UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 06 November 2019 10:35
Kratom Dilarang, Gubernur Cari Solusi Tanaman Pengganti
Sutarmidji saat memberikan pemaparannya dalam FGD tentang Kratom. foto: Shando Safela

PROKAL.CO, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, pemerintah daerah harus segera merumuskan pemberdayaan alternatif tanaman kratom khususnya di Kalbar. Perlu dicari jenis tanaman lain atau model pengganti bagi para petani yang selama ini menggantungkan hidup dari budidaya tanaman kratom.

“Makanya semua masalah tadi kami tampung, dikaji satu per satu,” katanya usai menghadiri FGD (Diskusi Kelompok Terarah/Focus Group Discussion) tentang tanaman kratom antara Kepala BNN RI dengan Forkopimda Kalbar, Selasa (5/11).

Secara tidak langsung, orang nomor satu di Kalbar itu sepakat dengan sikap dari BNN RI terkait kratom. Seperti diberitakan, BNN RI telah menyatakan sikap mendukung keputusan Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Psikotropika yang mengklasifikasikan tanaman kratom sebagai narkotika golongan I yang tidak diperbolehkan dipergunakan dalam medis (kesehatan). Masa transisi ditetapkan lima tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. BNN RI juga akan melakukan pemberdayaan alternatif tanaman kratom khususnya di Kalimantan.

Di sisi lain, Midji sapaan akrabnya, juga menyatakan masih akan menampung masukan-masukan dari berbagai pihak. Salah satu masukan menyebutkan bahwa kratom memiliki manfaat untuk bahan obat-obatan.

“Nah, itu nanti pemanfaatannya bagaimana dan (kratom) harus diproduksi dalam skala farmasi. Tidak bisa tidak (dalam) skala farmasi. Artinya harus melalui kajian-kajian. Kajian itu tidak sebentar untuk menjadikan sesuatu sebagai bahan obat,” ujarnya.

Ada pula masukan lain bagaimana jika tata kelolanya saja yang diatur. Menurut Midji, hal itu pun harus dikaji terlebih dahulu. Pemerintah daerah sifatnya hanya bisa mengusulkan ke pusat. “Bagaimanapun, aturan tentang ini (kratom) tidak bisa parsial hanya di tingkat provinsi. Karena barang ini bukan hanya di Kalbar, ada di semua daerah termasuk di Pulau Jawa,” tambahnya. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tetap harus dari pemerintah pusat. Perlu ada kesepakatan antara kementerian terkait, baik yang menangani masalah negatif maupun positif dari tanaman kratom ini. “Untuk regulasi penanganan ini, Insyallah Pemprov akan bersama Pemda Kapuas Hulu. Kami akan lebih banyak ajak diskusi dan hasil kajian itu harus ditangani secara rasional,” imbuhnya.

Pada intinya, lanjut dia, pemerintah daerah tetap akan memperhatikan masalah sumber pendapatan masyarakat. Soalnya, selama ini kratom menjadi salah satu komoditas andalan bagi sebagian masayarakat, khususnya di daerah perhuluan Kalbar. “Itu saja. Perlu kajian mendalam masih,” pungkasnya.(bar)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*