UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 07 September 2019 13:14
Besarnya Biaya Politik Bikin Kepala Daerah Nekat Korupsi
DI KANTOR BUPATI BENGKAYANG. Petugas KPK menuruni tangga kantor Bupati Satu Atap Bengkayang, Jumat (6/9). KURNADI-RK

PROKAL.CO,

PONTIANAK- Pakar hukum dari Universitas Tarumanagara Jakarta, Heri Firmansyah, menyebutkan banyak faktor yang membuat kepala daerah terjebak dalam pusaran korupsi. Mulai dari biaya politik hingga besarnya kewenangan yang dimiliki.

"Banyak faktor, salah satunya adalah biaya politik yang dikeluarkan sangat besar, sehingga tergelitik melakukan perbuatan korupsi, tapi utamanya adalah besarnya kewenangan yang dimiliki dan mudah disalahgunakan," terangnya kepada Rakyat Kalbar, Jumat, (6/9) malam via seluler.

Sebagai pilar demokrasi, partai politik tentunya memiliki andil dan tangung jawab besar dalam melakukan upaya pencegahan dan pendidikan politik. Langkah tersebut dapat dimulai saat rekrutmen, agar para kader memiliki integritas dan komiteman anti korupsi.

"Sehingga tidak ada ruang bagi oknum yang melakukannya (perbuatan korupsi). Termasuk memberikan sanksi tegas terhadap kader-kader yang terbukti melakukan (korupsi). Dan tidak perlu dilindungi atas nama hukum," anjur Heri.

Dia menilai langkah penindakan yang dilakukan KPK sudah berjalan cukup baik. Namun nantinya, ia mengharapkan daripada menindak, lebih baik mencegah. Agar korupsi tidak terjadi.

"Sebab kejahatan terus membelah diri, dan melakukan banyak perubahan dalam modus, kedepan upaya pencegahan harus yang diutamakan daripada penindakan," terang dia.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers