UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

PONTIANAK

Rabu, 17 Januari 2018 12:28
Hasil Pemeriksaan BPK Kalbar atas Kerugian Negara
BANYAK..!! Ada 4.236 Temuan dan 9.649 Rekomendasi
ilustrasi

PONTIANAK- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menggelar kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah, Selasa (16/1). Kegiatan yang dilakukan di Kantor BPK Kalbar ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2017.

Diberitakan Rakyat Kalbar, Kepala BPK RI Kalbar, Ida Sundari menuturkan, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI ini mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeloIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK 2/2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI. Sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti selambat-Iambatnya selama enam puluh hari setelah LHP diterima.

"Klasifikasi Status Tindak Lanjut Rekomendasi terdiri atas empat status, yakni Status 1, Sesuai Rekomendasi Status 2, Belum Sesuai Rekomendasi Status 3, Belum ditindaklanjuti Status 4, Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," terangnya.

Sampai dengan semester II tahun 2017, BPK Kalbar telah menghasilkan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PD'IT Semester II Tahun 2017 yang telah diserahkan pada 19 Desember 2017.

"Dari rekomendasi yang telah diberikan BPK tersebut, sebanyak 7.443 rekomendasi atau sebesar 77,14 persen tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Jumlah rekomendasi ini meningkat sebesar 5,81 persen dari semester lalu," jelasnya.

Sebanyak 1.844 rekomendasi atau sebesar 19,11 persen tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau terjadi penurunan sebesar 15,36 persen. Sebanyak 322 rekomendasi atau sebesar 3,34 persen rekomendasi belum ditindaklanjuti. Jumlah ini meningkat dari semester lalu sebanyak 158 rekomendasi atau sebesar 47,16 persen. Kemudian, sebanyak 40 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atau sebesar 0,41 persen dari total rekomendasi. Jumlah ini meningkat dari semester lalu atau sebesar 14,290 persen.

Dijelaskan dia, dalam setiap pertemuan pihaknya selalu mengingatkan agar Pemda melakukan input dalam SIPTL untuk tindak Ianjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang terbit di tahun 2017.

Saat ini baru 6 entitas yang datanya telah masuk  dalam SIPTL yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Melawi, Kabupaten sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Mempawah. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya double input, tak adanya dokumen pendukung, serta tidak adanya validasi oleh pejabat inspektorat.

"Kami mengharapkan agar pihak inspektorat segera menginput dan memvalidasi data sehingga dapat diverifikasi oleh Tim BPK dan datanya agar discan secara lengkap," ungkap dia.

Mewakili Pemerintah Daerah, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menuturkan, akan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik di pemerintahan Provinsi Kalbar, khususnya Pemerintah Kota Singkawang. "Kami Akan Berupaya meraih dan mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar dia.

Ia juga berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalbar agar semua rekomdasi dari BPK sebagai bahan perbaikan atas kinerja. Khususnya kinerja keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Kalbar.  (Rizka Nanda/rk)

loading...

BACA JUGA

Senin, 23 Mei 2022 11:27

Lima Maling Motor yang Beraksi di Pontianak Utara Berhasil Ditangkap

 Lima pelaku kejahatan yang beraksi di wilayah Kecamatan Pontianak Utara…

Senin, 23 Mei 2022 11:26

Penularan PMK Meluas, Serang Empat Kecamatan di Pontianak

Kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak terus…

Jumat, 20 Mei 2022 13:25

Kasus Korupsi Pajak Daerah, Jaksa Sita Tiga Bidang Tanah

Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan…

Minggu, 15 Mei 2022 11:40

Mess PABSI Dikosongkan, Atlet dan Pelatih Pasrah, Terancam Dibajak Provinsi Lain

 Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji akhirnya angkat bicara terkait kisruh penertiban…

Minggu, 15 Mei 2022 11:11
Pencegatan Ketua Komisi V DPR RI

Katanya Tak Ada Setingan, Kader PDI Perjuangan Kalbar Tersinggung Cuitan Midji

Ketua PDI Perjuangan Kota Pontianak Satarudin menyatakan, kejadian pencegatan rombongan…

Sabtu, 07 Mei 2022 12:50

Penumpang Feri Naik Tajam, Bikin Macet Jembatan Kapuas I

Jumlah penumpang feri penyeberangan Bardanadi – Siantan mengalami lonjakan cukup…

Kamis, 05 Mei 2022 13:19

Volume Sampah di Pontianak Meningkat, DLH Kerahkan 750 Petugas Pembersih Sampah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak Saptiko mengatakan, sejak…

Kamis, 05 Mei 2022 13:03

Tradisi Meriam Karbit Harus Dikembangkan

Permainan meriam karbit harus dikembangkan sebagai salah satu destinasi paling…

Senin, 25 April 2022 14:42

Tak Ada Dukungan Dana, Permainan Meriam Karbit Kian Berkurang

Sejauh ini, kelompok meriam karbit di kota Pontianak masih menemukan…

Rabu, 20 April 2022 16:12

Dewan Protes Proyek Trotoar

Proyek prestisius penanganan trotoar Jalan Ahmad Yani Kota Pontianak dengan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers