UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Minggu, 19 Maret 2017 11:21
Bansos Nontunai Tembus ke Perbatasan
PENCAIRAN BANSOS. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyaksikan proses pencairan bantuan sosial PKH di Kabupaten Mempawah, Sabtu (18/3). ARI SANDY

PROKAL.CO,  PONTIANAK- Program Keluarga Harapan (PKH) Non Tunai kini menjangkau Perbatasan RI-Malaysia. Sedikitnya 16.957 keluarga di Kalbar telah menerima bantuan sosial (Bansos) yang memanfaatkan teknologi perbankan ini. Total yang disalurkan mencapai Rp32 miliar.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan ada delapan kecamatan di wilayah perbatasan RI- Malaysia yang menjadi lokasi pencairan PKH Non Tunai dalam kunjungan kerja presiden ke Kalbar kali ini. Delapan kecamatan itu masing-masing masuk dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu (3 Kecamatan), Sambas (2 Kecamatan), dan Mempawah (3 Kecamatan).

Diterangkan Khofifah, dari 172 kecamatan di 14 kabupaten/kota di Kalbar yang menjadi sasaran PKH, sudah 24 kecamatan yang mengintegrasikan penyaluran Bansos secara nontunai. Sedangkan, secara keseluruhan, nilai total Bansos untuk Kalbar yang disalurkan pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp464,9 miliar. Yang terdiri dari Bansos PKH, beras sejahtera, Bansos lanjut usia, Bansos disabilitas, dan hibah dalam negeri.

 “Ini bagian dari upaya pemerataan jangkauan Bansos nontunai sesuai strategi nasional keuangan inklusif. Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan saja, namun hingga wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Khusus untuk PKH 2017, lanjut dia, baik KPM maupun dana yang digelontorkan untuk Kalbar meningkat tajam dibandingkan tahun 2016. Bila sebelumnya total PKH hanya Rp97,9 miliar dengan jangkauan sebanyak 46.478 KPM, maka pada 2017 jumlahnya meningkat menjadi Rp156,6 miliar dan menjangkau lebih dari 82.897 KPM.

 “Harapannya, semakin luas jangkauan penerima Bansos maka semakin mempercepat pula upaya penurunan kemiskinan di Indonesia,” terang Khofifah.  Selain itu, Legislator PKB tersebut meminta pemerintah daerah lebih agresif dalam melakukan penyisiran guna mengetahui keberadaan warga yang berhak atau eligible menerima perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos). “Harus memastikan setiap anak dan warga kurang mampu di wilayahnya terdata dan mendapatkan perlindungan sosial,” pintanya.

Ia menegaskan, setiap anak dan warga kurang mampu berhak mendapatkan perlindungan sosial. Khofifah mencontohkan, untuk KIS diberikan kepada keluarga kurang mampu agar bisa mengakses layanan kesehatan.

Sedangkan, bantuan Rastra agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan, yaitu beras sebagai makanan pokok. Selanjutnya, untuk PKH diberikan kepada warga kurang mampu dengan basis keluarga, dan KIP diperuntukkan bagi anak dari keluarga kurang mampu yang berusia 6-21 tahun atau usia sekolah.

Karena itu, lanjut Khofifah, diperlukan respon cepat pemerintah daerah manakala didapati ada warganya yang berada di bawah garis kemiskinan namun "terlewat" dalam penyaluran program bansos pemerintah.

Ditambahkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat. Kata dia, meskipun infrastruktur di wilayah perbatasan masih sangat terbatas namun bukan berarti bansos non tunai sulit direalisasikan. Hal ini berkat kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

 “Khusus wilayah perbatasan kami (Kemensos-red) bekerja sama dengan BRI memanfaatkan fasilitas "Teras Keliling BRI". Layanan mobile ini sangat memudahkan KPM selain keberadaan ATM di wilayah perkotaan dan fasilitas umum,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2016, bansos PKH mulai disalurkan nontunai kepada 1,2 juta KPM. Pada tahun 2017, jumlahnya ditambah sebanyak 1,8 juta KPM sehingga total penerima bansos PKH Non Tunai tahun ini mencapai 3 juta KPM.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Puan Maharani menjelaskan, pembagian KIP di Mempawah kepada 1.018 siswa. “Untuk SD mendapatkan 450 ribu, SMP 750 ribu, SMA 1 juta Rupiah. Setiap tahunnya,” ujar Puan.

