UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Sabtu, 17 Agustus 2019 23:08
Sultan Hamid II Gagal Jadi Pahlawan Nasional, Ini Alasannya
Sultan Hamid II

PROKAL.CO, PONTIANAK – Perjuangan Yayasan Sultan Hamid II mengusulkan nama Syarif Hamid Alkadrie (Sultan Hamid II) sebagai pahlawan nasional belum membuahkan hasil. Dari surat Kementerian Sosial yang ditujukan ke Gubernur Kalbar perihal hasil pengusulan calon pahlawan nasional, Sultan Hamid II dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapat gelar tersebut.

Dalam surat tertanggal 22 Januari 2019 itu dijelaskan tiga alasan yang mendasari keputusan Kemensos. Pertama, Sultan Hamid II dianggap telah berkonspirasi bersama Westerling, dan membuat pemberontakan dengan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang menyebabkan gugurnya Kol.Lembong. Kedua,

Sultan Hamid II diakui merupakan orang yang turut serta mendesain lambang negara bersama timnya dan ada dua orang yang memenangkan sayembara itu yakni Sultan Hamid dan M Yamin. Ketiga, Sultan Hamid II juga dinilai telah berkonspirasi dengan Westerling dalam menjatuhkan Sultan Hamengkubuwono IX. Ia bahkan dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Sampai saat ini hukuman itu masih berlaku dan bersifat inkracht.

Dalam surat tersebut dituliskan bahwa tiga alasan ini didasari oleh hasil penelitian, pengkajian dan pembahasan secara cermat serta mendalam dari Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II, Anshari Dimyati mengaku kecewa. Apalagi pihaknya sebagai yang mengajukan justru belum mendapat pemberitahuan resmi. “Yang membuat kami agak tersinggung, mengapa kami tidak diundang saat pengambilan keputusan di TP2GP. Dikatakan ini rahasia. Kalau memang tertutup, artinya kami tidak sempat menjelaskan dan memberikan argumen,” bebernya saat dihubungi Pontianak Post, Kamis (15/8).

Menurut Anshari, proses pengusulan nama Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional sudah berlangsung lama, yakni sejak 2016. Namun, karena saat itu masih kekurangan beberapa dokumen, akhirnya usulan kembali diajukan pada 2017. “Kami sempat bertemu Ibu Khofifah (Mensos saat itu), audiensi dengan beliau. Dia bilang ajukan saja karena dari Kalimantan belum ada yang mengajukan,” ceritanya.

Sampai akhirnya, pada Maret 2017 segala persyaratan dinyatakan lengkap. Termasuk surat-surat rekomendasi dari kepala daerah serta dokumen pendukung lainnya. Saat itu, kata Anshari, hasil sidang TP2GD sudah merekomendasikan Sultan Hamid II menjadi pahlawan nasional. Dasar dan pertimbangannya adalah yang bersangkutan merupakan perancang lambang negara dan salah satu pejuang asal Kalbar.

Sepanjang 2017 pihak yayasan terus menunggu kabar tentang pengajuan tersebut. Bahkan sempat meminta konfirmasi ke Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kemensos. “Mereka (pihak Kemensos) bilang sudah lengkap (persyaratannya), (jadi) tunggu saja kabar. Katanya keputusannya di bawah dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan,” paparnya.

Namun pada akhirnya muncul surat hasil keputusan TP2GP yang ditujukan kepada gubernur pada 22 Januari 2019. Surat itu menyatakan Sultan Hamid II tidak layak dengan pertimbangan tiga alasan seperti yang disebutkan di atas. “Surat itu ditujukan ke Gubernur Kalbar. Kami melakukan crosscheck hari ini (kemarin), ternyata surat itu sudah ada sejak 22 Januari 2019,” ucapnya. Anshari juga keberatan dengan tiga alasan penolakan yang disampaikan dalam surat tersebut. Menurutnya, tiga alasan yang dijadikan dasar keputusan itu sebetulnya sudah terbantahkan melalui naskah akademik yang diajukan pihaknya. Kalaupun harus dijelaskan lagi secara langsung, pihaknya sudah sangat siap dengan sederet argumentasi.

Sayangnya, kesempatan untuk itu tidak pernah diberikan. Keputusan TP2GP dinilai terlalu tertutup dan sepihak. “Mereka TP2GP baca atau tidak dokumen yang dilampirkan? Menurut kami mereka tidak baca. Kami kecewa dengan cara begini, padahal kami sudah komunikasi dengan pejabat tinggi negara. Tiba-tiba muncul surat yang isinya tidak rasional,” katanya kesal. Dari surat yang ditujukan ke gubernur tersebut, pihaknya juga mengetahui bahwa yayasan masih diberikan kesempatan satu kali dalam dua tahun ke depan untuk mengajukan kembali.

Namun, Anshari pesimistis pengajuan ulang akan membuahkan hasil yang berbeda. “Kalau mengajukan berkas sama juga, nanti dijawab sama juga. Kami tida ada akses, (TP2GP) tertutup dan tidak bisa ditemui. Harusnya kapasitas TP2GP diperjelas agar ada akses, sehingga kami bisa komunikasi,” ujarnya. Untuk langkah selanjutnya, pihak yayasan tidak akan tinggal diam. Mereka bakal berusaha kembali menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait di Kemensos. “Selain langkah administratif, kami komunikasi lagi dengan tokoh-tokoh Kalbar di Jakarta. Kami (selama ini) tidak ada kesempatan diskusi, mereka (Kemensos) tertutup,” pungkasnya.(bar)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 00:25

Kapolda Kalbar Beri Perhatian Serius Ke Penggelola Grup Medsos

PONTIANAK—Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto memberikan…

Kamis, 27 Februari 2020 00:24

Pilkada Serentak di Depan Mata, Polda Kalbar Petakan Potensi Masalah

PONTIANAK—Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan. Sebanyak tujuh Kabupaten…

Senin, 24 Februari 2020 10:51

Survei: Dari Unsur Kepala Daerah, Anies Capres Terkuat di 2024

Lembaga survei Indo Barometer menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan…

Senin, 24 Februari 2020 10:47

Jangan Kriminalisasikan dan Tangkap Peladang Tradisional

PONTIANAK – Kasus kriminalisasi yang dialami peladang terus mendapat perhatian…

Senin, 24 Februari 2020 10:44

750 Batang Kayu Hasil Pembalakan Liar Diamankan Lantamal

PONTIANAK- Lantamal XII Pontianak melalui Posal Lanal Ketapang berhasil menggagalkan…

Rabu, 12 Februari 2020 12:51

Ke Singkawang dan Sambas, Gubernur Hadiri Cap Go Meh sampai ke PLBN Aruk

GUBERNUR Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji melaksanakan rapat kerja (raker) di Kota…

Rabu, 12 Februari 2020 12:48

Tunggu Air Surut, Keruk Lumpur Siang Malam

PONTIANAK—Eskavator difungsikan untuk mengeruk sendimen yang berada di Parit Sungai…

Rabu, 12 Februari 2020 12:44

Korban Trafficking Usia 14 Tahun Melahirkan di Rumah Sakit Kuching

PONTIANAK – Seorang gadis 14 tahun asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat…

Minggu, 09 Februari 2020 21:53

Tak Bisa Berenang, Bocah Tenggelam di Kolam

KETAPANG – Bocah 9 tahun tenggelam di Kolam Renang Pawan…

Sabtu, 08 Februari 2020 13:06

Rapat Lintas Instansi di Kantor Staf Presiden, Gubernur Minta Jangan Buru-Buru Larang Kratom

JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menghadiri rapat terkait…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers