UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Jumat, 27 Oktober 2017 11:30
Begini Kiat Kepala Daerah di Kalbar “Cegah” KPK Datang

PROKAL.CO,

Mulai dari gubernur dan wakilnya, juga bupati/wali kota di 14 kabupaten/kota se-Kalbar punya trik masing-masing mencegah korupsi terjadi di dirinya maupun bawahannya. Rata-rata punya kiat serupa: bertindak mengacu kepada perundang-undangan. Berikut penuturan singkat dari 9 kepala daerah di Kalbar:

Misalnya saja Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya. Diberitakan Rakyat Kalbar, Wagub mengaku selalu mengingatkan jajaran di bawahnya untuk hati-hati dalam mengelola anggaran. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara itu harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

 “Kami sudah sering mengingatkan, termasuk untuk kabupaten/kota juga. Kelola keuangan negara itu sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” tutur Christiandy, Selasa (3/9). Menurut dia, komitmen dan transparansi dalam pengelolaan duit negara agar tidak terjadi pelangaran yang berujung pada tindakan hukum. Hal lainnya, agar pengelolaan itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

 “Jangan sampai di Kalbar juga terjadi OTT, dan kerja Tim Saber Pungli juga sudah sangat baik dalam menjaga kinerja pengelolaan keuangan," ungkapnya. Lanjut dia, pengelolaan keuangan yang transparan dan baik sesuai juga karena ditargetkan mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Provinsi Kalbar sudah lima kali mendapat predikat tersebut.

“Kami bersyukur dengan mendapat lima kali penilaian WTP, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, jika uang yang dikelola itu merupakan milik rakyat, tentu harus dikelola dan memberikan manfaat untuk rakyat,” pungkas Christiandy.

Sementara Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, sebagai Wali Kota dua periode ia berkomitmen memastikan tidak ada mark-up ataupun anggaran fiktif di APBD Pontianak. "Namun yang sering diributkan terkadang dalam proses tender-menender. Tetapi bagaimana pun itu memang tetap harus diatur agar tidak ada permainan, kemudian perizinan harus transparan," tutur Sutarmidji, Rabu (4/10).

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 31 Agustus 2015 00:39

Ini Penyebab Mantan Kadispenda Kalbar Tewas

<p>SAMBAS-RK. Kecelakaan maut di Jalan Raya Parit Baru, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Sambas,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers