PROKAL.CO, PONTIANAK- Presiden Joko Widodo tertarik dengan tanaman kratom alias purik (Mitragyna speciosa) yang sempat jadi polemik karena dianggap mengandung zat adiktif, sementara banyak warga Kalbar dan Kalimantan yang selama ini memanfaatkannya bahkan di ekspor.

Jokowi tertarik dengan komoditas daun purik alias kratom itu. Yang punya pasar hingga ke luar negeri. Dengan harga jual yang cukup fantastis. Seperti yang diceritakan Kesra. "Sekarang yang populer di Kapuas Hulu Pak, adalah tanaman kayu purik atau dengan sebutan kratom," kata Kesra, warga Kapuas Hulu "Apa itu," tanya Jokowi.

Kesra pun menjelaskan kepada Presiden soal kratom yang kini menjadi alternatif perekonomian baru masyarakat Kapuas Hulu, pasca-harga karet melesu. Bahkan, menurutnya, kratom kini menembus pasar Amerika, termasuk salah satu negara pengorder terbesar olahan kratom dari Kapuas Hulu. "Ooww, baru dengar saya, komuditas-komoditas yang aneh seperti ini penting, karena justru harganya baik," kata Jokowi.

"Kalau semua nanam karet, begitu harga jatuh, udah barengan, hati-hati, kalau nanam apa-apa itu hati-hati, jangan ikut-ikutan, saya tertarik ini (kratom), dijual berapa itu?" tanya Jokowi ke Kesra. "Kalau kemaren itu, ada peneliti dari Amerika harga perkilonya Rp 13 juta," jawab Kesra.

Hanya saja, lanjut Kesra, bisnis kratom mulai dimainkan oleh calo-calo yang punya akses ke kekuasaan. Sehingga masyarakat kampung tak bisa merasakan harga maksimal. "Nanti tolong saya diberikan (penjelasan,red) kayu purik itu seperti apa, nanti saya coba kirim ke Menteri Perdagangan, tak catat ini," pungkas Jokowi, meminta Kesra membacakan lima butir Pancasila, dengan dihadiahi satu unit sepeda.

KEPASTIAN KRATOM

Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir, mengakui saat ini kratom memang menjadi tumpuan ekonomi alternatif. Dan menjadi mata pencarian masyarakat yang telah dilakoni puluhan tahun. Hanya saja, Nasir mempertanyakan kandungan dari tanaman kratom, yang menurut hasil riset mengandung zat yang berbahaya dari narkoba dan sebagainya. "Meski saat ini belum masuk dalam regulasi tanaman yang dilarang," tuturnya kepada Rakyat Kalbar, Kamis (5/9) siang.

Karena itu Bupati Nasir akan membahasnya dengan pemerintah pusat, untuk memberikan kepastian hukum. Tentunya, kata Nasir, juga akan sampai kepada Presiden Joko Widodo. "Ini sedang kita bahas di Pusat dan nanti akan sampai ke Beliau juga," jelasnya.

Dari hasil rapat bersama pemerintah pusat, lanjut dia, lahir beberapa solusi menyikapi kandungan kratom yang dinilai memiliki zat yang berbahaya. "Hasil rapat beberapa waktu lalu dengan pemerintah pusat, (petani) kratom diberi waktu kelonggaran selama lima tahun, sambil mencari pengganti tanaman kratom," papar Nasir.

Hal tersebut, dengan pertimbangan mata pencarian masyarakat. Sehingga tidak mungkin langsung memberhentikan saja, tanpa mencarikan solusi. "Kalau pun ada pengganti, harus kita pikirkan apa yang menjadi pengganti kedepan," pungkasnya. (Abdul Halikurrahman, Andi Ridwansyah/rk)