UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 09 Agustus 2019 09:29
74 Tahun Merdeka Masih Dijajah Asap

Warganet Protes dengan Caranya Sendiri

PROTES YANG KREATIF. Sejumlah meme hasil kreativitas netizen Kalbar yang beredar di sejumlah media sosial. Net

PROKAL.CO, PONTIANAK- Diberitakan Rakyat Kalbar, kabut dan asap sudah jadi langganan rutin setiap kemarau berkunjung. Seringkali setelah terjadi, berbagai pihak saling menuding dan menyalahkan.

Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar, Andreas Acui Simanjaya, kemarin (8/8). Pihaknya sudah pernah menyarankan solusi. Secara jangka pendek adalah pengawasan dan penegakan hukum. Dan jangka panjangnya, pencegahan melalui pendidikan.

“Tidak dipungkiri meskipun sudah 74 tahun kita merdeka, namun kita di Kalbar masih dijajah Asap,” tuturnya. Kata Acui, kehadiran asap di setiap kemarau atau musim kering sudah menjadi momok sejak lama. Dan tak kunjung dapat diatasi secara permanen. Ia memandang selama ini sepertinya pihak terkait hanya bereaksi jika terjadi kebakaran.

“Itupun kalo sudah cukup parah kondisinya, berulangnya kejadian ini menghabiskan energi yang banyak dari berbagai pihak untuk menyelesaikannya,” terangnya.

Maka dari itu, ia menilai, yang dibutuhkan adalah solusi agar dapat menyelesaikan akar permasalahannya secara permanen. Bukan memadamkan api setiap musim kemarau.

Hal itu dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yaitu, membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membakar dan kemampuan masyarakat melakukan identifikasi serta deteksi dini terhadap potensi Karhutla. Kemudian, melakukan pendekatan hukum dengan memanfaatkan aturan hukum yang sudah ada, yang dapat diperkuat dengan peraturan daerah. Yang menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan.

“Sebab dampak dari kebakaran lahan dan hutan ini banyak kerugian yang kita alami,” tutur Acui. Kerugian itu berupa gangguan kesehatan karena ISPA, kerusakan alam dan lingkungan. Yang juga akan jadi beban pemerintah.

“Baik dari segi biaya pemadaman hingga biaya sosial yang timbul karena masyarakat terpapar asap akibat kebakaran, belum lagi jika bicara soal kerugian penumpang yang menggunakan pesawat hingga reaksi negatif dari negara lain karena asap ini,” paparnya.

Namun, dikatakan Acui, pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk petugas kebakaran swasta yang berjibaku memadamkan api akibat kebakaran lahan dan hutan. Ia memandang sejauh ini para pemadam bekerja tanpa pamrih.

“Bagi saya, para pemadam api inilah pahlawan yang sesungguhnya,” tukasnya. Selain itu, dampak Karhutla ini sudah sejak lama dijadikan bukti kampanye negatif. Untuk memboikot produk dari Indonesia, misalnya CPO Indonesia dikatakan dihasilkan dari perusakan hutan dan tidak ramah terhadap lingkungan hidup.

“Akibatnya sebagian negara menerapkan tarif yang tinggi maupun memboikot produk CPO dari Indonesia, padahal sebenarnya ada negara produsen minyak dari kedelai dan jagung serta sumber minyak nabati lain, yang berkepentingan memasarkan produknya di pasaran internasional,” pungkas Acui.

DUKUNG GUBERNUR

Dinas Perkebunan Kalimantan Barat merilis titik api atau hotspot di lahan konsesi milik 10 perusahan perkebunan sawit di empat kabupaten. Titik panas itu diperoleh dari citra satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang di-overlay dengan peta Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Dari sepuluh perusahaan perkebunan itu, terdapat empat perusahaan perkebunan beroperasi di Kabupaten Sanggau, yaitu: PT Mitra Austral Sejahtera, PT Sumatera Jaya Agro Lestari, PT Global Kalimantan Makmur dan PT Bumi Tata Lestari.

Seperti diketahui, kondisi itu membuat Gubernur Kalbar Sutarmidji berang. Melalui akun resmi fanpage facebook-nya, mantan Wali Kota Pontianak mengancam akan pembekukan perizinan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran lahan.

“Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi dan berulang. Korporasi atau perusahaan adalah pelaku yang setiap tahun berulah. Penegakan hukumnya perlu diekspose terbuka oleh media agar semua masyarakat tahu. Saya akan beri sanksi dengan segera mengeluarkan peraturan Gubernur. Semua perizinan yang jadi kewenangan provinsi akan kita bekukan. Untuk pembakaran karena musim tanam akan dicarikan solusinya,” tulis Sutarmidji dalam akun fanpagenya tertanggal 7 Agustus 2019 pukul 22.32.

Dimintai tanggapannya, Wabup Sanggau, Yohanes Ontot menegaskan, akan mendalami terlebih dahulu terkait empat perusahaan tersebut. “Kita teliti dulu seperti apa, kalau hanya 10 x 10 centimeter (lahan yang terbakar), tidak mungkin kita menindaknya. Tapi kalau sudah bersifat massif, luar biasa, menggangu kepentingan lain, saya kira itu perlu kita pertimbangkan, bahkan dicabut izinnya saya setuju,” katanya ditemui usai penyerahan sapi kurban, di kantor Pemda Sanggau, Kamis (8/8).

Ontot sependapat dengan Gubernur Sutarmidji untuk memberikan sanksi tegas jika terbukti perusahaan tersebut dengan sengaja melakukan pembakaran di lahan konsesinya. “Saya kira, statement pak Gubernur sangat benar. Dalam artian, bahwa orang-orang ini lalai, karena ini bukan hanya baru hari ini, sudah berkali-kali,” ujarnya.

Ketua DAD Kabupaten Sanggau ini kemudian mengungkapkan arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8) lalu.

“Karena kemarin saya rapat di Istana, pak Presiden menegaskan, tidak ada kompromi. Tindakan hukum bagi siapapun yang melanggar. Atau sengaja membuat karhutla. Pak Presiden juga menegaskan aturan mainnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” papar Ontot.

Saat Rakornas pengendalian karhutla, lanjut dia, Presiden juga menekankan agar pencegahan diutamakan. “Jangan menunggu api ini besar, tapi api mulai berasap, mulai matikan. Kalau memang ditemukan pihak-pihak yang sengaja membakar, membuat daerah menjadi kacau, tidak kondisif. Tidak ada kompromi,” tegasnya.

Pemkab Sanggau, ia menyatakan, sudah mengingatkan kepada para investor supaya terlibat langsung dalam mengawasi dan mengendalian karhutla di wilayahnya masing-masing. “Apalagi yang masuk dalam perizinan dia (perusahaan). Itu tanggungjawab dia, jangan dilempar ke orang lain,” kata Ontot.

Seluruh pihak yang terkait dalam pengendalian karhutla, sambung Wabup dua periode ini, sudah bekerja di wilayah kerjanya masing-masing. Pemkab Sanggau juga membantu mesin portable untuk mengatasi jika terjadi karhutla.

Disinggung solusi bagi petani yang melakukan ladang berpindah? Ontot mengatakan, hal tersebut juga dibahas saat Rakornas bersama Presiden Joko Widodo.

“Kita sudah berdiskusi dengan pak Presiden, para Gubernur juga mengajukan kepada bapak Presiden, kita harus merubah pola atau mindset para petani kita, dari petani tradisional menjadi petani modern,” terangnya.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, menurut Ontot, sudah banyak memberikan bantuan-bantuan yang bersifat peralatan untuk memudahkan para petani mengolah lahannya, tidak lagi dengan cara dibakar. “Pak Presiden mengingatkan kepada para kepala daerah, agar dana-dana yang ada di daerah juga dimanfaatkan untuk membantu para petani dalam hal mengolah lahan tidak dengan cara dibakar. Jadi kita akan memgembangkan sistem berladang tanpa membakar,” pungkasnya.

ISPA SERANG WARGA SINTANG

Dampak kabut asap sudah dirasakan masyarakat Kabupaten Sintang. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menggelayuti paru-paru sejumlah warga. Satu diantaranya: Ayu Novitasari (26). Ia pertama-pertama mengalami gejala batuk dan sering pusing kepala. Setelah berobat di Puskesmas Sungai Durian, ternyata dokter mengatakan terkena ISPA.

"Akibat penyakit ini saya disuruh istirahat dulu di rumah beberapa hari dan jangan sering beraktivitas di luar. Karena salah satu penyebab utama ISPA adalah kabut asap ini," ujarnya, Kamis (8/8).

Ayu menjelaskan, memang kabut asap yang terjadi di Kabupaten Sintang sudah mulai tebal. Terutama saat dirinya melintas di Jalan Lintas Sintang-Pontianak, tepatnya di Pal 4 atau kilometer 4.

"Saya juga melihat dari jalan memang sering kebakaran hutan di arah daerah Pal 6. Jadi sekarang saya lebih banyak istirahat dululah di rumah sampai benar-benar sembuh,” terangnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Ade M Djoen, Rosa Trifina mengatakan, bahwa untuk Juli 2019 ada tiga orang yang menderita ISPA. Untuk Agustus ini belum ada kasus yang diterima oleh pihaknya.

“Jadi ada tiga korban ISPA yang dirawat di RSUD Ade M Djoen selama Juli 2019 lalu, kalau untuk Agustus ini belum ada,” terangnya.

Dengan kondisi Kabupaten Sintang yang sering terjadi Karhutla, Rosa pun mengimbau agar masyarakat menjaga pola hidup sehat serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi sayur dan buah serta minum air putih yang banyak dan vitamin.

“Untuk orangtua kita juga minta agar mengawasi anak-anaknya saat beraktifitas di luar rumah, dan juga diharapkan bisa memberikan pengetahuan terhadap bahaya ISPA, karena penyakit ini masih didominasi kalangan anak usia dini,” pungkasnya.

Kepala Dinas kesehatan (Kadinkes) Sintang, Harysinto Linoh mengatakan, memang penderita ISPA selalu ada di Kabupaten Sintang, hanya saja pihaknya belum memantau adanya peningkatan kasus penyakit ini dengan signifikan. “Kami juga belum mendapatkan data tentang kualitas udara untuk sekarang di Kabupaten Sintang. Jadi sejauh ini ISPA masih belum ada peningkatan,” terangnya.

Dengan kondisi saat ini, Sinto juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak terlalu banyak beraktifitas di luar rumah. “Kalau pun memang banyak beraktifitas di luar rumah, gunakan masker,” pungkasnya.

Dari data yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalbar, pada 7 Agustus 2019, Kabupaten Sintang menempati peringkat keempat dengan jumlah hotspot terbanyak yakni 39 titik. Kondisi seperti ini pula membuat Polres Sintang bergerak cepat, dimana pihaknya menurutkan Unit Tipiter untuk menyelidiki kasus Karhutla ini. Bahkan Kasat Reskrim Polres Sintang. AKP Indra Asrianto memastikan, pihaknya akan menindak tegas kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik masyarakat sipil maupun korporasi atau perusahaan perkebunan.

"Kami tidak akan segan-segan untuk penindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila terbukti ada unsur kesengajaan," katanya. Hal tersebut dikatakannya sesuai dengan Instruksi Presiden di Istana Negara pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu tentang Karhutla, bahwa penegakan hukum (Gakkum) dapat dilakukan terhadap pelakunya.

MEME PROTES KABUT ASAP BERTEBARAN

Dampak Karhutla yang menyakitkan masyarakat Kalbar memicu sejumlah protes. Beragam bentuk protes itu dituangkan dalam meme-meme yang beredar di media sosial. Rakyat Kalbar mengumpulkan beberapa diantaranya. Yang unik dan menyentil.

Antara lain: film Dilan yang diganti titelnya "DILANDA ASAP 2019, Dilan dan Milenia Dilanda Asap Lagi". Kemudian meme pertempuran Ultraman versus Monster di sekitar Bundaran Digulis Untan Pontianak, yang diberi komentar “Pas sekali dengan kondisi Kalbar sekarang, dimana asap biasanya menjadi efek pertempuran.

Ada juga gambar bambu runcing yang merupakan ikon kota Pontianak ditempelkan masker dengan background pekatnya udara, Meme itu diberi tagar #SAVEPONTIANAK.

Terakhir, poster film “Surga yang Tak Dirindukan”, judul filmya diganti dengan "Asap yang Tak Dirindukan". Dimana pemain utamanya Fedi Nuril, Laudya Chintya Bella, dan Raline Shah, dipasangi masker. (Nova Sari, Kiram Akbar, Saiful Fuat, Suci Nurdini Setiowati/rk)


BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*