UTAMA | PONTIANAK | KRIMINAL | DAERAH

UTAMA

Senin, 13 Maret 2017 11:37
Pilgub Kalbar, dengan 15 Kursi, PDIP Bisa Usung Calon Sendiri

PROKAL.CO, PONTIANAK-  Tahapan Pemilihan Gubernur Kalbar tak lama lagi dimulakan. Sejumlah bakal kandidat sudah kasak-kusuk di ranah publik dengan menyatakan siap maju. KPU Kalbar sendiri masih sibuk mematangkan rencana tahapan pilgub.  “Kita masih dalam tahap konsolidasi dengan KPU di 14 kabupaten/kota,” jelas Misrawi Ssos I, Komisioner KPU Kalbar.

Sebagai informasi, selain Pilgub, lima kabupaten/kota di Kalbar juga akan menyelenggarakan ajang yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi tersebut.  Nah, KPU Kalbar maupun KPU Kabupaten/Kota baru menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bahkan, untuk jadwal dan tahapan Pilkada serentak 2018, Misrawi belum bisa menjelaskannya.   “Kita masih menunggu peraturan dari KPU (pusat),” terangnya.

Untuk menjadi kontestan Pilkada ada dua cara. Dengan dukungan dari partai politik atau melalui jalur independen. Hal tersebut sudah diatur dalam UU nomor 10 tahun 2016. Tepatnya di pasal 40 dan 41.  Dalam pasal 40 ayat 1 (satu) disebutkan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon dengan syarat memperoleh dukungan dari paling sedikit 20% jumlah kursi partai di DPRD Kalimantan Barat. Atau bisa juga dengan menggunakan akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah tersebut.

 “Misalnya, kalau di DPRD provinsi itukan kursi 65, jadi 20% persennya itu berapa, sekitar 13 kursi. Itu jumlah untuk majunya,” papar Misrawi.  Dengan syarat ini, artinya hanya PDI Perjuangan yang bisa mengajukan bakal pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. PDIP saat ini memiliki 15 kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Sementara, dua partai besar lainnya, Demokrat dan Golkar yang sama-sama punya 9 kursi di DPRD Kalbar butuh tambahan dukungan dari partai lain.

Sedangkan untuk maju menjadi calon gubernur Kalbar lewat jalur independen, Misrawi menerangkan, persyaratannya termuat dalam pasal 41 ayat 1 (satu) di UU yang sama. Persyaratan tersebut dibagi berdasarkan jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap (DPT) terakhir.

“Daftar pemilih tetap terakhir untuk kita berarti pilpres kemarin. Untuk Kalbar kalau tidak salah kemarin itu jumlahnya antara 2 juta sampai 6 juta,” terangnya. Dengan jumlah pemilih tersebut, maka bakal calon yang maju lewat jalur independen harus mengumpulkan setidaknya 8,5% dari total jumlah penduduk di DPT terakhir. Selain itu, dukungan tersebut harus menyebar di sekurang-kurangnya separuh dari total kabupaten di Kalbar.

 “Dan dukungan ini diberikan dalam bentuk KTP elektronik dan surat dukungan,” tandas Misrawi.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 tahun 2016 perubahan atas UU No. 8 tahun 2015, tahapan pilkada terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalbar, Ruhermansyah menyatakan pihaknya telah bersiap sedari sekarang. 

Sebab, ia memprediksi tahapan persiapan dimulai bulan Juli dan penyelenggaraan pada Oktober 2017. Pengawasan nanti prinsipnya sama dengan Pilkada 2015 dan 2017. "Dan kami sudah merancang anggaran untuk pelaksanaan  pengawasan dan telah mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk Pilgub, walikota dan bupati untuk kabupaten yang juga melaksanakan Pilkada,” terangnya.

Ia mengingatkan, bila ingin Pilkada berkualitas dan berintegritas, beberapa syarat harus dipenuhi. Pertama, Parpol dilarang menerima mahar dari bakal calon. Kemudian, bakal calon perseorangan dilarang menggunakan dukugan palsu atau membuat data pendukung yang tidak benar.

 “Ketiga, Paslon dan masyarakat dilarang memberi dan menerima imbalan berupa uang atau barang. Dan, Paslon pun dilarang menerima dana kampanye dari pihak asing. Jika ada yang melanggar, terdapat dua sanksi, administrasi dan pidana,” papar Ruhermansyah.

Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan diskualifikasi. Dalam hal ini, lanjut dia, Bawaslu tidak dapat memberikan sanksi secara langsung. Hanya saja, jika ada dugaan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu memberi rekomendasi kepada KPU untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi administratif. "Jika pidana, tergantung putusan hakim. Terbukti ya dipenjara dan didenda yang dapat secara langsung diberikan oleh Bawaslu Provinsi. Yakni berupa putusan sengketa dan penanganan pelanggaran politik uang," urainya. (Iman Santosa, Achmad Mundzirin, Zainudin, Rizka Nanda)

 


BACA JUGA

Minggu, 24 Juni 2018 13:19

Surat Suara Pilgub Dibakar..!! Kenapa Ini?

Di Ngabang, KPU Landak mendistribusikan logistik Pilgub Kalbar untuk tujuh PPK. Sebelumnya, pada hari…

Minggu, 24 Juni 2018 13:15
Pengamanan Pilkada, Polda Terjunkan 1.104 Pesonel

Ubah Rawan Jadi Aman, Yakin 80 Dugaan Pelanggaran Tak akan Picu Konflik

PONTIANAK- Sebanyak 1.104 personel Polda Kalbar digeser ke lima kabupaten/kota yang menggelar Pilkada.…

Minggu, 24 Juni 2018 13:13
Salurkan Logistik Pilgub Kalbar

Dahulukan yang Terjauh, Dikawal Petugas Bersenjata

BENGKAYANG- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023, tinggal menghitung…

Minggu, 24 Juni 2018 13:11
Komunitas Mulia Hati, Galang Dana untuk Pengungsi Rohingya

Di Pedalaman Kalbar, Galakkan Program Syiar Alquran

Banyak cara berbuat kebaikan. Di antaranya melakukan penggalangan dana untuk orang-orang yang membutuhkan.…

Kamis, 21 Juni 2018 12:50

ASTAGA..!! Wings Air Rute Pontianak-Sintang Salah Mendarat

PONTIANAK - Pesawat Wings Air rute Pontianak-Sintang dengan kode penerbangan IW1370 salah melakukan…

Kamis, 21 Juni 2018 12:45

Bawaslu Kalbar Lakukan Pengawasan Melekat

PONTIANAK- Ketua KPU Bawaslu Kalbar Ruhermansyah menjelaskan, pihaknya akan memperketat pengawasan mendekati…

Kamis, 21 Juni 2018 12:44

Geografis Kendala Distribusi Logistik

PONTIANAK- Jelang Pilkada Serentak, kesiapan pengamanan terus dimatangkan. Selasa (20/6) digelar tatap…

Kamis, 21 Juni 2018 12:28

Usai Telepon Mantan Istri, BS Ditemukan Tergantung Tak Bernyawa

SINGKAWANG- Warga Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, digegerkan dengan penemuan seorang pria…

Kamis, 21 Juni 2018 12:02

NGAKU SULIT..!! Mendata TKA Ilegal di Kalbar

PONTIANAK- Dari segi keterampilan, tenaga kerja Kalimantan Barat dianggap masih rendah. Sehingga perusahaan…

Jumat, 15 Juni 2018 13:47

Tangkap Tukang Palak di Perbatasan, Bupati Puji Polisi

SAMBAS- Tiga warga di perbatasan Aruk, Sajingan, Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .