UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Rabu, 23 Oktober 2019 13:46
Tukar Casing, Raskin Rastra Diganti BPNT
ilustrasi

PROKAL.CO, PONTIANAK-  Bagaimana pula warga miskin mau menggesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di warung sembako A Lau? Sementara, sejak September 2019, program bantuan beras untuk warga miskin (Raskin) atau Rastra (beras sejahtera) ditutup sudah.

"Jadi sejak September kemarin kita sudah tidak lagi menyalurkan Raskin atau Rastra, diganti dengan program BPNT itu," kata Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog Kalbar, Bubun Subroto, ditemui Rakyat Kalbar di kantornya pekan lalu.

Dua program bantuan beras untuk warga miskin sudah berganti casing. Diubah jadi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Program ini sudah diberlakukan September 2019 lalu.

Masyarakat penerima Raskin atau Rastra yang dulu selalu ambil beras subsidi yang disalurkan Bulog di setiap desa, sekarang harus belanja sembako di e-warung. Caranya, dengan menggesek KKS. Mungkin, kalau belum bisa gesek dicatat dulu? Alias kasbon?

Leading sektor pelaksana program BPNT berada di Kementerian Sosial. Di daerah dikelola oleh Dinas Sosial. Penerima BPNT tetap warga kurang mampu yang dahulunya penerima Raskin atau Rastra.

"Penerima BPNT ini diberi kartu KKS, isi perbulannya Rp110 ribu, kartu itu untuk dibelanjakan beras dan telur, Bulog hanya ditunjuk untuk menyediakan stok saja," jelasnya.

Sepengetahuan Bubun, belum semua kabupaten di Kalbar mampu menjalankan program BPNT. Sebab untuk membentuk e-warung, sebagai agen penyalur bantuan pangan non tunai itu perlu infrastruktur memadai. "Karena penggunaan kartu KKS itu kan pakai gesek, kayak ATM, jadi yang menyiapkan (infrastruktur) itu pihak bank, Bulog hanya suplayer penyedia beras dan telur aja," terangnya.

Sambung Bubun, "Jadi bukan Bulog lagi, kalau Raskin kan Bulog, sekarang (BPNT) Dinas Sosial yang bekerja sama dengan bank".

Itu sebabnya pelaksanaan program BPNT bertahap. Tetapi, program raskin atau rastra otomatis stop. Di semua daerah.

"Sejak Agustus sampai September, Rastra tidak ada lagi," ungkap Bubun.

Kebijakan BPNT itu pun menimbulkan persoalan lain. Karena tak sedikit desa di Kalbar lokasinya di pelosok kota. Jauh dari fasilitas digital.

TANPA LISTRIK

Gubernur Kalbar Sutarmijdi sebelumnya menyebutkan, di Kalbar masih ada sekitar 300-an desa yang belum teraliri listrik. Bahkan, 100 desa diantaranya dianggap tak mungkin bisa teraliri listrik jaringan PLN. Sebab wilayahnya berada di bukit-bukit dan lembah.

Sedangkan, e-warung yang menggunakan kartu KKS itu tentulah minimal mesti didukung listrik yang memadai. Dan, jangan lupa, jaringan internet.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Yuline Marhaeni mengatakan, hingga kini pihaknya bersama stakeholder terkait terus mematangkan sejumlah persiapan dalam penyaluran program BNPT di Kalbar.

Yuline mengatakan, program BPNT tersebut merupakan pengganti bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya diterima masyarakat. Tahap awal, kata dia, ada dua kota dan satu Kabupaten di Kalbar yang sudah siap. Yakni Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya.

"Untuk awal Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Kubu Raya sebagian," terangnya kepada Rakyat Kalbar. Sementara daerah lain, masih dalam tahap persiapan.

BELUM DISOSIALISASIKAN

Kepala Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya mengatakan belum mengetahui mekanisme dan tata cara pelaksananya di lapangan. "Secara resmi saya belum tahu benar bagaimana tata cara dan mekanismenya," katanya kepada Rakyat Kalbar, Minggu (20/10) lalu.

Namun Kades telah mendegar pemberitaan terkait dengan penghentian Rastra dan digantikan dengan program Bantuan pangan non tunai (BPNT). "Kita cuman pernah dengar, katanya (Rastra) diganti ( BPNT). Sistemnya menggunakan ATM BNI, lalu ditukar dengan telor dan beras," terangnya.

Namun karena hanya sekedar tahu, dan belum mendapatkan informasi resmi, pihaknya pun belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program BPNT tersebut.

SOSIALISASI

Pengamat Kebijakan Publik Fisip Untan Erdi Abidin menilai, pemerintah perlu sosialisasi lagi step by step, sebelum pelaksanaan program BPNT di Kalbar. Terlebih beberapa wilayah infrastrukturnya masih minim.

Dengan kondisi tersebut, tentu saja, kata dia, tidak bisa dipaksakan menggunakan sistem kartu. Sebab tidak ada jaringan internet, dan layanan keuangan digital di sana.

"Oleh karena itu, sistem manual sebagai solusi sementara, sampai terbangun layanan keuangan digital," katanya kepada Rakyat Kalbar.

Tetapi, pemerintah tidak boleh memutus bantuan, karena memaksakan implementasi sistem digital pada kawasan yang tidak ada layanan digital.

Dia menilai, untuk daerah yang infrastruktur cukup, program tersebut sekalian memberi pelajaran kepada rakyat untuk disiplin. Disamping itu, sistem kartu, juga berguna menghapus penerima siluman."

"Sehingga penerima benar-benar ada, by name by address. Dan memastikan bahwa jumlah bantuan sesuai dengan alokasi. Tidak bisa dikurang atau dibagi sebagaimana penyaluran Raskin selama ini," pungkasnya (AHalikurrahman, Andi Ridwansyah/rk)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*