PROKAL.CO, PONTIANAK- Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menetapkan setidaknya 21 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Juru bicara Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya menangani 17 kasus kebakaran hutan dan lahan. Dari 17 kasus, 21 orang ditetapkan sebagai tersangka.

 “Per hari ini (12/08), Polda Kalbar sudah menangani 17 kasus dan mengamankan serta menetapkan 21 tersangka tindak pidana Karhutla,” kata Donny.

Dikatakan Donny, pengungkapan cukup cepat dan signifikan, 90 persen semua di periode bulan Agustus yaitu 17 kasus. Hampir seluruh Polres terdapat pengungkapan kasus karhutla.  Terbanyak ada di tiga Polres yaitu Polresta Pontianak, Polres Mempawah dan Polres Bengkayang masing masing tiga kasus. Polres lainnya terdapat satu hingga dua kasus.

Dirinya juga menuturkan bahwa melihat kondisi asap yang terus menyelimuti wilayah Kalbar, sangat berpeluang jumlah tersangka akan bertambah. Mengingat petugas di lapangan terus bekerja, tidak hanya menghimbau dan mencegah terjadi kebakaran, juga melakukan penegakan hukum.

Sampai dengan detik ini petugas  terus berupaya melakukan yang terbaik untuk menangani karhutla ini. Menurutnya juga dimomentum idul adha kemarin, jajaran kepolisian daerah Kalimantan Barat bersama sama berdoa meminta agar turun hujan.

Tersangka terancam hukuman kurungan paling singkat tiga tahun penjara dan paling lama 10 tahun penjara ditambah denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Terpisah, Kepala Devisi Kajian, Dokumentasi dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat Hendrikus Adam mengatakan, langkah pemerintah dan aparat hukum di Kalbar selama ini masih terlihat belum serius dalam penegakan hukum kasus Karhutla terhadap korporasi yang terindikasi sebagai penyebab Karhutla.

Menurut Adam, ini terlihat dengan tidak adanya korporasi yang selama ini disanksi tegas dan atau divonis bersalah atas sejumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum. “Bahkan empat perusahaan yang sempat diproses hukum oleh kepolisian daerah Kalbar karena kasus karhutla beberapa tahun lalu hingga saat ini terkesan menguap tanpa kabar,” kata Adam.

Demikian pula, lanjut Adam, penyegelan beberapa perusahaan yang terindikasi melanggar hukum atas kasus Karhutla oleh KLHK tahun 2018 lalu juga tanpa kabar hingga kini.

Menurutnya, pernyataan tegas Gubernur Kalbar yang akan memberikan sanksi tegas atas perusahaan yang terlibat Karhutla tentu tidak cukup, karena ancaman tegas serupa kepada korporasi sebelumnya juga pernah disampaikan pemerintah sebelumnya yang menyatakan dengan tegas bahwa ada perusahaan yang sengaja bakar lahannya.

 “Namun demikian, kami menyambut baik langkah yang dimulai dan akan dilakukan gubernur melalui pernyataannya akhir-akhir ini. Namun, sekali lagi buah dari pernyataan dan rencana langkah tegas gubernur atas perusahaan yang terlibat kasus Karhutla kita nantikan. Kita juga tidak ingin pemerintah justeru tunduk pada kekuatan korporasi yang terindikasi bermasalah,” terangnya.

Pada sisi lain, kata Adam, pemerintah juga perlu melakukan koreksi dan evaluasi serius atas upaya penanganan kasus karhutla terhadap korporasi yang selama ini dilakukan penegak hukum namun belum membuahkan hasil dan bahkan tanpa kabar.

Pemerintah dengan dukungan masyarakat luas yang terdampak asap akibat karhutla perlu memastikan agar budaya penegakan hukum tidak justru selalu tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Adam berpendapat, bila melihat kejadian kebakaran hutan dan lahan hebat di Kalbar yang mulai terjadi sekitar 1997/1998 hingga beberapa waktu terakhir, maka pengembangan industri ekstraktif berbasis hutan dan lahan dalam skalanya yang luas berperan serius menyebabkan degradasi lingkungan hidup dan deforestasi, termasuk menjadi faktor utama terjadinya resiko atas karhutla yang terus berulang selama ini.

 “Kami berharap adanya penghormatan, pengakuan dan perlindungan masyarakat di komunitas berikut kearifan lokalnya dalam memanfaatkan, mengelola dan melindungi sumber kehidupannya, termasuk dalam hal mengolah lahan pertanian turun temurun selama ini,” katanya.

 “Negara melalui pemerintah kita harapkan berpihak pada masyarakat termasuk kearifan lokalnya yang juga dilindungi Undang-undang,” sambungnya.

Masyarakat di akar rumput yang selama ini mengusahakan hak atas pangannya sendiri dengan melakukan pembersihan lahan pertanian secara terkendali sesuai kearifan lokal melalui pertanian ladang gilir balik secara turun temurun dengan praktik kearifan lokalnya mesti dirangkul dan bukan malah dipukul untuk ditakuti. “Dalam penanganan Karhutla agar jangan ada lagi kesan yang memosisikan petani ladang dan penggarap lahan pertanian dengan kearifan lokalnya seolah dianggap penjahat,” pungkasnya. (arf)