UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 30 Oktober 2019 17:43
Denda Menanti CPNS Mundur, Pemkot Siapkan Denda Rp50 Juta

PROKAL.CO, PONTIANAK – Rekrutmen pegawai negeri sipil resmi dibuka pada 11 November 2019. Pembukaan pendaftaran secara daring melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Pelamar hanya bisa mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan di kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Seperti dilansir Pontianakpost.co.id, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengingatkan ada sanksi yang diterapkan dalam rekrutmen CPNS tahun 2019 ini. Sanksi itu diberikan kepada CPNS yang lolos dalam rekrutmen tapi mengundurkan diri.

“Kami sudah buat aturan. Jika daftar menjadi CPNS itu harus serius. Tidak main-main, daftar dan kemudian lulus malah mengundurkan diri atau pindah. Itu main-main namanya,” tegas Edi di Pontianak.

Edi menegaskan harus ada jaminan bahwa pelamar tidak mengundurkan diri ketika mereka dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi CPNS 2019. Sanksi itu berupa denda. Tak tangung-tanggung besarannya mencapai Rp50 juta.

“Dalam pengumuman nanti kami sampaikan. Jadi yang mendaftar juga mesti membuat surat pernyataan dan siap menerima segala risiko,” jelas Edi.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Multi Juto Batarendro mengatakan jumlah rekrutmen untuk CPNS di Kota Pontianak sudah ditetapkan.

Total 400 formasi yang dibuka tahun ini. Jumlah itu dibagi 220 untuk tenaga pendidik, kemudian 70 tenaga kesehatan dan sisanya tenaga teknis yang melengkat pada organisasi perangkat daerah.

Multi menambahkan dibukanya 400 formasi CPNS itu sudah termasuk tenaga untuk PPPK. “Karena belum diterapkan, gelombang tahun ini. Awalnya permintaan PPPK 70 persen dan 30 persennya CPNS. Kemudian semuanya ditetapkan untuk pembukaan CPNS,” tambah Multi.

Multi menjelaskan syarat-syaratnya tak berbeda dengan rekrutmen CPNS tahun sebelumnya. Termasuk batasan usia yakni maksimal 35 tahun bagi pelamar. Namun syarat tambahan yang berkaitan dengan IPK.

“Pemkot menetapkan syarat minimal IPK 2,75 meskipun ada di daerah lain yang di bawah itu. Standar IPK itu merupakan aturan lokal dan kebebasan masing-masing pemerintah daerah,” jelas Multi.

Menurut Multi, penetapan standar IPK itu untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Ini sejalan dengan visi misi Pontianak sebagai kota khatulistiwa berwawasan lingkungan, cerdas dan bermartabat.

“Sesuai visi misi itu maka harus punya SDM yang unggul,” kata dia

Multi meyakini dengan adanya penetapan standar IPK 2,75 pendaftar tetap saja membeludak. Hal ini sama dengan tahun sebelumnya. Untuk IPK juga ditetapkan dengan standar minimal yakni 2,75 dan pendaftarnya hingga 6.400 orang.

“Padahal yang diterima 288 saja. Artinya tidak ada masalah,” kata dia. Syarat lain juga seperti akreditasi juga masih berlaku. Dimana minimal akreditasi C. Menurutnya, standar itu diberlaku untuk mendapatkan sumber daya ASN yang unggul di Pontianak.

Multi melanjutkan mekanisme yang dihadapi peserta pun tetap sama seperti rekrutmen tahun sebelumnya. Meskipun sudah mendaftar online pelamar tetap datang lagi membawa hardcopy dari persyaratan yang dilampirkan.

Kemudian Pemkot juga masih mempertimbangkan apakah akan membuka kualifikasi cumlaude untuk pendaftar CPNS. Kualifikasi itu dibuka pada tahun sebelumnya namun tidak ada pendaftar.

“Padahal formasi yang itu khusus yang penting-penting. Dokter spesialis, kemudian ahli penataan kota,” kata dia. (mse)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers