PROKAL.CO, PONTIANAK-Tanah adat yang disertifikatkan buat masyarakat salah satunya hutan adat Bukit Jalo, berlokasi di Desa Bana Temiaksio, Teriak, dan Tebajur, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang.
Diberitakan Rakyat Kalbar, kawasan itu menjadi salah satu Hutan Adat yang menerima Surat Keputusan (SK) redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penyerahan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada perwakilan warga setempat, Kamis (5/9) di Taman Digulis Untan.
Palen, salah seorang warga Desa Temiaksio yang turut mewakili menerima sertifikat TORA Bukit Jalo itu, mengisahkan hutan adat Bukit Jalo memiliki banyak keunikan. Dan juga kekayaan alam yang sebenarnya layak dilestarikan.
Salah satunya, kata Palen, pernah ditemukan fosil yang sudah membatu dan berlumut. Di sekitar kaki bukit juga sudah difungsikan masyarakat setempat untuk berladang dan bercocok tanam.
“Di situ, juga masih ada bambu rotan," ungkap Palen.
Dijelaskannya, jarak tempuh dari Kota Bengkayang menuju Bukit Jalo berkisar 12 Km. Ia berterima kasih pemerintah sudah mengeluarkan sertifikat TORA pengelolaan hutan adat tersebut.
Dengan sertifikat TORA itu, penggunaan hutan adat Bukit Jalo oleh masyarakat di tiga desa tersebut tidak lagi ilegal. "Dengan sertifikat ini kami bisa menggunakan hutan adat sebaik baiknya. Kami bisa menerapkan hukum adat yang berlaku, jika di kemudian hari terjadi konflik. Baik antara adat dan juga perusahaan,” tuturnya.
Sertifikat TORA untuk Bukit Jalo diyakininya mampu menghentikan konflik antara masyarakat adat dengan perusahan. Menurut Palen, hutan adat Jalo sejatinya sudah diperjuangkan masyarakat setempat sejak 2009 silam. Luas bukit tersebut kurang lebih 258 hektar.
“Selama ini, banyak sengketa, bahkan terjadi antara warga. Tepai, dengan adanya aturan ini, kami sadar, ini akan kami jaga dan lindungi sepanjang hayat,” pungkasnya.
Hermanto, warga kecamatan Belitung Hulu Balai Sekuak, Desa Seberuk Satu, Kabupaten Sekadau yang juga menerima sertifikat TORA, juga merasa sangat senang.
Ia pun berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo. Sertifikat yang diterimanya adalah pelepasan kawasan hutan lindung. Luas lahannya mencapai 8.950 meter persegi.
“Setifikat ini akan kami gunakan sebaik baiknya. Rencananya, lahan saya itu, akan saya tanami usaha cabe,” pungkasnya.
PERTAMA KALI
Penyerahan SK Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hutan Adat, pertama kali di lakukan di wilayah Kalimantan. Program itu tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017. Penerimanya: Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
"Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini ada kepastian hukumnya, kalau sudah pegang ini," kata Presiden Joko Widodo, dalam sambutannya sebelum penyerahan sertifikat TORA secara simbolis.
Menurutnya, penyerahan SK TORA tersebut, merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang telah menempati lahan selama 20 tahun, yang berada di dalam kawasan hutan. Selain itu, kata Jokowi, SK TORA juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, melalui pengelolaan lahan produktif.
Disebutkan presiden, di seluruh Indonesia, pemerintah akan melakukan redistribusi lahan dari kawasan hutan, seluas kurang lebih 2,65 juta hektare untuk masyarakat. Khusus Pulau Kalimantan, penerbitan SK TORA, mencakup lahan seluas kurang lebih 17.854,75 hektare. Tersebar di 10 kabupaten di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
"Artinya yang pegang lahan ini tidak hanya yang gede-gede (korporasi). Saya ndak pernah memberikan ke yang gede-gede. Tapi ke rakyat kecil saya berikan," tukas Jokowi. Ia berharap masyarakat penerima SK TORA dapat memanfaatkan lahannya dengan baik dan produktif. Sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, pasca-penyerahan SK TORA dari Presiden RI ini. Pemerintah akan segera menerbitkan sertifikat hak milik tanah.
"Paling lambat akan dilakukan dalam waktu tiga bulan kedepan, oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)," katanya. Khusus untuk lahan garapan, sawah, dan tambak, lanjut dia, pemberian sertifikat akan diikuti dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis klaster.
TANAM DURIAN
Kehadiran Presiden Joko Widodo ke Kalbar untuk kesekian kalinya, Kamis (5/9), menyempatkan diri menanam pohon durian Serumbut di hutan kota Taman Digulis Untan. Nehen, sang pemilik durian serumbut, mengaku bangga dan mengapresiasi Presiden telah menanam langsung durian miliknya.
“Saya sangat senang sekali durian saya bisa ditanam langsung oleh Pak Presiden. Ini tentu membuat saya semakin semangat. Beliau tahu bahwa Kalbar memiliki durian unggul, satu diantaran serumbut,” kata Nehen.
Ia berharap fokusnya pemerintah melalui dinas terkait menjadikan semangat. “Bisa ditanami di kawasan atau dekat dengan pohon induk Durian Serumbut, tanah kosong saya masih sekitar 10 hektare. Semoga pemerintah melihat ini dan membantu untuk pengembangannya,” ucapnya.
Durian Serumbut berasal dari daerah Sekayam, Kabupaten Sanggau. Varietas ini juga telah dilepas oleh Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu sebagai satu di antara durian unggul yang ada di provinsi ini.
“Ini tentu menjadi suatu kebanggaan bagi kami. Terlebih kepada pak Gubernur menyempatkan Pak Presiden untuk menanam durian serumbut secara langsung. Ini juga menjadi promosi bagi kita,” kata Kadistan TPH Kalbar, Heronimus Hero.
Hero berharap, Presiden lebih mengenal dan mengetahui potensi durian dengan varietas unggul di provinsi ini, dengan begitu dapat mempromosikan di tingkat yang lebih luas. “Akan tetapi kita juga butuh investor agar pengembangan durian unggul Kalbar lebih cepat dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat dan daerah,” pungkasnya. (Abdul Halikurrahman, Nova Sari/rk)
