PROKAL.CO, Dalam beberapa hari ini, kondisi udara di Kota Pontianak mulai diselimuti kabut asap. Kondisi kabut asap seperti ini menjadikan udara yang dihasilkan mulai tidak sehat. 

 

INDEKS Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Pontianak hingga Sabtu siang (3/8) masih terpantau normal. Hingga saat ini belum terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), meskipun udara mulai berkabut dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Kalbar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu. 

Meski demikian, Sidiq mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kondisi kesehatan tubuhnya. Terutama di malam hari, karena kondisi kabut yang lebih pekat dibanding siang hari, sehingga udara yang dihasilkan, menurutnya, mulai tidak sehat. 

Ia mengimbau warga Kota Pontianak agar mengurangi aktivitas pada malam hari bila tidak begitu penting. Kalau pun harus ke luar rumah, dia menyarankan agar sebaiknya menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut. Hal tersebut, menurut dia, dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya partikel-partikel debu melalui saluran pernapasan. 

Sidiq menjelaskan, awal musim kemarau sudah dimulai sejak Juli. Pihaknya sudah melakukan upaya menghadapi musim kemarau, terutama memasuki puncak kemarau Agustus ini. “Mulai dari bulan Juli kemarin kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mengahadapi musim kemarau,  khususnya kemarau yang berdampak pada ISPA, kemudian waspadai penyakit diare juga hepatitis,” papar dia dilansir Pontianakpost.co.id. 

Musim kemarau yang disertai kabut asap ini, kata dia berisiko bagi yang mempunyai riwayat penyakit pernapasan, seperti asma sensitif, penyakit paru kronik. Kebersihan air, menurut dia, juga menjadi faktor penyebab penyakit, seperti diare. “Diare ini rentan dialami anak-anak sekolah, terutama yang jajan sembarangan. Itu harus jadi perhatian orang tua,” kata dia. 

Tidak boleh diremehkan, kata dia, penularan hepatitis pada musim kemarau ini. Penularan tersebut, menurut dia, terjadi akibat dari buang air besar tidak pada tempatnya, kemudian terkontaminasi dengan air minum, air untuk mencuci, dan sebagainya. “Konsumsilah makanan sehat dan bersih. Cuci tangan pakai sabun untuk menghindari diare dan hepatitis,” jelasnya. 

Sementara itu, Sabtu (3/8) rencananya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjend Doni Monardo bertolak ke Palangkaraya dan Pontianak, untuk meninjau kegiatan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan. Namun kunjungan tersebut tertunda, karena pihaknya memutuskan untuk berada di Banten terkait dengan gempa yang terjadi Jumat (2/8) malam.  

Siaga Antisipasi Polusi Udara

Direktur WALHI Kalimantan Barat, Anton P. Widjaja mengatakan, meski polusi di Kalbar belum separah di Kalteng, mulai dari sekarang masyarakat mesti membangun kesiapsiagaan mengantisipasi situasi ini. Hal itu dia katakan menanggapi pernyataan postingan Greenpeace Indonesia yang menyatakan bahwa kualitas Udara Pontianak pada Jumat malam (2/8) terpantau berbahaya.

"Kita (Pontianak, Red) memang belum separah Kalteng. Namun polusi di Kalbar sudah menuju level berbahaya," katanya.

Kesiapsiagaan, kata dia, mesti harus dibangun oleh warga Pontianak dan Kalbar. Sebagai antisipasi awalnya, penggunaan masker saat di luar rumah, menurutnya, sudah diperlukan.

Kesiapsiagaan pemerintah dalam mengatasi karhutla, diakui dia, kini tengah diuji. Diketahui dia, beberapa persiapan sudah dilakukan. Mewakili masyarakat, dia tentu tidak mau bencana asap yang sebelumnya terjadi, kembali terjadi, hanya karena tidak optimalnya koordinasi dan pembagian tugas penanganan kebakaran.

"Inginnya kita pemadaman kebakaran dilakukan oleh petugas pemadam, penegak hukum ya harus melakukan penegakan hukum, stakeholders  lain harus bekerja serius membangun partisipasi warga sebagai kekuatan lain dalam mengantisipasi kebakaran ini," tegasnya.

Sejauh ini, dijelaskan dia, yang terjadi titik kebakaran di Kalbar sudah bermunculan dan menjadi penyebab buruk kondisi udara. Untuk di Pontianak sendiri dalam upaya menekan polusi dan antisipasi kebakaran, dalam pandangan dia pemerintah sudah menerapkan  dengan membuat regulasi hukum. Dengan adanya regulasi tersebut, menurut dia, seharusnya dikuatkan. "Yang jadi pertanyaan apakah sudah optimal? Sudah berapa izin pengembangan perumahan yang melanggar dan dicabut izinnya? Tindakan inilah yang menjadi keseriusan penegakan hukumnya. Selama ini kami belum melihat keseriusan penegakan hukumnnya di level kota," terangnya. (mrd/iza)