UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 07 September 2019 13:20
SIPP LAH..!! Polda Kalbar Pastikan Kasus Bansus 2017 Lanjut

PONTIANAK- Setakat ini, tak terendus kaitan OTT KPK terhadap Bupati Bengkayang dengan kasus dugaan korupsi dana bantuan khusus (Bansus) Kabupaten Bengkayang tahun 2017, yang ditangani Ditreskrimsus Polda Kalbar. Namun kasus Dana Bansus itu hingga kini masih belum ada pengembangan dari tim penyidik.

"Setahu saya, belum ada perkembangan terbaru kasus (Bansus) ini," tutur Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go, dikonfirmasi Rakyat Kalbar lewat sambungan telepon, Jumat (6/9) malam.

Meski begitu, Donny memastikan kasus tersebut terus berjalan. Sambil menunggu keluarnya perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita tetap melanjutkan kasus ini. Namun menunggu perhitungan BPK, karena kendalanya di situ," ungkapnya.

Lanjut dia, Polda Kalbar pun telah melakukan fungsi supervisinya dengan berkordinasi bersama KPK. “Dan KPK pun telah memberikan rekomendasi dan saran-saran apa yang harus dilakukan, dan sebagian telah kita lakukan," beber Donny.

Dalam kasus Bansus tersebut, Ditreskrimsus Polda telah memeriksa ratusan saksi termasuk Kepala Desa dan Bupati Bengkayang. "(Pak Gidot, red) pernah dipanggil terus dia minta dijadwalkan ulang, terus dipanggil lagi dan dia datang," jelasnya.

Ditanya apakah Polda Kalbar membuat penjadwalan pemanggilan kembali terhadap Suryadman Gidot, Donny mengaku tidak tahu. "Itu saya belum monitor, kalau dia dipanggil lagi, saya harus cek lagi," tuturnya.

Seperti diberitakan, penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar menemukan banyak perbuatan melawan hukum dalam kasus Bansus 2017. Penyelidikan sementara, ditemukan sejumlah kejanggalan. Mulai dari pencairan anggaran senilai Rp20 miliar yang diperuntukkan 48 Desa di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2017.

“Yang janggal, pencairan dana baru dilakukan di akhir tahun, tepatnya pada 31 Desember 2017,” ungkap Donny, bulan Juli lalu.

Padahal, kata Donny, anggaran itu peruntukkan tahun 2017. Seharusnya tidak bisa lagi dimanfaatkan. Dan ternyata tidak melalui proses yang benar.

Polda menemukan anggaran tersebut ditransfer ke rekening masing-masing Pemerintah Desa oleh Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkayang. Dan tanpa melalui proses-proses pengajuan proposal terlebih dahulu. Dari 48 Pemerintah Desa, 25 diantaranya diketahui sudah mencairkan anggaran yang ditransfer, dengan total sebanyak Rp11 miliar. (Andi Ridwansyah/rk)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers