UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Senin, 16 September 2019 12:06
Wahai Para Bupati, Seriuslah Tangani Karhutla

Ada Indikasi Oknum Pemda Lindungi Perusahaan

DIPERPANJANG: Warga membawa anaknya menggunakan motor saat kabut semakin pekat kemarin. Libur sekolah diperpanjang, karena kualitas udara menunjukkan level tidak sehat. SHANDO SAFELA/PONTIANAK POST

PROKAL.CO, PONTIANAK - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) semakin parah. Asap pekat menyelimuti hampir seluruh wilayah. Kegiatan belajar mengajar untuk jenjang TK sampai SMP masih diliburkan. Sementara SMA/SMK baru akan diputuskan hari ini.

Diberitakan Pontianak Post, di Kota Pontianak misalnya, meski hanya ada satu hotspot yang terpantau, udara di ibu kota Kalbar sudah masuk kategori sangat tidak sehat. Asap tebal menyelimuti mulai pagi hingga malam hari. Jarak pandang terbatas. Matahari pun tak lagi tampak karena tertutup kabut.

Asap yang ada kemungkinan berasal dari daerah-daerah di luar Kota Pontianak. Yang terdekat adalah Kubu Raya, sampai kemarin terpantau ada 160 titik api di kabupaten tersebut. Ini diketahui dari peta sebaran hotspot Kalbar berdasarkan pengolahan data LAPAN.

Dari data yang sama, Kabupaten Ketapang menjadi daerah penyumbang hotspot terbanyak, yakni 578 titik. Kemudian disusul Kayong Utara sebanyak 216 titik, Kubu Raya 160 titik dan Sintang 81 titik.

Sementara untuk Kabupaten Melawi terpantau ada 29 titik hotspot, Sambas ada 17 titik, Sanggau 15 titik, Kapuas Hulu 10 titik dan Sekadau lima titik. Daerah lainnya, hotspot yang ada jumlahnya masih di bawah lima. Seperti di Singkawang hanya ada empat titik, Kabupaten Landak tiga titik, serta di Bengkayang, Mempawah dan Kota Pontianak masing-masing hanya ada satu titik. Total jumlah hostpot sampai kemarin mencapai 1.121 titik.

Melihat kondisi ini masyarakat mulai khawatir. Iwan (35), warga Pontianak Timur mengeluh aktivitas di luar rumah mulai membuat sesak. Meski sudah menggunakan masker, ia mengaku tidak nyaman saat bernafas. Selain itu mata akan terasa perih jika berkendara tanpa pelindung. "Ini sudah parah. Saya dengar penerbangan juga sudah banyak yang batal karena asap," keluhnya.

Ia berharap kondisi ini cepat membaik. Dan akan selalu berdoa agar hujan segera turun. "Semoga cepat hilang asapnya, kasihan anak-anak, kita yang dewasa saja tidak enak (kena asap) apalagi mereka," katanya.

Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi asap yang semakin parah juga membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah harus diliburkan. Untuk jenjang TK sampai SMP sederajat, libur sekolah diperpanjang. Awalnya mulai 12-14 September ditambah lagi 16-17 September.

Sementara untuk SMA/SMK sederajat masih sesuai dengan surat edaran sebelumnya. Yakni masuk pada Senin (16/9) hari ini. "SMA/SMK lihat besok (hari ini), besok baru (hari ini) kami lihat, karena takutnya kalau diberitahu sekarang (kemarin) dan mereka baru tahu setelah ke sekolah justru tak baik, nanti mereka nongkrong," ungkap Gubernur Kalbar Sutarmidji kepada Pontianak Post, Minggu (15/9).

Melihat kondisi kabut asap yang samkin parah, orang nomor satu di Kalbar itu mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan. Dari informasi yang ia dapat, perkiraan, hujan baru akan terjadi dalam dua sampai tiga hari ke depan. Sementara titik api di sebagian wilayah semakin banyak.

"Nah saya minta perhatian serius dari Bupati Ketapang, Kayong Utara, Sintang, Melawi dan Kubu Raya. Karena titik api yang terbanyak yaitu di daerah mereka," tegasnya.

Ia melihat ada indikasi pemerintah daerah tertentu sengaja melindungi korporasi yang lahannya terbakar. Itu diketahui saat petugas dan bahkan Kapolda Kalbar, ketika ingin mengunjungi salah satu lokasi lahan yang terbakar.

"Oknum pemda seperti menghalangi dengan memberikan informasi yang sengaja bohong. Nah ketika diteliti ternyata yang terbakar milik pengusaha tertentu, sehingga seperti melindungi," terang Midji sapaan akrabnya.

Hal seperti itu menurutnya tidak boleh terjadi lagi. Jika terus demikian maka masalah karhutla di provinsi ini tidak akan pernah selesai. Untuk itu Midji memastikan perusahaan apapun dan milik siapapun tetap akan ditindak. "Saya ingin ini terakhir kali masalah karhutla yang banyak ini terjadi di Kalbar," ucapnya.

Sampai saat ini ia mengaku sudah cukup banyak perusahaan yang diberi sanksi oleh Pemprov. Karena faktanya memang banyak kebakaran terjadi di lahan milik korporasi baik perkebunan, kehutanan atau HTI.

Ia berharap pemerintah pusat juga tidak saling menyalahkan unsur-unsur Forkopimda di daerah. Sebab ini terjadi, dikatakan akibat kebijakan di sektor kehutanan yang salah. "Karena jika dari hulunya tidak diperbaiki maka hilirnya sampai kapan pun tidak akan bisa diselesaikan," katanya.

Akibat kebijakan konsesi lahan untuk HTI, hutan-hutan gambut yang ada menjadi terbuka. Yang terjadi adalah perusahaan pemiliki konsesi melakukan penebangan terhadap pohon-pohon tutupan di lahan gambut, sementara proses penanaman untuk HTI tak kunjung dilakukan.

"Sekarang kita lihat, HTI yang mana yang sukses, apa jenis tanamannya. Sudah sepenuhnya kah area yang dikuasai itu ditanami. Itu saja diteliti," imbuhnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu lantas mengapresiasi kepala daerah yang berani bertindak tegas. Seperti Kabupaten Sanggau yang sudah mengajukan lima perusahaan untuk dicabut izinnya. Ia kemudian menantang bupati Ketapang dan Kayong Utara untuk berani bertindak serupa. "Dan saya setuju walaupun itu kewenangan kementerian, tapi pengusulan (pencabutan) itu penting," tambahnya.

Sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah, ia juga meminta bupati yang daerahnya menjadi penyumbang hotspot terbanyak tetap berada di tempat. Seperti Bupati Kayong Utara, Ketapang, Sintang dan Kubu Raya harus tetap menangani karhutla secara maksimal. "Tangani secara maksimal, jangan dibiarkan, saya minta itu," pintanya.

Selanjutnya Pemprov Kalbar dikatakan tetap akan memberikan sanksi-sanksi yang bisa membawa efek jera. Saat ini, sudah ada setidaknya 103 perusahaan yang diberi peringatan. Kemudian lebih dari 40 perusahaan sudah disegel dan ada lima yang diajukan untuk pencabutan izin. Termasuk juga ada empat perusahaan yang kemungkinan bakal masuk ke ranah pidana.

"Saya tidak sekedar menggertak, tapi saya akan lakukan. Ini tindakan maksimal yang bisa saya lakukan sebagai gubernur. Hanya mengusulkan, selebihnya gubernur hampir tidak diberi kewenangan," akunya.

Maka dari itu dikeluarkanlah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Tahun depan, Pergub yang ada bakal dikuatkan lagi dengan diubah menjadi Perda.

Di dalam perda tersebut nantinya akan dimasukkan sanksi untuk biaya pemadaman karhutla yang berada di konsesi lahan HTI atau perkebunan akan dibebankan kepada perusahaan. Kemudian seluruh perusahaan dipastikan harus memiliki peralatan dan personel standar untuk penanganan karhutla.

Selain itu, Midji sebagai pengarah Badan Restorasi Gambut (BRG) yang ada di Kalbar bakal melakukan evaluasi. Ia menilai selama ini sudah ada pekerjaan yang dilakukan BRG namun belum berdampak signifikan. Terutama pada pengurangan kejadian karhutla di provinsi ini. "Ini harus dikaji, mudah-mudahan ini terakhir kali terjadi," katanya lagi.

Mengingat lahan gambut memang akan sangat sulit dipadamkan jika sudah terbakar, maka harapan satu-satunya ada pada hujan. "Karena ketika lahan gambut sudah lalu memadamkannya dengan air yang tanggung maka asap akan semakin pekat. Tidak ada cara lain selain hujan dan Kalbar baru akan hujan antara tiga sampai tujuh hari ke depan. Mudah-mudahan lebih cepat dengan hujan buatan," pungkasnya.

Terpisah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kalbar Adi Yani menyebutkan, sudah ada 15 perusahaan yang disanksi administrasi sesuai Pergub Nomor 39 Tahun 2019. Yakni ada sembilan perusahaan perkebunan, diantaranya PT GKM, PT SUM, PT MAS, PT PLD, PT SPAS, PT IGP, PT SKM, PT ABP dan PT AER.

Dan ada enam perusahaan kehutanan, yaitu PT UKIJ, PT DAS, PT MSL, PT HKI, PT PBS dan PT TAS. "Itu perusahaan yang disanksi administrasi dan semuanya sudah disegel oleh KLHK dan Pemprov Kalbar," katanya.(bar)

 

 

 

 

 

Peta Sebaran Hotspot Kalbar

Berdasarkan Pengolahan Data LAPAN

14 September pukul 07.00 WIB sampai 15 September pukul 07.00 WIB :

 

1. Kabupaten Ketapang : 578 titik

2. Kayong Utara : 216 titik

3. Kubu Raya : 160 titik

4. Sintang : 81 titik

5. Melawi : 29 titik

6. Sambas : 17 titik

7. Sanggau : 15 titik

8. Kapuas Hulu : 10 titik

9. Sekadau : 5 titik

10. Singkawang : 4 titik

11. Landak : 3 titik

12. Bengkayang : 1 titik

13. Mempawah : 1 titik

14. Pontianak : 1 titik

Jumalh 1.121 titik

 

Perusahaan yang disanksi administrasi

Perkebunan ada sembilan perusahaan :

1. PT GKM

2. PT SUM

3. PT MAS

4. PT PLD

5. PT SPAS

6. PT IGP

7. PT SKM

8. PT ABP

9. PT AER

 

Kehutanan ada enam perusahaan :

1. PT UKIJ

2. PT DAS

3. PT MSL

4. PT HKI

5. PT PBS

6. PT TAS

loading...

BACA JUGA

Kamis, 17 Oktober 2019 10:59

Apakah 4 Kabupaten Sudah Sadar Hukum?

PONTIANAK- Kesadaran patuh melaksanakan hukum di Indonesia masih banyak yang…

Selasa, 15 Oktober 2019 11:28

Tak Bisa Sembarangan, Memborgol pun Perlu Latihan

Gari alias borgol itu buat memborgol koruptor hingga penjahat jalanan…

Selasa, 15 Oktober 2019 11:24

Gara-gara Ini, Separo Pontianak Macet Total

PONTIANAK- Sudah diprediksi. Kebijakan menutup Jembatan Kapuas 2 (JK2) selama…

Senin, 07 Oktober 2019 00:49

Anggota DPRD Cantik Ini Kritisi Dinas Lingkungan Hidup

PONTIANAK-Anggota DPRD Pontianak, Bebby Nailufa meminta Dinas Lingkungan Hidup ekstra keras…

Minggu, 29 September 2019 12:06
Seminar Internasional Hari Kesehatan Lingkungan ke-9 Sedunia

CATAT..!! Tahun 2070, Sekitar 800 Ribu Rumah di Pesisir Harus Dipindahkan

Indonesia menjadi negara yang pertama sekali akan merasakan dampak perubahan iklim.…

Sabtu, 28 September 2019 02:13

Pantas Saja Tehamburrrr..!! Segini Nih Kekuatan Angin yang Menghantam Pontianak

PONTIANAK—Angin kencang yang menyasar sebagian wilayah Kota Pontianak dan menyebabkan…

Sabtu, 28 September 2019 02:09

HORORRRR...!! Angin Kencang Hantam Rumah Warga

PONTIANAK – Angin puting beliung kembali meneror Pontianak, (26/9) sekitar pukul…

Selasa, 24 September 2019 22:16

Pengiriman Kratom ke Luar Negeri Harus Lewat Asosiasi

PONTIANAK – Pengiriman kratom ke luar negeri melalui PT Pos Indonesia…

Jumat, 20 September 2019 11:06

Api Nyaris Hanguskan Perumahan, Warga Ngungsi

PONTIANAK - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sungai…

Senin, 16 September 2019 12:06

Wahai Para Bupati, Seriuslah Tangani Karhutla

PONTIANAK - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*