Pemerintah Pusat juga memberikan program makanan tambahan di Kabupaten Mempawah sebanyak 1 ton bantuan makanan. “Untuk KIS di Kabupaten Mempawah sebanyak 8.900 orang yang mendapatkannya,” tutur dia. Ia mengingatkan kepada masyarakat dan siswa yang mendapat kartu sakti untuk menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Seperti KIS digunakan untuk kesehatan dan KIP digunakan untuk kebutuhan anak-anak dalam bersekolah.  (Deska Irnansyafara, Ari Sandy/rk)


BACA JUGA

Senin, 14 Agustus 2017 11:16

ALAMAK BAHAYA ..!! Kasus Rabies di Kapuas Hulu Cenderung Meningkat

PUTUSSIBAU –Kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) jenis anjing di Kapuas Hulu masih tinggi…

Senin, 14 Agustus 2017 11:08

WADUH..!! Gara-Gara Ini, Pembakar Hutan dan Lahan Sulit Terjamah Hukum

PONTIANAK- Delapan provinsi menjadi focus perhatian pemerintah dalam hal pengendalian kasus kebakaran…

Senin, 07 Agustus 2017 12:51

Bawa 17 Kg Sabu, Pria Ini Meregang Nyawa Ditembak

BENGKAYANG- Satu pria pembawa sabu yang berasal dari Malaysia, tersungkur tewas didor petugas BNN. Kabarnya…

Sabtu, 05 Agustus 2017 11:43

WUIHH..!! Gara-Gara Ini, Gubernur Kalbar Mau Main Tonjok

PONTIANAK – Gubernur Kalbarm, Cornelis naik pitam. Ini tak lain karena pernyataan Wakil Ketua…

Sabtu, 05 Agustus 2017 11:34

Kebakaran Hutan dan Lahan Makin Parah, Ini Kata Gubernur Cornelis

PONTIANAK- Gubernur Drs. Cornelis, MH menegaskan, pemerintah serius menanggulangi pembakaran hutan dan…

Sabtu, 05 Agustus 2017 11:22

Miliki 39 Batang Pohon Ganja untuk Selamatkan Istri, Pria Ini Dipenjara dan Bayar Denda Rp 1 Miliar

Akhirnya, Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, Kalbar, memvonis pemilik 39 batang pohon ganja, Fidelis Ari,…

Sabtu, 05 Agustus 2017 11:13

Lima Warganya Tewas, Pemerintah Sarawak Malaysia Khawatir Rabies

KUCHING- Rabies yang menggila di Kalbar, rupanya juga menjangkiti Sarawak, Malaysia. Ya, Pemerintah…

Sabtu, 05 Agustus 2017 11:06

WARNING..!! Sudah Terdeteksi 102 Titik Panas di Kalbar

KUBU RAYA- Kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan menyerang Kalbar. Berdasarkan pantauan satelit…

Selasa, 01 Agustus 2017 12:31

Bunuh Anjing Tak Dikenai Sanksi Adat, Asal....

ANGGAU- Ketua Komisi B DPRD Sanggau, Jana meminta agar dinas terkait lebih proaktif sosialisasi tentang…

Selasa, 01 Agustus 2017 12:22

DARURAT..!! Rata-rata 88 Kasus Rabies Perbulan di Sanggau

SANGGAU- Ngeri..!! Wabah rabies di Kalbar semakin membuat pemerintah daerah pening. Epidemi ini pun…

Pangdam XII/Tpr Kunjungi Perbatasan, Jalan Tikus Jadi Atensi

ALAMAK BAHAYA ..!! Kasus Rabies di Kapuas Hulu Cenderung Meningkat

WADUH..!! Gara-Gara Ini, Pembakar Hutan dan Lahan Sulit Terjamah Hukum
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .