UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Senin, 14 Oktober 2019 12:55
Plisss..!! Jangan Terpancing Kampanye SARA

PROKAL.CO, PUTUSSIBAU- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, salah satunya bakal memilih Bupati-Wakil Bupati Kapuas Hulu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kapuas Hulu menggelar Sosialiasi Pengawasan Partisipatif di Aula Bank Kalbar Cabang Putussibau, Ahad (23/10).

Sosialisasi pengawasan partisipatif itu melalui sarana kebudayaan yang mengedepankan kearifan lokal. Plh. Sekda Kapuas Hulu, Bung Tomo, menyambut pola sosialisasi tersebut.

“Dengan cara seperti ini diharapkan proses Pilkada Kapuas Hulu 2020 akan berjalan aman dan lancar sebagaimana diharapkan,” tuturnya.

Mengapa kearifan lokal? Di Kapuas Hulu dihuni oleh masyarakat berbagai suku dan agama. Selama ini warga saling menghargai perbedaan satu dengan lainnya. Pemilu lalu atau Pilkada sebelumnya, lancar dan aman-aman saja. Masyarakat tidak mudah terprovokasi.

”Masyarakat Kapuas Hulu sangat menyadiri bahwa, mereka, pada hakikatnya adalah bersaudara,” ujar Bung Tomo. Kendati begitu, BungTomo tetap mengingatkan bahwa potensi politik SARA dan uang tidak bisa disepelekan. Langkah-langkah pencegahan harus terus dikedepankan.

“Dengan demikian akan lahir pemimpin Kapuas Hulu yang baik, mampu mensejahterakan serta bisa merekatkan semua etnis yang ada,” tutupnya.

Komisioner Bawaslu Kapuas Hulu Divisi SDM dan Organisasi, Theodorus Lanting, mengakui tidak bisa bekerja sendiri. Dalam pengawasan Pemilu, Bawaslu membutuhkan keterlibatan dan partisipasi semua pihak. “Sehingga Pemilu yang aman, tertib, lancar dan harmonis dapat diwujudkan,” paparnya.

Theo mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan isu SARA. Karena akan berpotensi menimbulkan perpecahan.

“Jika ada pelanggaran kami minta masyarakat melaporkannya agar dapat diproses hukum lebih lanjut,” pinta Theo.

MERUSAK DEMOKRASI

 

Suksesnya Pilkada Serentak 2020 di Uncak Kapuas membutuhkan partisipasi masyarakat luas. Setidaknya dua pasang bakal calon akan tampil dalam tatanan demokrasi berrnama Pemilu.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Demokrasi Kalbar, Giat Anshori, mengingatkan bahwa penggunaan isu SARA dalam pesta demokrasi di Kalbar, memang masih menjadi momok.

Untuk meminimalisir kampanye yang bersifat rasis di musim Pilkada, Giat berharap semua pihak harus terlibat memeranginya. "Ini menjadi pekerjaan rumah bersama kita semua," katanya.

Berkaca saat penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 di Kalbar, Giat melihat bahwa isu SARA sangat dominan mengisi dinamika kontestasi politik. Pilkada serentak di tujuh kabupaten tahun 2020 nanti diprediksi dinamikanya bakal tak jauh berbeda dengan situasi 2018 dan Pemilu Presiden kemarin.

"Pilkada 2020 nanti, isu SARA masih berpotensi menjadi trend, yang dihembuskan untuk menggaet suara," ujar Giat. Pasalnya, penggunaan Isu SARA dalam pertarungan politik menurut Giat cukup ampuh menjadi strategi untuk menggalang suara. Isu SARA acapkali dijadikan materi kampanye terselubung.

"Kalau melihat belakangan ini, Isu SARA lebih banyak digunakan untuk menyerang, menekan, atau menurunkan elektabilitas lawan politik," ungkapnya.

"Memang cukup efektif. Selain itu, metode ini juga dianggap tidak memerlukan biaya yang besar," timpalnya.

Karena itu, pria kelahiran Sekadau itu tidak heran, saat ini masih banyak elit politik, tim sukses atau calon yang menggunakan isu SARA untuk menggalang dukungan. Penggunaan isu SARA dalam menggalang suara pemilih, sebut Giat, membuktikan demokrasi di Kalbar masih belum dewasa, dan bertolak belakang dari esensi demokrasi yang sebenarnya.

"Penggunaan isu SARA dalam politik, jika dibiarkan, akan sangat berbahaya. Karena dapat menyebabkan konflik horizontal di kalangan pemilih," ingatnya.

Oleh karena itu, penggunaan isu SARA di kegiatan-kegiatan politik harus sama-sama dihindari. Elit politik punya tanggungjawab yang besar memberikan pencerdasan politik di kalangan akar rumput.  "Harus ada pendidikan politik yang berkelanjutan. Agar penggunaan isu SARA, tidak dominan mengisi ruang-ruang demokrasi kita," tutur Giat.

Selain elit, penyelenggara Pemilu juga harus aktif memberikan sosialisasi. Supaya masyarakat tidak terpancing dengan isu SARA yang bisa merusak tatanan demokrasi dan memancing konflik.

"Penegakan hukum juga harus ditegaskan bagi pihak-pihak yang melanggar aturan. Seperti menggunakan isu SARA maupun politik uang," pungkasnya. (Andreas, Abdul Halikurrahman/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*