UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Selasa, 07 Mei 2019 12:54
PDIP Klaim 17 Kursi, Kuasai Suara Pileg DPRD Kalbar

PROKAL.CO, PONTIANAK- Diberitakan PontianakPost.co.id, proses rekapitulasi real count KPU untuk perebutan kursi DPRD Kalimantan Barat masih berlangsung. Berdasarkan hasil hitung suara (Situng) KPU, PDI Perjuangan diperkirakan tampil menjadi pemenang. Hingga Senin (6/5) pukul 22.15, PDI Perjuangan telah memperoleh 21,65 persen suara. Partai ini bahkan mengklaim meraih 17 kursi dari total 65 kursi parlemen Kalbar.

”Kami (PDIP) sudah hitung pada tingkatan internal. Kami memperoleh kursi terbanyak dan menjadi pemenang pada tingkatan DPRD Kalbar. Kami memperoleh 17 kursi,” ungkap M. Jimmy, Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDIP Kalbar.

Menurutnya, perolehan kursi PDIP hampir merata di setiap daerah pemilihan di Kalbar. Di Dapil Landak misalnya, PDIP diperkirakan menempatkan empat kadernya di parlemen Kalbar. Berdasarkan data Situng KPU, suara PDI Perjuangan di kabupaten ini mencapai 33.400 atau 54,81 persen. Artinya, partai ini menyabet lebih dari separuh kursi dewan dari daerah pemilihan yang dipimpin Karolin Margret Natasa itu. 

“Di tempat ini, peluang kami cukup besar mendulang suara terbanyak. Meskipun hanya enam kursi yang diperebutkan,” kata Jimmy.

Dapil lainnya, PDIP juga mendulang suara signifikan. Di Dapil Singkawang-Bengkayang, dipastikan partai ini merebut dua sampai tiga kursi. Pun demikian dari dapil Kapuas Hulu, Sintang dan Melawi. ”Minimal dua kursi di tangan,” ujar Jimmy.

Sementara itu, Syarif Abdullah Alkdrie, Ketua DPW Nasdem Kalbar  juga optimistis pihaknya bakal menambah jumlah kursi di Parlemen Kalbar. ”Insya Allah setiap dapil ada wakil kita. Kalau tidak ada halangan kursi pimpinan bisa kita sabet. Tinggal menunggu hitungan akhir. Kami berusaha mengawal pleno C1,” tuturnya.

Pun demikian Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik. Ia yakin PKB dapat meningkatkan perolehan kursi.”Bakalan naik (jumlah kursi). Pileg 2014 kami (PKB) hanya dapat dua kursi. Untuk tahun 2019 ini, bisa lima sampai enam kursi. Insya Allah setiap dapil ada, terkecuali di Dapil Landak,” ujarnya.

Terpisah, Nehemian, anggota DPRD Kalbar dari PKP Indonesia Kalbar memastikan bahwa parpolnya juga bakal memperoleh kursi di Parlemen Kalbar. ”Ada. Hanya siapa yang naik, nanti tunggu hitungan KPU,” ucapnya.

Berdasarkan situng sementara KPU tadi malam, (72,13 persen suara masuk), perolehan partai-partai lain juga sudah dapat diperkirakan. Selain PDIP, Nasdem, PKB dan PKPI yang sudah mengklaim kursi masing-masing, beberapa partai besar lain juga diprediksi akan meraih kursi, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, Hanura, PPP dan PKS.

Hal ini mengingat jumlah suara yang dikumpulkan partai-partai tersebut cukup besar. Partai Golkar misalnya. Data sementara menunjukkan partai ini berada di peringkat dua dengan total 10,82 persen suara. Sedangkan partai Gerindra di posisi tiga dengan total 10,34 persen suara. Partai Demokrat untuk sementara berada di posisi empat dengan perolehan 9,17 persen.

Rekap Kecamatan Diperpanjang

Sementara itu, dua deadline yang ditetapkan untuk rekapitulasi suara pemilu di tingkat kecamatan dipastikan terlampaui. Sebab, hingga kemarin masih banyak panitia pemilihan kecamatan yang belum merampungkan rekap. 

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, deadline rekapitulasi tingkat kecamatan memang memiliki dua batas waktu. Pertama, deadline normal 4 Mei. Kemudian, deadline khusus bagi kecamatan yang di wilayahnya terdapat 1.000 TPS atau lebih, yakni pada 7 Mei. Kenyataannya, kecamatan yang TPS-nya tidak sampai 1.000 pun molor. 

Sampai tadi malam, kecamatan yang sudah menyelesaikan rekapitulasi baru 4.553 atau 63,23 persen dari total 7.201 kecamatan se-Indonesia. Dengan demikian, masih ada 2.648 kecamatan yang belum tuntas. Di tingkat kabupaten/kota, yang telah menyelesaikan rekap tingkat kecamatan sebanyak 294 atau 57,2 persen. 

Karena lamanya waktu rekap, KPU memutuskan untuk memperpanjang masa rekapitulasi. Namun, KPU tidak memberikan batas tanggal lagi. Yang jelas, rekap di semua tingkatan harus selesai pada 22 Mei. Sebab, pada tanggal tersebut hasil pemilu secara nasional ditetapkan. 

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya sudah membuat surat edaran untuk memperpanjang masa rekapitulasi di tingkat kecamatan. ’’Mereka (panitia pemilihan kecamatan, Red) tetap harus meneruskan rekapitulasi dan harus selesai sebelum rekap di kabupaten/kota tuntas,’’ terangnya. 

Menurut Arief, rata-rata kecamatan yang rekapnya molor adalah wilayah yang memiliki banyak TPS. Diharapkan, mereka bisa segera menuntaskan pekerjaan sehingga langsung disusulkan untuk rekapitulasi di level atasnya. 

Yang jelas, tambah Arief, rekapitulasi tidak boleh berhenti hanya karena tenggat terlampaui. Sebab, rekapitulasi manual berjenjang adalah dasar penetapan hasil pemilu. Baik untuk level presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota. KPU hanya diberi waktu 35 hari untuk menuntaskan rekapitulasi secara nasional, yang berarti deadline berakhir 22 Mei.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan, ada beberapa rekap di kecamatan yang mendapat rekomendasi perbaikan berupa hitung ulang. ’’Ada penghitungan ulang yang sampai membuka C1 plano, ada juga yang sampai membuka kotak suara untuk dihitung surat suaranya,’’ terangnya saat ditemui di KPU kemarin.

Itulah salah satu sebab rekap berlangsung lama. Meski demikian, menurut Bawaslu, itu masih wajar karena substansinya memang untuk mencari kebenaran. Sebab, semua persoalan diharapkan bisa selesai di level bawah. ’’Jadi, ketika di tingkat kabupaten/kota, provinsi, tingkat nasional, sudah klir,’’ lanjutnya. Tinggal mencocokkan hasil rekapitulasi masing-masing yang dipegang saksi, pengawas, dan KPU. Menurut Abhan, jumlah perbaikan tersebut tidak terlalu banyak. Meski demikian, itu tetap saja memengaruhi jalannya rekapitulasi.

Kebijakan KPU mengeluarkan surat edaran juga ditanggapi Abhan. Misalnya, tentang bagaimana memaksimalkan panel rekapitulasi di kecamatan. Dari hanya dua panel menjadi empat panel. ’’Meskipun panwas kecamatan hanya tiga, kalau dibuka empat panel, tetap ada pengawasan dari kabupaten/kota untuk supervisi,’’ tambah Abhan. (den/byu/wan/c10/oni) 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 00:35

Ke Depan, Masalah Ini Tetap Jadi Persoalan di Kota Pontianak

PONTIANAK-Penanganan masalah banjir dan kemacetan di Pontianak menjadi persoalan yang…

Senin, 24 Februari 2020 10:49

Ular Piton Lagi Santai di Plafon Warga

PONTIANAK – Tim pemadam kebakaran Swadesi Borneo berhasil mengamankan ular yang…

Rabu, 05 Februari 2020 14:33

Sintang Alami Inflasi Tertinggi

PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat merilis inflasi Kalimantan…

Senin, 27 Januari 2020 15:18

3 Dari 10 Remaja di Kalbar Alami Kekurangan Gizi

PONTIANAK-Dari data Riskesdas sedikitnya tiga dari sepuluh orang remaja putri…

Selasa, 21 Januari 2020 22:38

JOROK..!! Pembuangan Sampah di Pasar Mawar Mengerikan, Kayak TPA..!!

PONTIANAK-Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memandang lokasi tempat pembuangan…

Senin, 20 Januari 2020 12:52

Ratusan Kayu Belian Tanpa Dokumen Resmi Diamankan

PONTIANAK – Polda Kalbar berhasil mengamankan kayu jenis belian tanpa dokumen…

Rabu, 15 Januari 2020 22:02

Permintaan Daging Babi Meningkat, Dinas PPKH Tingkatkan Kewaspadaan Virus ASF

PONTIANAK – Permintaan daging babi diprediksi akan mengalami kenaikan seiring…

Minggu, 12 Januari 2020 10:26

Maut Menjemput di Kolam Renang Ampera

PONTIANAK – Kolam renang Ampera, Jalan Ujung Pandang 2, Kelurahan Sungai…

Minggu, 05 Januari 2020 12:17

Jalan Rusak di Depan Terminal Peti Kemas Dikeluhkan

PONTIANAK – Kondisi ruas jalan di depan Terminal Peti Kemas, Pelabuhan…

Minggu, 05 Januari 2020 12:16

Gedung Parkir Dioperasikan, Macet di Gajah Mada Bisa Diminimalisir

Sejak Januari 2020, pengoperasian gedung parkir milik Pemerintah Kota (Pemkot)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers