UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Minggu, 24 Maret 2019 11:32
Tata Kelola Aset dan Barang Daerah Pemerintah
Aset Pemprov Kalbar Belum Aman
TEKEN: Gubernur Kalbar Sutarmidji saat penandatanganan MoU bersama pihak Kementerian ATR, Kamis (21/3). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

PROKAL.CO, Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Pemerintah Provinsi Kalbar menandatangani nota kesepahaman terkait sertifikasi aset milik pemerintah, Kamis (21/3). 

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

PERJANJIAN tersebut diteken langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, dengan harapan dapat memperjelas aset yang belum tersertifikasi hingga saat ini. Adapun kerja sama yang akan dilakukan diantaranya, kegiatan pemetaan, penyertifikatan tanah, permasalahan tanah aset pemerintah dan dukungan pelaksanaan program strategis pertanahan. 

Seperti diungkapkan Sutarmidji, berdasarkan data yang ada di Biro Pengelolaan Aset, bahwa terdapat 530 bidang tanah yang tersebar di 14 kabupaten/kota se-Kalbar belum aman secara hukum. Dengan rincian ada 131 bidang tanah belum balik menjadi atas nama Pemprov Kalbar dan 399 bidang tanah belum bersertifikat.

Sesuai komitmen yang sudah dibangun antara Pemprov Kalbar dengan Badan Pertanahan Nasional, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses percepatan penyelesaian sertifikat tanah aset pemerintah ini dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin. 

"Sehingga tidak melampaui target waktu yang sudah ditentukan," harapnya.

Dalam proses, penyertifikatan ini, orang nomor satu di Kalbar itu meminta Kepala OPD selaku pengguna barang harus proaktif dalam memberikan dukungan data. Serta ikut mempersiapkan tenaga pendamping saat akan dilakukan pengukuran/penentuan batas tanah yang akan disertifikatkan. 

"Terkait dengan pembiayaan, Kepala Biro Pengelolaan Aset dapat berkoordinasi dengan Kepala BPKPD dan kepala BAPPEDA, serta secara teknis, melalui Biro Pengelolaan Aset dapat mengagendakan pertemuan kembali dengan menghadirkan instansi terkait," ujarnya. 

Sementara dengan adanya perjanjian kerja sama ini dimaksudkan agar bisa memastikan titik koordinat bidang tanah yang dipetakan dan disertipikatkan. Sekaligus dapat memfasilitasi permasalahan penyelesaian aset tanah milik Pemprov Kalbar.

Hal tersebut menurutnya sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dimana di Pasal 296 ayat 1 menyatakan bahwa barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Adapun pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut meliputi, pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Berkenaan dengan tata cara pengamanan aset tanah secara hukum, baik pengelolaan barang, penggunan barang maupun kuasa pengguna barang, memiliki kewajiban mengurus sertifikat tanah dan mengurus balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Pemprov Kalbar.(*/r)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 06 September 2015 11:14

Pegawai Bank Kalbar Diduga Gelapkan Uang Nasabah Rp1,6 M

<p style="line-height: 1.38; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" dir="ltr"><span…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers