PONTIANAK- Korban banjir bandang di Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, belum mendapat penanganan dan pemulihan secara komprehensif. Padahal banjir tersebut tidak hanya menelan korban jiwa, juga mengakibatkan kerusakan dan kerugian materil yang tidak sedikit.
Puluhan warga korban banjir bandang tersebut akhirnya mendatangi kantor Gubernur Kalbar untuk menyampaikan 16 tuntutan, Jumat (3/11). Kedatangan mereka diterima Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie di ruang Praja II Kantor Gubernur. Sekda didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar TTA Nyarong, Kepala Pelaksana BPBD Ketapang Gusti Indra Kusuma serta beberapa jajaran Forkompimda Kalbar.
Dilansir Rakyat Kalbar, perwakilan Koalisi Kalbar Menggugat (KKM) Krissusandi memaparkan, banjir bandang Kecamatan Jelai Hulu terjadi di Desa Pasir Mayang, Rangga Intan, Sidahari, Tanggerang dan Teluk Runjai pada 29-31 Agustus 2017. “Tanggal berikutnya, menyusul banjir di desa lain. Puncak banjir terbesar terjadi di Kampung Tanjung (Desa Tanggerang dan Teluk Runjai). Ini banjir bandang pertama semenjak Kampung Tanjung ada,” terangnya.
Krissusandi mengatakan, pihaknya diberi mandat oleh masyarakat Forum Jalai Bersuara untuk menyampaikan 16 tuntutan agar dipenuhi oleh pihak-pihak bertanggung jawab. Sebelumnya, Forum Jalai Bersuara telah melakukan aksi refleksi pada 17 September 2017 pascabanjir. "Ini respon atas lambannya proses penanganan dampak dan penyebab bencana oleh pemerintah. KKM memfasilitasi dan mendampingi agar masyarakat korban mendapat hak pemulihan,” terangnya.
Ia menuturkan kampung Tanjung berada di Kecamatan Jelai Hulu dan berjarak 126 Kilometer dari Kota Ketapang. Jumlah penduduknya terdiri dari Desa Tanggerang 1.731 jiwa dari 421 Kepala Keluarga (KK) dan Teluk Runjai 887 jiwa dari 288 KK.
Banjir bandang akibatkan berbagai kerusakan di Desa Tenggarang, antara lain 6 rumah hanyut, 8 rumah rusak berat, 21 rumah rusak ringan, 107 rumah rusak terendam dan 568 jiwa mengungsi. Beberapa infrastruktur rusak antara lain 1 jembatan penghubung desa, 2 tong air desa, 1 jembatan usaha tani, 4 sumur desa dan jalan penghubung Tanjung-Lamboi.
Barang dagangan senilai Rp60 juta milik dua tokoh masyarakat juga hanyut bersama material lain. 140 jiwa alami trauma psikis serius, 2 orang sakit dan 1 orang meninggal dunia. Banjir tersebut membentuk alur sungai baru. Sehingga Kampung Tanjung terbelah dan berbatas. "Untuk korban meninggal lain, ada 1 orang di Desa Perigiq dan 1 orang di Desa Deranuk. Di Desa Teluk Runjai, banjir akibatkan 8 rumah terendam, 32 jiwa mengungsi, serta kerugian material dan non material,” terang Krissuandi.
Berdasarkan analisa pihaknya, banjir disebabkan tiga indikator. Pertama, hujan lebat selama dua hari. Kedua, meluapnya Sungai Kiriq, Sungai Jalai dan Pesaguan, karena banyak anak sungai tertimbun serta terjadi pendangkalan sungai dari hulu sampai hilir. “Ketiga, kerusakan hutan parah di daerah sumber dan penyangga air Sungai Kiriq, Sungai Jalai Kanan dan Pesaguan di Kampung/Desa Pasir Mayang. Ini akibat beroperasinya perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT WHP. Sebelumnya, daerah ini adalah kawasan Hutan Prima,” tukas Krissuandi
Menanggapi tuntutan korban banjir bandang, M Zeet meminta Pemkab Ketapang segera membuat surat pengajuan bantuan dana tanggap darurat bencana ke Pemprov. "Pemprov ada uang Rp3,5 miliar. Saya minta Bupati Ketapang segera ajukan surat ditujukan ke Gubernur. Saya harap Senin nanti sudah ada. Tanpa surat Bupati terkait rancangan alokasi dana, Pemprov tidak bisa keluarkan. Saya akan siapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Langsung action,” janjinya.
Ia menegaskan, Pemprov akan memprioritaskan bantuan bagi 20 KK yang rumahnya hanyut akibat diterjang banjir bandang. “Ya, 20 rumah KK yang hanyut dulu diutamakan. Bantu saya agar ada surat Bupati secepat mungkin. Kepala Desa saya minta bantuan bebaskan lahan untuk lokasi rumah 20 KK. Pastikan clear and clear, tidak sengketa dan jual beli jelas. Akan segera kami bangun,” tuturnya.
Setelah antar Pemkab dan Pemprov selesai, upaya selanjutnya adalah meminta bantuan dana dari pusat. Untuk itu, ia meminta bantuan KKM untuk mendukung upaya Pemprov dengan menyediakan data akurat, valid, teratur, sistematis dan bisa dipertanggungjawabkan. Dokumen harus dirapikan dan perlu kategorisasi. Dikatakan dia, memang ada persoalan yang sifatnya hari ini selesai, jangka menengah dan jangka panjang.
"Pemprov akan bentuk tim bersama perwakilan masyarakat Jalai. Paling tidak ada tiga lembaga kementerian yang akan dikonfirmasi ke Jakarta yakni BNPB Pusat, Kementerian PUPR dan Kementerian Kehutanan. Ini untuk bantuan lebih besar bagi 900 KK lainnya,” paparnya.
Sekda meminta sinergisitas solid dan kesabaran. Ia mengaku semua pihak tentu berpikiran sama agar bisa terealisasi cepat. "Semua pihak tidak ingin Kalbar hancur ke depan. Semua ingin menjamin generasi selanjutnya dapat hidup bersama dengan baik, tenang dan makmur," terang dia.
“Selalu saya sampaikan dengan tokoh ketua adat, temenggung dan agama bahwa ini adalah tugas kita bersama untuk mengedukasi. Literasi mengedukasi masyarakat kita terhadap alam ini berat, tapi kita tidak boleh menyerah,” sambung Sekda. (Rizka Nanda/rk)
