UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 09 Agustus 2019 00:53
Sudah Ketahuan..!! Gubernur Ultimatum Perusahaan Penyumbang Asap
Sutarmidji

PROKAL.CO, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji telah menerima laporan dari Dinas Perkebunan (Disbun) Kalbar terkait dugaan adanya titik panas (hotspot) di lahan konsesi perusahaan atau korporasi. Sampai saat ini terpantau ada 11 hotspot di lahan 10 perusahaan se-Kalbar. 

Dari 10 perusahaan tersebut semuanya adalah perkebunan sawit. Empat berada di Kabupaten Sanggau, dua di Kapuas Hulu, tiga di Ketapang dan satu di Sintang. "Sebut saja (perusahaannya), mereka dipersilakan klarifikasi," ungkap pria yang akrab disapa Midji itu kepada awak media, Rabu (7/8) seperti dilansir Pontianakpost.co.id.

Untuk perusahaan yang sudah terdeteksi adanya titik panas di lahan konsesinya, Midji memberi waktu tiga kali 24 jam. Jika setelah tenggat tersebut masih ditemukan adanya titik panas maka perusahaan yang bersangkutan harus siap dikenai sanksi tegas. "Saya akan sanksi tegas. Mereka main-main saja, yang enak mereka yang repot kami, yang sakit masyarakat karena udara tak sehat," pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Disbun Kalbar, Florentinus Anum menjelaskan, data mengenai sebaran titik panas di lahan konsesi ini diolah dari data hotspot milik Lapan. Caranya titik koordinat hotspot dari data Lapan di-overlay-kan dengan data konsesi perusahaan dari peta IUP dan peta lainnya. "Dari sana kami tahu bahwa hotspot masuk di arel dia (perusahaan)," katanya. 

Memang, lanjut dia, adanya hotspot belum berarti pasti sudah terjadi kebakaran. Sebab hotspot merupakan deteksi titik panas yang kebenarannya harus dibuktikan secara langsung di lapangan. Selain itu, titik panas yang ada di areal perusahaan ini juga harus dipastikan apakah berada di lahan produktif atau tidak. 

"Apakah di daerah yang ditanam atau mungkin di semak-semak, ini kita belum tahu, karena areal IUP kan luas," paparnya.  Ia mencontohkan, misalnya ada IUP seluas 15 ribu hektare. Biasanya yang sudah ditanami hanya sekitar 10 ribu hektare. Artinya masih ada sekitar lima ribu hektare yang kosong atau berupa semak belukar. "Mungkin bisa jadi hotspot ini berada di semak-semak, kan begitu, tapi tetap masuk wilayah konsesi," jelasnya.

Untuk memastikan data ini, lebih lanjut pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas perkebunan di masing-masing kabupaten. Pihak kabupaten yang nantinya akan membuktikan apakah benar terjadi terbakaran lahan atau tidak. "Kalau saya lihat, menurut saya, hotspot ini pasti di luar (lahan) tanamannya, tapi kan belum tahu juga, makanya kami perlu klarifikasi. Kami akan minta ke disbun kabupaten," paparnya.

Intinya adalah sudah terdeteksi bahwa ada hotspot di wilayah konsesi perusahaan perkebunan tersebut. Dalam hal ini, Disbun Kalbar sifatnya hanya melakukan monitoring untuk kemudian dilaporkan ke kepala daerah (gubernur). 

Jika dari data yang disampaikan itu memang terbukti terjadi kebakaran, langkah selanjutnya akan menjadi kewenangan aparat penegak hukum. "Yang jelas tugas kami melihat dan mengawasi hotspot yang ada di konsesi. Itu saja yang kami sajikan ke pimpinan," ucapnya. 

Melihat dari sisi kewenangan perizinan perkebunan, jelas Anum, secara umum berada di pemerintah kabupaten (Pemkab). Seluruh perizinan dikeluarkan oleh kabupaten lewat bupati masing-masing. Demikian pula tanggung jawab pengawasan, pembinaan dan pengawalan perizinan yang diberikan. “Ketika izin dikeluarkan kabupaten, kabupaten punya kewajiban mengawasinya," kata dia.

Anum mengatakan ia sangat mendukung langkah Gubernur Kalbar yang akan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) atau peraturan gubernur (Pergub) mengenai sanksi terhadap perusahaan yang lahannya terbukti terbakar. Dengan demikian, dasar hukum untuk penindakan terhadap perusahaan bakal lebih jelas. (bar)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 00:25

Kapolda Kalbar Beri Perhatian Serius Ke Penggelola Grup Medsos

PONTIANAK—Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto memberikan…

Kamis, 27 Februari 2020 00:24

Pilkada Serentak di Depan Mata, Polda Kalbar Petakan Potensi Masalah

PONTIANAK—Tahapan Pilkada serentak tahun 2020 sudah berjalan. Sebanyak tujuh Kabupaten…

Senin, 24 Februari 2020 10:51

Survei: Dari Unsur Kepala Daerah, Anies Capres Terkuat di 2024

Lembaga survei Indo Barometer menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan…

Senin, 24 Februari 2020 10:47

Jangan Kriminalisasikan dan Tangkap Peladang Tradisional

PONTIANAK – Kasus kriminalisasi yang dialami peladang terus mendapat perhatian…

Senin, 24 Februari 2020 10:44

750 Batang Kayu Hasil Pembalakan Liar Diamankan Lantamal

PONTIANAK- Lantamal XII Pontianak melalui Posal Lanal Ketapang berhasil menggagalkan…

Rabu, 12 Februari 2020 12:51

Ke Singkawang dan Sambas, Gubernur Hadiri Cap Go Meh sampai ke PLBN Aruk

GUBERNUR Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji melaksanakan rapat kerja (raker) di Kota…

Rabu, 12 Februari 2020 12:48

Tunggu Air Surut, Keruk Lumpur Siang Malam

PONTIANAK—Eskavator difungsikan untuk mengeruk sendimen yang berada di Parit Sungai…

Rabu, 12 Februari 2020 12:44

Korban Trafficking Usia 14 Tahun Melahirkan di Rumah Sakit Kuching

PONTIANAK – Seorang gadis 14 tahun asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat…

Minggu, 09 Februari 2020 21:53

Tak Bisa Berenang, Bocah Tenggelam di Kolam

KETAPANG – Bocah 9 tahun tenggelam di Kolam Renang Pawan…

Sabtu, 08 Februari 2020 13:06

Rapat Lintas Instansi di Kantor Staf Presiden, Gubernur Minta Jangan Buru-Buru Larang Kratom

JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menghadiri rapat terkait…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers