UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Jumat, 13 September 2019 10:19
Tersangka Kasus Lahan Komplek Perumahan Dinas Pemda Mangkir, Jaksa Ancam Lakukan Upaya Paksa

PROKAL.CO, PONTIANAK- Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat kembali memanggil tersangka kasus pengadaan lahan komplek perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin dan Mustaan F Harlan, Kamis (12/9). Keduanya dipanggil dalam agenda pemeriksaan sebagai tersangka.

 Hanya saja dalam panggilan pemeriksaan, Mustaan F Harlan yang datang memenuhi panggilan itu. Mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kapuas Hulu itu datang didampingi penasehat hukumnya, Dodi Satrio. 

Diberitakan Pontianak Post, Sementara itu, Abang Tambul Husin, yang merupakan mantan Bupati Kapuas Hulu sekaligus ketua tim Sembilan proyek pengadaan lahan komplek perumahan perkantoran Pemda Kapuas Hulu itu, justru mangkir dari panggilan pemeriksaan tersebut.“Hari ini memang ada jadwal pemeriksaan untuk pak Tambul dan Mustaan Tapi sepertinya pak Tambul tidak datang. Kami juga belum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan,” ujar Kepala Seksi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Pantja Edy Setiyawan, kemarin. 

Dikatakan Pantja, seyogyanya Tambul Husin akan diperiksa sebagai tersangka, setelah sehari sebelumnya diperiksa sebagai saksi tersangka dalam perkara yang sama. 

“Ini untuk pertama kalinya pak Tambul diperiksa sebagai tersangka. Jika panggilan kedua, dan ketiga kalinya tetap mangkir, kami akan melakukan upaya paksa,” tegasnya. 

Selain melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, kata Pantja, pihaknya juga telah memeriksan sejumlah saksi, diantaranya 17 saksi diperiksa di Kejari Putussibau dan juga memeriksa sedikitnya tiga terpidana yang saat ini menjalani proses hukum di Lapas Klas IIA Pontianak. 

“Ada 20 saksi yang sudah diperiksa. 17 saksi diperiksa di Kejari Putussibau, dan tiga orang terpidana yang juga kami panggil untuk dijadikan saksi dalam kasus ini,” beber Pantja. 

Terpisah, Dodi Satrio selaku penasehat hukum Mustaan F Harlan membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kliennya tersebut. Menurut Dodi, kliennya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara pengadaan lahan komplek perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu. 

“Benar. Hari ini saya mendampingi pak Mustaan menjalani pemeriksaan di kejaksaan,” kata Dodi Satrio dihubungi Pontianak Post, kemarin.

 Menurut Dodi, pemeriksaan yang dilakukan jaksa seputar peran dan keterlibatan kliennya sebagai anggota tim Sembilan atau panitia pengadaan lahan kompek perumahan dinas Pemda Kabupaten Kapuas Hulu seluas 21 hektar itu. 

“Tadi ada sekitar 23 pertanyaan yang diajukan. Pertanyaannya seputar peran dan keterlibatan beliau. Tapi nyatanya, selama masuk di dalam tim Sembilan itu, beliau tidak banyak dilibatkan. Jarang mengikuti rapat-rapat. Apalagi soal memutuskan lokasi lahan itu,” beber Dodi.

 Untuk itu, sebagai penasehat hukum, dirinya akan melakukan pembelaan terhadap kliennya itu. “Sebagai pengacara, tentunya saya akan melakukan pembelaan. Kalau dipersalahkan, salahnya dimana. Tentu nanti setelah kita tahu apa yang menjadi dakwaan jaksa,” tegasnya.

 Diberitakan sebelumnya, mantan Bupati Kapuas Hulu dan mantan Kepala dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kapuas Hulu itu ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Agustus 2019 lalu.

 

Surat penetapan tersangka atas nama Abang Tambul Husin nomor 01/O.1/fd.1/08/2019 itu, menerangkan bahwa penyidikan dilakukan atas surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 5 Januari 2017 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Perumahan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu seluas 21 hektar di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putusibau Utara, yang pembiayaannya bersumber dari APBD TA 2006.

Penetapannya didasarkan laporan perkembangan hasil penyidikan tim Jaksa Penyidik tertanggal 28 April 2017, dan hasil ekspose 27 September 2017. Juga, telaahan Jaksa tanggal 10 Juli 2019 terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut atas nama terpidana Daniel alias Ateng dkk, dan nota dinas dari Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor:ND-13/0.1.5/Fd.1/07/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Dimana yang bersangkutan dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Jaksa juga mengenakan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat juga menetapkan sejumlah tersangka, diantaranya mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kapuas Hulu, Wan Mansor, mantan Camat Putussibau Utara, Mauluddin, dan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kapuas Hulu, M Arifin.

Selain itu penyedia jasa atau kontraktor atas nama Daniel alias Ateng, mantan Kepala Desa Pala Pulau Antonius, kemudian RA Sungkalang. (arf)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers