PROKAL.CO, PONTIANAK- Kunjungan kerja Persiden Joko Widodo ke Pontianak, masih sempat disambut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalbar, Kamis (5/9). Tanpa saling menyalahkan, Presiden minta Gubernur Kalbar Sutarmidji menangani Karhutla secara cepat dan tepat.

"Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, jangan sampai kebakaran lahan menggangu aktivitas ekonomi dan penerbangan," tutur Jokowi diwawancarai usai membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat Kalbar, di rumah Radank, Kamis (5/9) seperti dikutip dari Rakyat Kalbar.

Sehari sebelum Kunker Presiden, titik api di wilayah Kalbar memang meningkat drastis. Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pontianak, Rabu (4/9) merilis 949 titik api yang terpantau hampir di 14 Kabupaten/Kota.

Titik api terbanyak, masih rekor di Ketapang yang mencapai 433 hotspot. Disusul Sintang sebanyak 123 titik panas. Sedangkan Kabupaten Sanggau terdeteksi 102 titik panas.

Di Sekadau ada 87 hotspot, Melawi 41 titik, Kubu Raya 29 titik, Bengkayang 14 titik, Kapuas Hulu 6 titik, dan di Sambas ada 1 titik panas.

Hotspot itu dipantau dari hasil pengolahan data LAPAN, yang di update 3 September, pukul 07-00 wib. Hingga 4 September 2019 pukul 17.00 Wib.

TIDAK BAKAR LAGI

Sebelum membagikan sertifikat TORA untuk masyarakat adat, Presiden Jokowi mengatakan program TORA itu sekaligus sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan. Diharapkan kedepan masyarakat bisa menjaga hutan adat dan hutan sosialnya agar tidak dirusak.

"Tanah adat ini, kita berikan ke masyarakat, supaya mereka bisa menjaga lahannya masing-masing. Supaya tidak terjadi kebakaranlahan lagi," katanya.

Jokowi pun memuji sikap tegas KLHK dan Pemprov Kalbar, dalam penanganan Karhutla melibatkan pihak koorporasi. "Tadi Pak Gubernur sampaikan ke saya, bahwa ada 19 persuahaan yang sudah disegel. Saya rasa ini sudah tegas," pungkasnya.

Gubernur Sutarmidji mengatakan titik api terbanyak di Sintang dan Ketapang. Sebagian besar di lahan perkebunan sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Ia minta Bupati dua kabupaten tersebut tegas tehadap perusahan yang lahannya ditemukan titik api.

"Titik api yang di Sintang, di Ketapang itu rata-rata di lahan konsesi HTI atau perkebunan, yang beri izin perusahaan itu Bupati, berani ndak (Bupati) cabut izinnya, kalau gak berani, kita ambil alih," sebutnya. ( Abdul Halikurrahman/rk)