukan sejak tahun 2017.

“Artinya masih ada jeda untuk melakukan sosialisasi dan mencari solusi sampai dengan tahun 2022 mendatang,” kata Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, Brigjen Pol Mufti Djusnir dalam FGD yang digelar BNN bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (5/11) pagi.

Forum diskusi itu juga dihadiri Kepala BNN RI Heru Winarko, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir dan sejumlah pejabat lain. Diskusi tersebut dimaksudkan untuk mencari solusi bagaimana nasib kratom selanjutnya.

Mufti menjelaskan, berdasarkan hasil uji laboratorium dan riset, tanaman dengan nama latin Mytragyna speciosa itu memiliki kandungan senyawa berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian.

“Kratom mengandung 7-HO-mitragynine yang memiliki efek 13 kali kekuatan morfin yang dapat menimbulkan withdrawal symptoms (adiksi), depresi, gangguan pernafasan serta kematian,” katanya.

Penggunaan kratom pertama kali dilaporkan pada tahun 1836. Awalnya kratom digunakan sebagai obat pengganti opiat (pecandu opium). Hasil survei MCDDA 2008 dan 2011 disebutkan bahwa kratom merupakan New Psychoactive Substances (NPS) yang banyak diperdagangkan. Ternyata jenis-jenis NPS terus mengalami perkembangan hingga saat ini.

Tahun 2019, jumlah NPS dunia sekitar 892 jenis. Dari 892 jenis tersebut,  74 jenis sudah masuk ke Indonesia. “Dari 74 jenis itu ada tiga jenis yang belum teridentifikasi,” kata Mufti.

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN itu juga memaparkan penggunaan kratom di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat. Di negara adidaya itu, kratom awalnya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, namun akhirnya berdampak pada kecanduan. Bahkan efek paling parah menyebabkan withdrawal symptoms (adiksi).

Di Thailand, penyalahgunaan kratom dilaporkan telah menyebabkan kematian. Kratom berpotensi lebih besar daripada opium, yakni 13 kali kekuatan opium. Menurutnya, penggunaan kratom untuk terapi jauh lebih berisiko ketimbang morfin.

“Tadi ada yang mengatakan, satu bulan mengonsumsi kratom tidak apa-apa. Padahal, (berdasarkan penelitian), pemberian ekstrak kratom pada seekor tikus dalam 28 hari sampai dengan 500mg/kg, (memang) tidak ditemukan kematian, tetapi ditemukan kelainan pada organ hati, ginjal dan paru-paru. Ini berarti akan membunuh secara perlahan,” ujarnya.

Mufti juga memaparkan tentang regulasi atau aturan yang berlaku di beberapa negara. Di Thailand misalnya. Pada tahun 1979, kratom sudah dimasukkan ke dalam kategori narkotika. Satu kelas dengan ganja, opium dan magicmasrum 

Demikian juga di Malaysia. Negara tetangga ini sudah sejak tahun 1994 memasukkan kratom ke dalam satu kelas dengan ganja dan heroin. “Jelas sekali mereka melarang penggunaan kratom,” ujarnya.

Selanjutnya di Amerika. Senyawa yang ada di dalam kratom dinyatakan memiliki kandungan yang sama dengan opiat. Bagaimana dengan di Indonesia? Menurut Mufti, BPOM sudah mengeluarkan aturan melalui peraturan kepala BPOM, tentang pelarangan penggunaan bahan kratom pada obat tradisional dan suplemen makanan.

Regulasi Daerah

Tanaman kratom (Mytragyna speciosa) sendiri merupakan tanaman asli Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di Kalbar, populasi tanaman ini banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagian besar masyarakat Kapuas Hulu  menggantungkan hidupnya dari tanaman kratom, terutama setelah anjloknya harga komoditas karet dan sawit.

Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir mengakui tanaman kratom merupakan salah satu komoditas unggulan di daerahnya. Menurutnya, sejak puluhan tahun lalu, masyarakat telah menjadikan kratom sebagai sumber pendapatan alternatif. Terlebih lagi ketika tanaman sawit dan karet tidak bisa lagi menjadi tumpuan.

“Saya sampaikan saat pertemuan di Jakarta, kratom ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Kenapa baru sekarang kita bicarakan statusnya,” kata Nasir. Menurut dia, saat ini masyarakat merasa galau menantikan keputusan pemerintah pusat dan penerbitan regulasi oleh pemerintah daerah.

Selama dalam masa transisi, ia berharap dapat menerbitkan sebuah regulasi untuk membantu masyarakat yang sudah telanjur menanam kratom dalam jumlah besar. Nasir menilai perlu ada langkah atau solusi yang ditawarkan untuk masyarakat.

“Saya berharap dengan FGD ini akan membuahkan hasil. Paling tidak, supaya ini bisa berjalan, harus di bawah kontrol pemerintah tata kelola daripada pelaksanaan (perdagangan kratom). Kalau mau, (hanya untuk) ekspor. Individu tidak boleh, karena sulit dikontrol dan tidak ada pendapatan untuk daerah. Cukup satu pintu. Kratom tetap di bawah pengawasan pemerintah,” katanya.

Pendapat serupa juga diungkapkan Eka Indra mewakili Aperindo Kalbar, asosiasi pengusaha jasa pengiriman. Menurutnya, sebagai salah satu pengusaha jasa pengiriman kratom, pihaknya membutuhkan regulasi atau payung hukum yang jelas. “Kalau tidak bilang tidak, kalau iya bilang iya. Karena kami perlu regulasi itu,” ujarnya. (arf)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*