UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 21 September 2019 11:35
Tekad 2020 Zero Karhutla
29 Korporasi Ditangani Polda Kalbar
KOORDINASI. Suasana video conference antara Forkopimda Kalbar dengan bupati/wali kota se-Kalbar, Jumat (20/9). Kapendam for RK

PROKAL.CO, PONTIANAK- Setelah mendengar klarifikasi dari bupati/wali kota yang daerahnya terdampak karhutla, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono, memuji pemerintah kabupaten dan kota tersebut. Sebab, kata dia, langkah penanggulangan di kabupaten dan kota itu hingga saat ini sangat masif dilakukan. Salah satunya membentuk sub-sub satuan tugas (Satgas).

"Kemudian, mereka juga sudah memetakan. Dan mereka bahkan ada yang telah mengusulkan empat perusahaan disana untuk itu dicabut," tuturnya kepada wartawan, Jumat (20/9) sore, usai koordinasi penanganan Karhutla melalui video conference di Mapolda Kalbar seperti dikutip dari Rakyat Kalbar.

Hal tersebut, kata dia, telah mengindikasikan keseriusan dari rekan-rekan Forkopimda Kabupaten/Kota terhadap penanganan Karhutla di Kalbar. Disamping itu, penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla juga terus dilakukan pihaknya. Sampai saat ini, ada 86 kasus yang ditangani Polda dan Jajaran.

"Dari 86 itu, 29 diantara adalah korporasi dan sisanya perorangan. Sedangkan 29 korporasi ini, 2 ditahap sidik. Sementara 27 lainnya masih tahap Lidik," ungkap Didi.

Ia mengatakan, hingga kini terus melakukan pendalaman-pendalaman, agar selanjutnya kasus tersebut dapat diteruskan. Dirinya pun mengajak secara bersama sama memantau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

"Kita paham, masalah karhutla di wilayah kita Ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita pantau," ajaknya.

Jenderal bintang dua ini pun melihat sinergisitas antara Kabupaten dan Kota di Kalbar sudah sangat dirasakan. "Buktinya saat ini laporan dari mereka titik api tidak ada, tapi asap masih banyak," paparnya.

Hal itu karena, menurutnya, api berasal dari bawah. "Selama ini, nyemprot mereka (satuan tugas pemadaman Karhutla dari pemerintah dan swasta,red) ni, jangan sampai ada titik api, titik api, tapi asap karena lahan gambut, yang dari bawah naik, nongol dia," jelas Didi.

Untuk itu, secara periodik pihaknya selalu memberikan evaluasi, dan mengontrol semua langkah-langkah yang dilakukan. Ia kembali mengingatkan bahwa dampak Karhutla sangat besar, dan merugikan berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"Semua merugi. Tidak ada dampak dari Karhutla ini yang positif. Makanya harus sampai ke desa-desa berita teman-teman media ini agar semuanya paham bahaya dari Karhutla ini," pintanya.

TARGET PENANGANAN KORPORASI

Kapolda menegaskan, telah memiliki target khusus dalam penanganan Karhutla yang melibatkan korporasi. Penegasan tersebut juga telah disampaikan kepada jajaran di tingkat Polres.

"Saya sudah sampaikan untuk wilayah Polres, minimal dua perusahaan dilakukan pendalaman. Minimal. Kalau ada perusahaan yang (terindikasi),” seru Didi. Imbuh dia, "Sehingga yang sebelumnya hanya ada 15 korporasi, naik menjadi 29 korporasi".

Dari 29 perusahaan tersebut, paling banyak berada di Kabupaten Ketapang, Sintang, Kayong Utara, dan Kubu Raya. Ia menjelaskan, ancaman hukuman dalam kasus tersebut merujuk pada UU tentang Perkebunan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

" Ancamannya minimal ada yang satu tahun dan satu miliar rupiah, kemudian tiga tahun dan tiga miliar rupiah, serta yang paling berat itu 10 tahun dan 10 miliar rupiah," ungkapnya.

Ia mengaku terus mendalami kasus Karhutla agar tidak terulang lagi pada tahun mendatang.

"Jadi ini yang akan kita evaluasi, agar tahun 2020 tidak ada lagi Karhutla, 2020 harus Zero Karhutla," pungkas Didi.

Senada, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmat. Ia juga akan memaksimalkan pelaksanaan operasi penanggulangan Karhutla dengan menggelar operasi mandiri.

"Oleh karena itu saya perintahkan kepada Dansatgas, Danrem dan Dandim untuk melaksanakan operasi mandiri selama 3 hari mulai tanggal 23 sampai dengan 26 September 2019," ujarnya.

Pangdam menyampaikan, dalam pelaksanaan operasi mandiri ini, Kodam XII/Tpr akan mengerahkan semua personel TNI yang ada di wilayah masing-masing diluar, dari personel yang tergabung dalam satgas udara. "Untuk itu segera lakukan persiapan kordinasikan dengan Asops, apabila jajaran memerlukan bantuan segera koordinasikan," tegasnya.

Tujuan dari operasi mandiri ini, kata dia, untuk memperbesar hasil dari operasi yang telah dilakukan selama ini. Adapun langkah pertama adalah menggelar operasi darat.

"Dalam operasi ini akan dikerahkan seluruh personel TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah, dibantu personel TNI lainnya dan kepolisian," ungkap Nur Rahmat.

Adapun tugas utama Operasi Mandiri adalah melakukan pencegahan karhutla semaksimal mungkin dengan sasaran lahan perusahaan dan milik masyarakat. "Jadi waktu kedepan ini targetnya kita, tidak ada titik api maupun titik api tambahan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan personel untuk membantu kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum. Terakhir, Kodam juga akan melakukan operasi Yustisi, yakni TNI membantu pelaksanaan operasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang melanggar konsensus. "Mudah-mudahan melalui operasi mandiri yang dilakukan Kodam ini dapat mengurangi titik api di wilayah Kalbar," harapnya. (Andi Ridwansyah/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*