UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Rabu, 11 September 2019 11:58
17 Saksi Diperiksa Secara Marathon, Mantan Bupati Kapus Hulu Jadi Tersangka

PROKAL.CO, PONTIANAK - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan mantan Bupati Kapuas Hulu, Abang Tambul Husin sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Ia terjerat kasus pengadaan tanah untuk Perumahan Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2006.

Usai menetapkan Tambul sebagai tersangka, Kejati Kalbar langsung memeriksa sejumlah saksi secara marathon, Selasa (10/9). Tambul yang merupakan Ketua Tim Sembilan dalam pengadaan lahan seluas 21 hektare di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara juga diperiksa di kantor kejati sejak pagi hingga sore.

“Hari ini yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi tersangka lain dalam perkara yang sama,” ujar Kepala Seksi Penkum Kejati Kalbar, Pantja Edy Setiawan saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Menurutnya, pemeriksaan mantan orang nomor satu di Kapuas Hulu itu masih akan dilanjutkan hari ini. “Besok (hari ini _Red), rencananya juga akan diperiksa kembali,” kata Pantja.

Tambul ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 Agustus 2019 lalu. Selain Tambul, penyidik juga menetapkan satu orang lainnya, yakni Mustaan F Harlan yang diketahui sebagai mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kapuas Hulu. Mustaan juga merupakan anggota Tim Sembilan.

Dalam dokumen penetapan tersangka nomor 01/O.1/fd.1/08/2019 yang ditandatangani Kepala Kejati Kalbar, Baginda Rolin Lumbangaol, ada beberapa poin yang diterangkan. Penyidikan dilakukan atas Surat Perintah Penyidikan Kejati Kalbar tanggal 5 Januari 2017. Sedangkan perkaranya adalah dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Perumahan Dinas Pemkab Kapuas Hulu seluas 21 hektare di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putusibau Utara, yang pembiayaannya bersumber dari APBD TA 2006.

Penetapan tersangka didasarkan pada laporan perkembangan hasil penyidikan tim jaksa penyidik tertanggal 28 April 2017 dan hasil ekspos 27 September 2017. Selain itu, penetapan juga didasarkan telaahan jaksa pada 10 Juli 2019 terhadap putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut atas nama terpidana Daniel alias Ateng dkk, dan nota dinas dari Asisten Tindak Pidana Khusus Nomor:ND-13/0.1.5/Fd.1/07/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Jaksa juga mengenakan subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

“Saat ini sudah ada alat bukti yang kita sita,” kata Pantja. Menurutnya, nama kedua tersangka kerap muncul dalam persidangan terdakwa (sudah divonis), dalam persidangan sebelumnya.

“Dalam persidangan sebelumnya, nama mereka muncul. Hanya saja, proses penetapan tersangkanya baru dilaksanakan Agustus 2019.Keduanya terbukti terindikasi melakukan tindak pidana tersebut yang didasari dari analisa dan telaah jaksa yang menerima laporan tersebut. Kemudian analisa dari sekitar enam orang yang kita bawa ke persidangan, muncul nama dua orang tersebut,” ungkapnya.

Pantja mengaku belum bisa membeberkan peran kedua tersangka dalam kasus korupsi pengadaan lahan pemda itu.

“Saat ini tim penyidik sedang berada di lapangan. Mereka melakukan pemeriksaan saksi. Kita tunggu hasilnya seperti apa,” terangnya.

Terpisah, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat juga memeriksa 17 saksi terkait penetapan tersangka terhadap mantan Bupati Kapuas Hulu itu.Pemeriksaan dilaksanakan secara marathon di Kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu.

Hal itu dibenarkan oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Ricki R Panggabean. Kendati demikian, pihaknya tidak terlibat dalam proses pemeriksaan sejumlah saksi tersebut.

“Benar. Memang ada pemeriksaan saksi di Kejari Kapuas Hulu. Semua proses yang melakukan tim penyidik dari Kejati. Kami hanya memfasilitasi saja,” kata Ricki saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Sementara itu, saksi yang diperiksa diantaranya adalah mantan Kepala Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara Antonius.

Dalam keterangannya, Antonius diperiksa sebagai saksi atas tersangka Tambul Husin. Menurutnya, ia bersama Tambul Husin juga terlibat dalampengadaan lahan untuk perumahan dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurut Antonius, atas kasus tersebut dirinya pun sudah menjalani hukuman pidana selama empat tahun enam bulan.

“Awalnya saya divonis setahun enam bulan, tetapi saya kalah banding sehingga diputuskan empat tahun enam bulan, dan saya sekarang sudah bebas, kembali lagi dipanggil kejaksaan untuk menjadi saksi terhadap tersangka atas nama pak Tambul Husin,” jelas Antonius.

Kasus pengadaan lahan untuk komplek perkantoran Pemkab Kapuas Hulu juga melibatkan sejumlah pihak lain yang tergabung dengantim sembilan yang telah diproses hukum.

Diantaranya, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kapuas Hulu, Wan Mansor, mantan Camat Putussibau Utara, Mauluddin, dan mantan Kepala Kantor Pertanahan Kapuas Hulu, M Arifin.

Selain itu penyedia jasa atau kontraktor atas nama Daniel alias Ateng, mantan Kepala Desa Pala Pulau Antonius, kemudian RA Sungkalang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Pontianak Post, Ihwal pengadaan tanah, pada 2005, Abang Tambul Husin selaku Bupati Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan gagasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam suatu rapat pertemuan, akan kebutuhan lahan untuk Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Kemudian gagasan Abang Tambul Husin tentang pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah itu disepakati berada di lokasi Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau.

Pertimbangannya untuk wilayah yang sekarang tidak lagi memenuhi standar sebagai lokasi perkantoran, karena sering banjir dan untuk wilayah lain di Kecamatan Putussibau Selatan (Kedamin - Kalis) lokasinya adalah rawa–rawa, sehingga tidak mungkin dijadikan lokasi Komplek Perkantoran.

Gagasan lokasi pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, ditindaklanjuti usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) secara lisan Raden Amas Sungkalang pada saat menjabat selaku Asisten I pada Setda Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga kemudian masuk ke dalam APBD 2006.

Untuk menindaklanjuti gagasan akan adanya lokasi pembangunan perumahan dinas atau Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sekitar akhir tahun 2005, Bupati Kapuas Hulu Abang Tambul Husin, menghubungi Daniel alias Ateng.

Ateng sebagai pemilik tanah dengan jumlah yang besar di lokasi Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau.Tambul Husin meminta Ateng menjual tanah yang dikuasainya kepada Pemda Kabupaten Kapuas Hulu sehubungan dengan rencana pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah tersebut.

Daniel alias Ateng mendapatkan tanah dilokasi Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau, yang diakui untuk usaha penambangan pasir dan batu.Daniel kemudian meminta bantuan Antonius Husin selaku Kepala Desa Pala Pulau untuk mencarikan tanah di lokasi Desa Pala Pulau dan menyerahkan uang Rp 975 juta.

Kemudian Antonius Husin mendapatkan tanah seluas 32 hektar yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau . Antonius Husin mengaku tanah dibeli dari masyarakat Dayak Iban, atas bantuan Tri Tegastanto dan Agung, dan menyerahkannya kepada Daniel alias Ateng.

Selanjutnya kemudian Ateng dengan maksud untuk membuat Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas tanah-tanah tersebut kemudian meminta bantuan Arry Gunawan dan Raden Amas Sungkalang untuk mencarikan dan meminjam nama–nama ke- 13 (tiga belas) orang pemilik tanah.

Tujuannya untuk kepentingan pembuatan sertifikat tanah atas nama Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, setelah sebelumnya mendapatkan saran atau masukan Febri Diansyah, dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu.

Hal dimaksud ditempuh, karena untuk penerbitan sertifikat tanah di atas 21 hektar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Karena itu, demi memudahkan penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diusulkan agar tanah dimaksud dipecah–pecah seolah–olah dimiliki oleh 13 (tiga belas) orang. Dari beberapa orang dari ke-13 orang pemilik tanah yang nama–namanya dicantumkan di dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut, adalah orang–orang yang tidak memiliki tanah di lokasi Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara.

Ini sebagaimana lokasi yang semula diperuntukkan bagi pembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian menjadi pembangunan gedung Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga).

Ada pula gedung serba guna dan pembangunan Kantor Bupati KKH yang masih pada tahap pembangunan tiang pancangnya.

Beberapa orang dari ke-13 orang dimaksud, Christiana (isteri Antonius Husin), Antonius Usman dan Herlina Kusumawati (abang dan adik ipar dari Sungkalang). Ada lagi Herman Toni (saudara Ateng), dan Andreas, Adrianus, Taufik Lawrensius, Arry Gunawan, Imatius Bujang, Selvanus Priyono, Esa Putra Niko, Adelianus Suka (karyawan Ateng).

Beberapa orang dari ke-13 pemilik tanah tersebut atas arahan Raden Amas Sungkalang telah dipinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya Arry Gunawan untuk keperluan membuat alas hak atas tanah.

Pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, dimana surat – surat dimaksud kemudian digunakan dan dijadikan dasar untuk pembayaran ganti rugi atas tanah kepada ke-13 orang dimaksud.

Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan belanja modal pada Kegiatan Pembebasan Tanah Lokasi Rumah Dinas Pemerintah KKH 10 hektar Rp 1,782 miliar.

Bupati Abang Tambul Husin membentuk Panitia Pengadaan Tanah Pemda KKH dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2006, 15 Februari 2006, sehingga berimplikasi perbuatan melawan hukum. (arf)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 00:25

Kapolda Kalbar Beri Perhatian Serius Ke Penggelola Grup Medsos

PONTIANAK—Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto memberikan…

Kamis, 27 Februari 2020 00:24

Pilkada Serentak di Depan Mata, Polda Kalbar Petakan Potensi Masalah

PONTIANAK—Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan. Sebanyak tujuh Kabupaten…

Senin, 24 Februari 2020 10:51

Survei: Dari Unsur Kepala Daerah, Anies Capres Terkuat di 2024

Lembaga survei Indo Barometer menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan…

Senin, 24 Februari 2020 10:47

Jangan Kriminalisasikan dan Tangkap Peladang Tradisional

PONTIANAK – Kasus kriminalisasi yang dialami peladang terus mendapat perhatian…

Senin, 24 Februari 2020 10:44

750 Batang Kayu Hasil Pembalakan Liar Diamankan Lantamal

PONTIANAK- Lantamal XII Pontianak melalui Posal Lanal Ketapang berhasil menggagalkan…

Rabu, 12 Februari 2020 12:51

Ke Singkawang dan Sambas, Gubernur Hadiri Cap Go Meh sampai ke PLBN Aruk

GUBERNUR Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji melaksanakan rapat kerja (raker) di Kota…

Rabu, 12 Februari 2020 12:48

Tunggu Air Surut, Keruk Lumpur Siang Malam

PONTIANAK—Eskavator difungsikan untuk mengeruk sendimen yang berada di Parit Sungai…

Rabu, 12 Februari 2020 12:44

Korban Trafficking Usia 14 Tahun Melahirkan di Rumah Sakit Kuching

PONTIANAK – Seorang gadis 14 tahun asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat…

Minggu, 09 Februari 2020 21:53

Tak Bisa Berenang, Bocah Tenggelam di Kolam

KETAPANG – Bocah 9 tahun tenggelam di Kolam Renang Pawan…

Sabtu, 08 Februari 2020 13:06

Rapat Lintas Instansi di Kantor Staf Presiden, Gubernur Minta Jangan Buru-Buru Larang Kratom

JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menghadiri rapat terkait…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers