UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 30 Oktober 2019 11:33
KENAPA YA...?? Makin Marak, Cerai dan Siri di Era Digitalisasi
PENGHARGAAN. Gubernur Sutarmidji menyerahkan penghargaan kepada Ketua PTA Kalbar Maslihan Saifurrozi, yang purna tugas, Selasa (29/10) di Hotel Kapuas Palace. (Humas Prov Kalbar for RK).

PROKAL.CO, PONTIANAK- Ngapelah, becerai laki bini zaman now macam orang ganti handphone. Begitu pula trend poligami, nikah siri alias pernikahan kawin tak dicatat Negara bukan hal tabu lagi. Dari sekian banyak problema rumah tangga, kasus perceraian di Kalbar mustinya diidentifikasi penyebab utamanya.

"Karena itu, saya mengajak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalbar yang baru nanti, tidak hanya menjadi hakim pemutus perkara saja. Tapi juga masif melakukan sosialisasi tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam," ujar Gubernur Sutarmidji pada acara pelepasan Purna Bhakti Ketua PTA Kalbar, Maslihan Saifurrozi, di Hotel Kapuas Palace, Selasa (29/10) seperti diberitakan Rakyat Kalbar.

Tanpa mengungkapkan data berapa jumlah kawin cerai di Pengadilan Agama, namun gubernur serius mengajak Ketua PTA Kalbar mengevaluasi maraknya kasus perceraian di era digitalisasi.

Menurutnya, penceramah ataupun pendakwah memang sudah minim bicara tentang hukum perkawinan. Begitu pula pembahasan masalah kewarisan Islam, juga jarang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan majelis taklim. Padahal, menurutnya, dua hal tersebut setiap hari dijalani.

"Kasus perceraian dan sebagainya, nanti kita evaluasi penyebabnya apa. Dan nanti kita lakukan sosialisai pencegahannya," tambahnya.

Dalam kesempatan membahas singkat soal gampangnya pasangan suami istri bercerai di era digital, gubernur tak lupa menyinggug soal perkawinan bawah tangan alias nikah siri. Itu pun menurutnya juga marak terjadi.

Dijelaskannya, nikah siri sejatinya sudah diuraikan dalam Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di UU itu disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Namun, nikah siri tanpa melalui Kantor Urusan Agama (KUA), itu otomatis tidak dicatat dan tercatat oleh negara.

"Kyai boleh (mengawinkan) tapi (dia) bukan berlaku sebagai penghulu atau pencatat nikah," ujar Sutarmidji. Perihal hukum kewarisan, ia juga minta jajaran Pengadilan Tinggi Agama Kalbar memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

Muslihan Saifurrozi resmi pensiun sebagai abdi negara, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pengadilan Tinggi Agama Kalbar. Ia menyebut, pemicu perceraian sebagian besar terjadi karena ketidakcocokan prinsip. Selain itu, penyebab lain perceraian rumahtangga juga disebabkan faktor ekonomi.

"Tapi ada juga faktor moral (perselingkuhan)," terangnya. Kata Saifurrozi, peradilan agama tugasnya bukan hanya memutus perkara perceraian rumah tangga. Tetapi juga mengurusi soal pemberian kepastian hukum sengketa waris, wakaf, mengatur hukum zakat, mengatur sistem ekonomi syariah, dan mengatur obligasi syariah.

Selama menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Saifurrozi pun mengaku banyak merasakan suka maupun duka dalam menjalankan tugasnya. Tetapi dia memastikan selama memimpin PTA Kalbar, semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama.

"Selama saya menjabat, kasus pernikahan antarnegara, masih banyak ditemukan. Karena memang Kalbar merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara luar," pungkasnya. (Abdul Halikurrahman/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers