UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 02 November 2019 22:34
Iuran Naik Seratus Persen, Meski Bebannya Bertambah, Peserta BPJS Pasrah
ilustrasi

PROKAL.CO, PONTIANAK-  Dieritakan Rakyat Kalbar, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan akan berlaku 1 Januari 2020 mendatang, mengusik kepedulian Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. Suriansyah. Ia menilai kebijakan tersebut perlu ditelaah kembali.

"Pemerintah perlu mengkaji ulang, karena menaikkan iuran BPJS hingga 100 persen, tentu akan memberatkan masyarakat. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah, dan memerlukan jaminan kesehatan. Tentu sangat berat," kata Suriansyah kepada Rakyat Kalbar, Kamis, (31/10).

Menurutnya, kesehatan adalah hak masyarakat, dan hak warga negara. Sementara kemampuan ekonomi warga negara Indonesia saat ini masih sangat berat untuk diberikan beban kenaikan iuran BPJS.

Untuk itu, Pemerintah perlu kembali mengkaji ulang keputusannya. Pemerintah harus lebih kreatif dalam mencari sumber dana. 

"Bisa lewat pajak rokok, bisa lewat kerja sama investasi dalam bentuk usaha lain terkait pemanfaatan BPJS tersebut. Tidak dengan menaikkan iuran BPJS," ungkapnya.

Kata Suriansyah, Direktur Utama BPJS pun harus orang yang mampu menggali sumber potensi lain. Sebab potensi BPJS ini besar. Anggarannya dihimpun dari seluruh Indonesia, yang sifatnya gotong royong.

Pemerintah, kata Suriansyah, juga bisa membantu masyarakat untuk menanggung sebagian besar iurannya. Meski BPJS mengaku iuran kecil dan menyebabkan BPJS tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhannya.

"Tetapi untuk memberikan beban kenaikan iuran BPJS kepada masyarakat pada saat ini. bukanlah langkah yang bijaksana. Karena kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit," ungkapnya.

Lain halnya pada masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Mungkin tidak ada masalah. Sebab mereka mampu mengikuti jaminan sosial lain seperti asuransi kesehatan swasta.

"Tetapi untuk masyarakat bawah, kami harap itu tidak dilakukan. Karena memberatkan rakyat," ujar Suriansyah.

Memang, di tengah kondisi sulitnya ekonomi rakyat kecil, pemerintah seperti menambah beban baru. Dengn menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Yang tak tanggung-tanggung. Naik seratus persen. Kebijakan itu jadi nestapa peserta BPJS mandiri.

Tapi menurut Juliantomo, pejabat pengganti sementara (PPS) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, kenaikan iuran BPJS yang baru tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kemanfaatannya. “Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar. Sebab, program JKN-KIS ini besar sekali manfaatnya, ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” katanya.

Bagaimanapun, keluhan peserta BPJS Kesehatan sudah bermunculan. Untuk peserta kelas III saja, per bulannya sudah Rp42.000 per orang. Untuk kelas II menjadi Rp110.000 dan kelas I menjadi Rp160.000.

Khusus peserta BPJS Mandiri, kebijakan itu akan diberlakukan per 1 Januari 2020. Kepastian kenaikan iuran BPJS itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, tentang: Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres itu dijelaskan secara rinci perubahan tarif baru BPJS Kesehatan. Kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI) masyarakat miskin, sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan kenaikan iuran PBI kelas III sejumlah Rp42.000, telah berlaku sejak 1 Agustus 2019. Untuk peserta PBI warga miskin yang didaftarkan pemerintah daerah, sebagian pembayarannya sharing dengan pemerintah pusat.

Sementara itu, masih menurut Juliantomo, untuk pemberi kerja penyesuaian iuran BPJS yang baru hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta sampai Rp12 juta saja. "Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut tidak terkena dampak. Penyesuaian iuran hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh," jelasnya.

Angka itu, kata dia, sudah termasuk untuk 5 orang tanggungan. Terdiri dari pekerja plus pasangannya (suami/istri) dan tiga orang anak. Jadi beban buruh membayar Rp5.400 per jiwa per bulan. Tomo menambahkan, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah.

"Ada 96,8 juta jiwa penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN. Dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD," ujar Tomo.

Ia berharap, penyesuaian iuran baru program JKN-KIS, terus mengalami perbaikan sistematis. Menurutnya, segala kekurangan, akan terus diperbaiki. Termasuk aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan, akan menjadi perhatian untuk dibenahi agar lebih baik lagi.

Bagaimana dari sisi peserta? Ibu rumah tangga peserta BPJS mandiri, Halimatusakdiah, mengaku pasrah dengan kenaikan iuran BPJS yang baru per 1 Janari 2020.

"Ya ikuti aja. Maok gimane agik. Berat si memang. Apalagi saya ini peserta mandiri," katanya.

Ibu dari dua anak yang tinggal di wilayah Pal 5 Pontianak Barat itu sudah lima tahun menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri. "Kami sekeluarga ambil kelas tiga aja. Pesertanya empat orang. Saya, suami dan dua anak. Tapi kalau iurannya nanti naik, pasti sulit juga keluar duit banyak tiap bulan. Mau tidak mau, karena BPJS diharuskan pemerintah," ucapnya.

Halima mengakui manfaat BPJS kesehatan meringankan biaya rumah sakit. Apalagi kalau pasien rawat inap. “Pelayanan di rumah sakit pun memuaskan. Dari saya persalinan dua kali, semua pakai BPJS. Tidak pernah masalah. Lancar-lancar saja," bebernya.

Tapi dia berharap iuran tak usah naik lagi. “Cukup gini dengan tarif sekarang aja," harap Halima yang suaminya pekerja mekanik lepas. (Andi Ridwansyah, Abdul Halikurrahman/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers