UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Minggu, 20 Oktober 2019 21:32
PARAH..!! 11 Siswa Dicabuli Kepala Sekolah

Sudah Dipecat dari Sekolah

ilustrasi

PROKAL.CO, NGABANG – Dunia pendidikan di Kabupaten Landak tengah berduka dengan terungkapnya kasus pencabulan sebelas siswa oleh oknum kepala sekolah di salah satu SD di Kecamatan Sengah Temila pada September lalu.

Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa mengaku turut prihatin atas kasus dugaan pencabulan yang dilakukan IS (55), oknum Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) kepada 11 siswa laki-lakinya. Terlebih perbuatan tak senonoh dilakukan Kepsek di sekolah mereka di Kacamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

“Kami sangat menyesalkan kejadian tersebut. Pada saat yang bersangkutan ditahan polres landak langsung kami non aktifkan sebagai kepala sekolah,” katanya dihubungi Pontianak Post.

Sementara bagi para korban, menurutnya melalui dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kemungkinan penyakit menular seperti hepatitis B. Selain itu, mereka juga mendapat konseling pemulihan trauma ke psikolog.

Ia berharap tersangka dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku agar memberikan efek jera. ” saat ini kasusnya sedang diproses lebih lanjut, kami berharap pelaku mendapatkan hukuman atas perbuatannya,” jelasnya.

Ketua Pemuda Katolik RI ini pun mengimbau orang tua agar waspada terhadap kejadian serupa. “Segera melaporkan jika mendapat pengaduan dari anak.” ujar Karolin.

IS Dipecat

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Landak, Buyung, memastikan IS sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala SD di Sengah Temila.

“Status IS sebagai Kepsek dan guru langsung dinonaktifkan begitu ditetapkan tersangka oleh Polres Landak,” kata Buyung kepada Pontianak Post, Kamis (17/10) lalu.

Menurut Buyung, posisi kepala sekolah digantikan oleh guru yang mengajar di sekolah yang sama. “Diganti guru di situ. Salah satu guru diangkat menjadi pelaksanaka tugas,” jelasnya.

Korban Dapatkan Pendampingan

Pemkab Landak bergerak cepat untuk menghilangkan trauma anak-anak koeban pencabulan. Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Landak, Suryani menjelaskan, para korban telah mengikuti trauma healing atau konseling di Pontianak pertengah bulan lalu. “Kami sudah bawa anak-anak ikuti trauma helaing ke psikolog di Pontianak. Selain itu anak-anak juga kami bawa jalan-jalan untuk sekadar melupakan kasus yang menimpa mereka,” katanya, Kamis (17/10).

Saat ini, kondisi para korban menurutnya sudah membaik. Mereka pun sudah kembali bersekolah seperti biasa. Hanya saja, ia terus mengingatkan agar para guru dan orang tua untuk tidak membahas masalah ini. Pihaknya jugaa meminta kepada para orang tua dan masyarakat untuk tetap menjaga kerahasiaan korban. Jangan sampai identitas korban ditampilkan.

“Maklum di masyarakat pasti ingin tahu. Tapi kita inginkan jangan sampai ada pembahasan ini lagi. Kita ingin anak ini lupa,” katanya yang juga Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Landak ini.

Pendampingan kepada korban menurutnya tak hanya sampai di situ. Akan tetapi hingga ke tahap di pengadilan. “Minggu ini kami sedang melengkapi berkas yang diperlukan, dalam waktu dekat sidang bisa dilakukan,” katanya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, Alik Rosyad, menyampaikan pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus ini. “Kami akan tetap ke sana untuk memonitor kasus ini. Kami usahakan di persidangan tetap hadir di Landak,” katanya saat dihubungi, Kamis (17/10).

Menurut Alik, pada 12 september, para korban sudah dibawa ke Kota Pontianak untuk mendapatkan trauma healing atau konseling yang difasilitasi oleh psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalbar.

“Penanganan korban sudah dilakukan sejak satu bulan yang lalu. Konseling dilakukan di provinsi mengingat keterbatasan psikolog di Landak. Tentu ini juga harus ada tindakan lanjutan, mengetahui seberapa berat besar pengaruh kasus ini. Pendampingan lanjutan ini bisa dilakukan oleh dinas perlindungan anak setempat. Mengingat akses yang lebih mudah dan lebih cepat,” katanya saat dihubungi lewat sambungan telepon.

Ia pun berharap agar hukuman yang dijeratkan kepada pelaku dapat ditambah. Menurut UU No 22 Tahun 2002 UU Perlindungan Anak pasal 82 ayat (1) menyebut bahwa tiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 76E akan dipidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp 5 miliar. Dilanjutkan pada ayat (2), apabila kejahatan pencabulan terhadap anak dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku umum.

Jaksa, menurut Alik bisa memberlakukan ancaman ini. Terlebih statusnya sebagai Kepala Sekolah yang harusnya melindungi anak-anak ini. “Harapan kita berkenaan dengan hukuman yang dapat menjerat pelaku bisa ditambah. Karena pelaku adalah tenaga pendidik. Ancaman bisa ditambah lima tahun menjadi maskimal 20 tahun penjara. Kemudian korbannya juga banyak. Sebenarnya hakim nanti bisa memberikan sanksi tambahan atau sanksi sosial seperti penerapan sanksi kebiri kimia,” pungkasnya. (mif)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*