BALIKPAPAN - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan banyak menuai protes masyarakat. Jika nantinya ditetapkan naik, beban Pemerintah Kota Balikpapan untuk membayarkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN pun juga meningkat. Saat ini, PBI yang ditanggung APBN ada 93.147 jiwa, sedangkan yang ditanggung APBD ada 15.416 jiwa.
Menurut Kepala Dinsos Balikpapan, Purnomo, warga miskin di Balikpapan yang masuk dalam penerima manfaat di dalamnya juga termasuk PBI. Apabila iuran naik, maka otomatis penganggaran juga akan naik.
Dan tentu saja beban kepada anggaran yang di cover dari APBN atau APBD ini mengharuskan rekapan ulang terkait berapa banyak yang harus dibayarkan.
"Usulan PB yang berasal dari APBD jumlahnya jelas bertambah kebutuhannya. Jumlah peserta itu 2,4 persen dari jumlah penduduk. dan mereka itu memang masuk daftar basis terpadu kita yang diusulkan sebagai penerima manfaat JKN-KIS," beber Purnomo ditemui di kantornya (11/9).
Untuk dana sumber PBI JKN berasal dari APBN dan APBD. Bagi penerima manfaat yang tidak tercover di APBN, maka dimasukkan di APBD. Selama ini penerima manfaat tersebut juga mendapatkan pelayanan yang sama dengan anggota BPJS Kesehatan umum.
Mereka terdaftar di BPJS kesehatan kelas III, dengan biaya per jiwa Rp 23 ribu. Iuran ini lebih murah dibandingkan dengan anggota umum, karena dibayarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini faskes juga melaksanakan sesuai SOP, tanpa membedakan anggota BPJS kesehatan yang membayar sendiri maupun yang dibiayai pemerintah.
"Pembayaran Rp 23 ribu ini masuk APBD 2019. Kalau naik dua kali lipat artinya dikalikan 2, per jiwa Rp 46 ribu. Tapi kemungkinan kenaikan ini pada tahun 2020," terang Purnomo.
Untuk diketahui, sumber dana APBN berasal dari Kementerian Kesehatan, sementara dana APBD berasal dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. dalam hal ini dinsos hanya bertugas sebagai penyedia data. (cha/rus)
